MEDAN II
Wakil Ketua DPRD Kota Medan, Hadi Suhendra, mengaku kecewa terhadap rendahnya realisasi belanja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang (PKPCKTR) Kota Medan. Hingga awal November 2026, serapan anggaran organisasi perangkat daerah (OPD) yang dipimpin John Ester Lase itu masih di bawah 30 persen.
Hadi Suhendra mengatakan, kondisi tersebut patut menjadi perhatian serius. Apalagi, Dinas PKPCKTR merupakan salah satu OPD dengan alokasi anggaran terbesar di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Medan.
“Kita sangat kecewa dengan rendahnya serapan anggaran Dinas Perkim (PKPCKTR). Sebagai salah satu OPD yang memiliki anggaran terbesar, tidak seharusnya serapan belanja Dinas Perkim serendah itu, sementara saat ini kita sudah berada di penghujung tahun (2026),” ujar Hadi kepada wartawan, Kamis (5/11/2026).
Politisi Partai Golkar tersebut menilai, rendahnya realisasi belanja Dinas PKPCKTR berpotensi meningkatkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2026.
Selain itu, kondisi tersebut juga berdampak terhadap pelaksanaan pembangunan infrastruktur. Sebab, Dinas PKPCKTR merupakan salah satu OPD yang memiliki tugas dan fungsi bersentuhan langsung dengan pembangunan fisik di Kota Medan.
“Kalau belanja Dinas Perkim minim, artinya pembangunan infrastruktur juga minim. Sementara kita tahu, saat ini pembangunan infrastruktur juga merupakan salah satu fokus Pemko Medan,” tegasnya.
Untuk itu, Hadi meminta Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, memberikan perhatian serius terhadap realisasi anggaran seluruh OPD, terutama Dinas PKPCKTR yang disebutnya memiliki tingkat serapan anggaran terendah di lingkungan Pemko Medan.
Ia juga meminta agar dilakukan evaluasi terhadap kinerja pimpinan OPD tersebut, mengingat waktu pelaksanaan APBD 2026 semakin terbatas.
“Kita berharap Wali Kota Medan dapat memberikan perhatian khusus terhadap serapan anggaran di Dinas Perkim. Dalam kondisi seperti ini, Kadis Perkim (PKPCKTR) layak dievaluasi,” pungkas Hadi. (ROM)
