MEDAN II
Untuk menghindari polemik pembongkaran papan reklame atau billboard seperti milik PT Sumo Advertising terulang kembali, Anggota DPRD Kota Medan, Lailatul Badri menawarkan solusi terbaik.
Salah satunya, dengan mengevaluasi kebijakan tentang papan reklame di Kota Medan agar Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Medan tidak bocor.
“Perlu langkah komprehensif agar konflik antara pemerintah dan pelaku usaha tidak terus berulang,” kata Lailatul Badri saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) di ruang Komisi 4 DPRD Kota Medan, Selasa (10/2/2026).
Dikatakan wanita yang akrab disapa Lela ini Komisi 4 DPRD Kota Medan pernah merekomendasikan agar membentuk Pansus Papan Reklame. Mengingat, masih banyak permasalahan papan reklame yang terjadi yang bisa menyebabkan kebocoran PAD Pemko Medan.
“Kami pernah merekomendasikan pembentukan Pansus Reklame. Pansus ini penting untuk mengevaluasi seluruh kebijakan dan regulasi reklame, mulai dari perizinan, pengawasan, hingga penertiban,” papar politisi PKB ini.
Karena tidak menutup kemungkinan kasus yang sama bisa terjadi terhadap perusahaan advertising lainnya di Kota Medan.
Diketahui, Komisi 4 DPRD Kota Medan menggelar RDP terkait pembongkaran papan reklame PT Sumo Advertising di Jalan Zainul Arifin, Medan beberapa waktu lalu.
Dalam RDP itu, manajemen PT. Sumo Advertising bersikukuh bahwa mereka tidak bersalah.
“Kami memiliki izin PBG dan kami membayar pajaknya. Tapi kenapa billboardnya dibongkar juga,” papar Manager Legal PT Sumo, Riza Usty Siregar di RDP itu.
Sementara, sejumlah OPD Pemko Medan yang hadir di RDP itu juga mengaku tindakan mereka membongkar billboard tersebut sudah sesuai dengan Standard Operating Procedure (SOP) yang berlaku.
Terbukti, sebelum Satpol PP membongkar billboard tersebut, dinas terkait sudah memberikan Surat Peringatan (SP) 1, SP 2 dan SP 3.
Walau pun manajemen PT Sumo Advertising sendiri menilai bahwa jenjang batas waktu SP 1 hingga tersebut sangat cepat tidak seperti SP biasanya. (ROM)
