TANJUNGBALAI II
Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim B., SE., M.A.P. menghadiri kegiatan Konsultasi Regional (Konreg) PDRB-ISE 2025 se-Sumatera, yang digelar Badan Pusat Statistik (BPS) bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang dilaksanakan di Hotel Santika Medan, Jumat (17/10/2025).
Acara yang dihadiri para Gubernur se-Sumatera, Kepala Daerah se-Sumut, Pimpinan BPS se-Sumatera, Bappelitbang, Dinas Kominfo, dan OPD baik tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota
Kegiatan ini juga diikuti oleh seluruh perwakilan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota se-Sumatera, serta melibatkan Bank Indonesia (BI) dan para pemangku kebijakan ekonomi-sosial di wilayah Sumatera. Forum ini bertujuan memperkuat sinergi dalam penyusunan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Indikator Sosial Ekonomi (ISE), serta menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih responsif terhadap tantangan pembangunan terkini
Wakil Kepala BPS RI Sonny Harry Budiutomo Harmadi menegaskan bahwa kebijakan publik yang baik harus diawali dengan data yang valid dan terpercaya. Katanya, data bukan hanya soal angka, tapi pijakan dalam merumuskan keijakan yang tepat sasaran. Di sinilah BPS hadir untuk memastikan kebijakan yang ditetapkan telah berbasiskan data yang akurat.
“Pembangunan tanpa data ibarat berlayar tanpa kompas. Arahnya tidak jelas, biayanya bisa membengkak, dan hasilnya tidak optimal. Karena itu, data berkualitas menjadi pondasi agar setiap rupiah yang dibelanjakan negara memberikan manfaat bagi masyarakat,” katanya.
Sonny juga memaparkan bahwa kinerja ekonomi Pulau Sumatera menunjukkan tren positif. Pada triwulan II Tahun 2025, ekonomi Sumatera tumbuh 4,96%, meningkat dibanding tahun 2024 yang sebesar 4,48%. Pulau Sumatera berkontribusi 22% terhadap PDRB nasional, dengan Sumatera Utara menjadi motor utama penggerak ekonomi dengan kontribusi 23,5% terhadap total PDRB Sumatera.
Secara year-on-year, Kepulauan Riau tercatat memiliki pertumbuhan ekonomi tertinggi di Sumatera, yakni 7,14%. Sektor pertanian dan industri pengolahan masih menjadi tulang punggung ekonomi utama, sementara Sumatera juga menjadi sentra produksi kelapa sawit nasional.
Selain itu, Sumatera juga mencatat geliat sektor pariwisata yang signifikan, dengan 148 juta wisatawan nusantara berkunjung ke Sumatera pada tahun 2024, termasuk ke Sumatera Utara
Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mengajak seluruh kepala daerah se-Sumatera untuk berkolaborasi membangun konektivitas ekonomi berbasis data. Menurutnya, data harus menjadi pijakan utama dalam merumuskan kebijakan pembangunan agar tepat sasaran dan berdampak nyata bagi masyarakat.
Pada kesempatan tersebut, Gubernur Sumut bersama Wakil Kepala BPS RI secara resmi meluncurkan Portal Anjungan Satu Data (PASADA), sebuah platform yang dikembangkan untuk memperkuat tata kelola data pembangunan di Sumatera Utara.
“PASADA diharapkan dapat memenuhi kebutuhan data bagi pengguna dan menghindari tumpang tindih data sektoral yang dihasilkan pemerintah. Pemprov Sumut siap mengembangkan daerah dan menjadikan Sumut sebagai salah satu konektivitas ekonomi yang baik. Keterhubungan antar-provinsi sangat diperlukan,” katanya.
Bobby menambahkan, selain data yang akurat, konektivitas jalur distribusi dan logistik juga menjadi faktor penting dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi. Pulau Sumatera, katanya, memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah seperti kelapa sawit, tambang, dan mineral. Dengan konektivitas yang baik, ia optimistis kontribusi PDRB Sumatera terhadap nasional yang saat ini mencapai 22% dapat terus meningkat.
Tiga Rekomendasi Strategis Hasil Forum Konreg
Forum Konreg PDRB-ISE 2025 se-Sumatera menghasilkan tiga rekomendasi utama yang disepakati bersama oleh seluruh peserta:
1. Mendorong kerjasama regional se-Sumatera dalam memperkuat pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat secara berkelanjutan.
2. Menjadikan hasil Konreg sebagai tanggung jawab bersama antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota agar implementasinya tidak berhenti pada forum diskusi.
3. Membangun platform “Sumatera Data Hub”, sebagai sistem integrasi dan pengembangan data statistik lintas daerah untuk mempercepat akses dan pemanfaatan informasi pembangunan.
Usai mengikuti acara, Wali Kota Mahyaruddin menyampaikan komitmen Pemko Tanjungbalai ikut serta dalam memperkuat sistem data dan Kebijakan nerbasis fakta
Ia menambahkan, kehadiran Pemko Tanjungbalai dalam forum ini merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat sistem data dan perencanaan pembangunan berbasis bukti (evidence-based policy).
“Kualitas data menentukan kualitas kebijakan. Dengan data yang valid, akurat dan cepat, kita bisa mengambil keputusan yang lebih tepat, efisien, dan berpihak kepada masyarakat Tanjungbalai,” tegasnya.
Beliau juga menambahkan bahwa Pemko Tanjungbalai akan berupaya mengimplementasikan hasil forum melalui berbagai langkah dan kebijakan diantaranya, Penguatan kapasitas aparatur daerah di bidang statistik dan perencanaan; Peningkatan kualitas dan kecepatan pengumpulan data sosial-ekonomi; Pemanfaatan platform Sumatera Data Hub sebagai sarana integrasi data kota dengan provinsi dan nasional; serta Penggunaan hasil analisis data untuk evaluasi dan penyusunan kebijakan pembangunan di sektor prioritas, seperti perikanan, perdagangan, ekonomi kreatif, dan kesejahteraan sosial.
Hal tersebut menjadi kebijakan strategis Pemko Tanjungbalai dalam penentuan langkah konkret selanjutnya menuju Pembangunan yang terukur dan tepat sasaran, jelasnya
Pemerintah Kota Tanjungbalai berkomitmen menjadikan hasil Konreg sebagai arah kerja nyata dalam membangun kota berbasis data dan analisis ilmiah. Melalui kolaborasi bersama BPS, BI, dan Pemerintah Provinsi. Pemko Tanjungbalai bertekad meningkatkan akurasi data PDRB dan indikator sosial-ekonomi yang menjadi dasar perumusan kebijakan publik.
Dengan langkah ini, diharapkan Pemko Tanjungbalai dapat berperan aktif dan berkolaborasi dalam mewujudkan pembangunan regional Sumatera yang elok, maju, agamais, dan sejahtera, sejalan dengan visi besar Tanjungbalai EMAS di Kota Tanjungbalai
Dalam kegiatan tersebut, turut dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) tentang penyediaan, pemanfaatan, dan pengembangan data serta informasi statistik untuk mendukung pembangunan daerah di Provinsi Sumatera Utara. (TF)
