MEDAN II
Anggota Komisi 2 DPRD Kota Medan Binsar Simarmata mengingatkan agar seluruh rumah sakit di Kota Medan benar-benar melaksanakan layanan Universal Health Coverage (UHC). Dengan begitu tidak ada lagi masyarakat yang mau berobat ditolak rumah sakit.
“Dengan adanya Universal Health Coverage (UHC) di Kota Medan maka tidak ada lagi masyarakat yang mau berobat ditolak rumah sakit. Semua rumah sakit harus melaksanakan layanan UHC ini,” kata Binsar Simarmata saat rapat koordinasi dengan pihak terkait di ruang rapat Banmus DPRD Kota Medan, kemarin (3/2/2026).
Dalam rapat koordinasi yang dipimpin Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Kota Medan Modesta Marpaung itu, hadir sejumlah pejabat jajaran Dinas Kesehatan Kota Medan, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Aspemkesra) Setda Kota Medan M Sofyan, direktur sejumlah rumah sakit, dan jajaran BPJS Kesehatan Kota Medan.
Melalui rapat koordinasi tersebut Komisi II DPRD Kota Medan memastikan semua rumah sakit di Kota Medan benar-benar melaksanakan layanan UHC dengan sistem penjaminan seluruh masyarakat mendapatkan akses layanan medis bermutu tanpa kendala finansial.
“Dengan program UHC ini seluruh masyarakat berhak mendapatkan pelayanan kesehatan gratis hanya dengan menggunakan KTP. Rumah sakit dilarang menolak pasien, termasuk yang belum terdaftar atau memiliki tunggakan BPJS kesehatan,” ujar politisi Partai Perindo itu.
Diketahui, implementasi UHC di Kota Medan, Pemko Medan melakukan kerja sama dengan fasilitas pelayanan kesehatan. Hingga saat ini, terdapat 47 rumah sakit provider yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan.
Cakupan layanan kesehatan ini, meliputi rumah sakit umum, rumah sakit khusus, rumah sakit milik pemerintah, rumah sakit universitas, hingga fasilitas kesehatan militer dan kepolisian.
Seluruh puskesmas dan rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan pada prinsipnya siap melayani masyarakat peserta aktif, termasuk jika warga Medan berada di luar daerah dalam kondisi darurat. (ROM)
