PEMATANGSIANTAR II
Wali Kota Pematangsiantar Wesly Silalahi SH MKn menghadiri acara Konsultasi Regional (Konreg) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Indikator Sosial Ekonomi (ISE) 2025 se-Sumatera, di Hotel Santika Premiere Dyandra Hotel & Convention Medan, Jumat (17/10/2025).
Di acara dengan tema “Integrasi Statistik Sosial Ekonomi untuk Perencanaan Pembangunan yang Responsif dan Tepat Sasaran” tersebut, Wesly bersama bupati/wali kota se-Provinsi Sumatera Utara (Sumut) menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) tentang Penyediaan, Pemanfaatan, dan Pengembangan Data serta Informasi Statistik untuk Mendukung Pembangunan Daerah di Provinsi Sumatera Utara.
Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution SE MM dalam sambutannya mengajak seluruh kepala daerah se-Provinsi Sumut untuk berkolaborasi membangun konektivitas ekonomi berbasis data. Menurutnya, data harus menjadi pijakan utama dalam merumuskan kebijakan pembangunan agar tepat sasaran dan berdampak nyata bagi masyarakat.
Pada kesempatan tersebut, Bobby bersama Wakil Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI Sonny Harry Budiutomo Harmadi secara resmi meluncurkan Portal Anjungan Satu Data (PASADA), sebuah platform yang dikembangkan untuk memperkuat tata kelola data pembangunan di Provinsi Sumut.
PASADA diharapkan dapat memenuhi kebutuhan data bagi pengguna dan menghindari tumpang tindih data sektoral yang dihasilkan pemerintah. Pemprov Sumut siap mengembangkan daerah dan menjadikan Sumut sebagai salah satu konektivitas ekonomi yang baik. Sebab keterhubungan antar-provinsi sangat diperlukan.
Bobby menambahkan, selain data yang akurat, konektivitas jalur distribusi dan logistik juga menjadi faktor penting dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi. Pulau Sumatera, katanya, memiliki kekayaan sumber daya alam (SDA) yang melimpah, seperti kelapa sawit, tambang, dan mineral. Dengan konektivitas yang baik, ia optimistis kontribusi PDRB Sumatera terhadap nasional yang saat ini 22 persen dapat terus meningkat.
Sebelumnya, Wakil Kepala BPS RI Sonny Harry Budiutomo Harmadi menyampaikan, kebijakan publik yang baik harus diawali dengan data yang valid dan terpercaya. Menurutnya, data bukan hanya soal angka, tapi pijakan dalam merumuskan kebijakan yang tepat sasaran. Di sinilah BPS hadir untuk memastikan kebijakan yang ditetapkan telah berbasiskan data yang akurat.
“Pembangunan tanpa data ibarat berlayar tanpa kompas. Arahnya tidak jelas, biayanya bisa membengkak, dan hasilnya tidak optimal. Karena itu, data berkualitas menjadi fondasi agar setiap rupiah yang dibelanjakan negara memberikan manfaat bagi masyarakat,” katanya.
Sonny juga menjelaskan, kinerja ekonomi Pulau Sumatera menunjukkan tren positif. Pada Triwulan II Tahun 2025, ekonomi Sumatera tumbuh 4,96 persen, meningkat dibanding tahun 2024 yang sebesar 4,48 persen. Pulau Sumatera berkontribusi 22 persen terhadap PDRB nasional, dengan Sumut menjadi motor utama penggerak ekonomi dengan kontribusi 23,5 perseb terhadap total PDRB Sumatera.
Secara year-on-year (y-o-y), Kepulauan Riau tercatat memiliki pertumbuhan ekonomi tertinggi di Sumatera, yakni 7,14 persen. Sektor pertanian dan industri pengolahan masih menjadi tulang punggung ekonomi utama, sementara Sumatera juga menjadi sentra produksi kelapa sawit nasional.
Selain itu, Sumatera juga mencatat geliat sektor pariwisata yang signifikan, dengan 148 juta wisatawan nusantara berkunjung ke Sumatera pada tahun 2024, termasuk ke Sumut.
Acara ini dihadiri Ketua DPRD Provinsi Sumut Erni Ariyanti Sitorus, pimpinan BPS se-Sumatera, serta Kepala Perwakilan Bank Indonesia se-Sumatera. (*/Fred)
