TANJUNGBALAI II
Pemerintah Kota Tanjungbalai melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Musrenbang RKPD) tahun 2027 yang dilaksanakan di Aula Sutrisno Hadi, Kantor Wali Kota Tanjungbalai, Kamis (12/2/2027)
Wali Kota Tanjungbalai, Mahyaruddin Salim didampingi Gubernur Sumut diwakili Asisten Perekonomian dan pembangunan Setdaprovsu, M Armand Effendy Pohan membuka secara resmi Musrenbang RKPD 2027
Dalam sambutannya, Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin menyampaikan sejumlah hal yang menjadi penjabaran Visi dan Misi Tanjungbalai tahun 2025-2029, diantaranya berkaitan dengan indikator makro pembangunan; pertumbuhan ekonomi ditargetkan untuk 2027 sebesar 5,90-6,30%, PDRB Per Kapita (Rp Juta) ditargetkan tahun 2027 sebesar 85,99, Kontribusi PDRB Provinsi (%) ditargetkan tahun 2027 sebesar 1,07, Tingkat Kemiskinan (%) tahun 2025 sebesar 11,50-11,00 capaian ditahun yang sama 10,67 dan ditargetkan untuk tahun 2027 sebesar 10.00-9,50, Gini rasio ditargetkan untuk tahun 2027 (0,231-0,229), Indeks Pembangunan Manusia tahun 2027 (81,40-81,00), Penurunan emisi gas rumah kaca target pada tahun 2027 (107,602,76), Indeks Kualitas Lingkungan Hidup ditargetkan pada tahun 2027 (70,51), Tingkat Pengangguran terbuka (%) ditargetkan pada tahun 2027 (3,41-3,83) dan Indeks reformasi birokrasi ditargetkan pada tahun 2027 (72,00)
“Angka Kemiskinan turun dari 11,97% ke 10,67% dan IPM meningkat dari 75,95 poin menjadi 76,70 poin. Ini merupakan capaian yang cukup baik dan akan terus kita upayakan,” Ujar Mahyaruddin
Untuk itu, Wali Kota mengajak jajaran OPD Pemko Tanjungbalai menyatukan persepsi dalam merumuskan arah pembangunan tahun 2027 yang fokus terhadap pembangunan ekonomi, pendidikan, kesehatan dan infrastruktur, sesuai program Prioritas Pembangunan Utama (PPU) yang tertuang dalam PJMD 2025–2029.
Wali Kota juga memaparkan 15 PPU yakni ASN berkualitas dan berintegritas, Regulasi adaptif dan partisipatif, Digitalisasi Pelayanan Publik, Penataan Kota yang nyaman dan Inklusif, Pendidikan unggul dan merata (Pintar), Kesehatan prima dan merata, Infrastruktur berkualitas dan berdaya saing, ekonomi mandiri dan UMKM naik kelas (Ekomas), Kota bersih dan tangguh bencana, Harmoni dalam keberagamaan, Generasi berilmu, berakhlak dan beriman, Generasi sehat dan bebas stunting, Penyediaan akses air bersih untuk seluruh masyarakat (air sehat), peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Percepatan ekonomi daerah berorientasi pada potensi lokal yang bergerak ke arah konsolidasi sektor perdagangan, UMKM, dan perikanan yang menjadi tumpuan pertumbuhan disertai dorongan terhadap inovasi dalam penyelenggaraan layanan publik.
“Penguatan ekonomi ini tentu harus dibarengi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan keterampilan, peningkatan mutu pendidikan, dan perluasan akses layanan kesehatan yang lebih inklusif,” katanya.
Fokus pembangunan kota Tanjungbalai tahun 2027 adalah Percepatan pemulihan ekonomi daerah dan peningkatan kualitas SDM berbasis potensi lokal dan indusivitas
Untuk penguatan sektor pembangunan ekonomi tersebut, Wali Kota berharap agar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menjalin kerjasama dan bersinergi dalam menentukan berbagai program kegiatan masing-masing OPD.
Sebelumnya, Gubernur Sumut diwakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan, M.Armand Effendy Pohan, menyatakan penyusunan RKPD 2027 Kota Tanjungbalai harus disesuaikan dengan RPJMD Provinsi dan sijalan dengan program strategis nasional Astacita Presiden RI, Prabowo Subianto.
Sebab, jika RKPD Kabupatean/Kota disinergikan dengan program provinsi dan pusat, maka secara otomatis sektor perekonomian akan berimbang ke tingakt regional hingga nasional.
“Pertumbuhan ekonomi dan hasil pembangunan bidang pendidikan, kesehatan hingga infrastruktur harus dirasakan masyarakat, khususnya di daerah bencana, pesisir dan daerah yang tingkat kemiskinan tinggi,” kata M. Armand Effendy Pohan.
Ia menambahkan, dalam meningkatkan pembangunan ekonomi, pemerintah daerah Kabupaten/Kota harus mampu menyediakan lapangan kerja kepada masyarakat. Intervensi pembangunan bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur juga otomatis akan menopang ekonomi rakyat.
Kepala Bapperida Pemkot Tanjungbalai, Mariani mengatakan, Musrenbang RKPD dilaksanakan untuk mendorong terbangunnya kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil, agar pembangunan tidak hanya bersifat top-down tetapi juga bottom-up yang mencerminkan kebutuhan riil masyarakat.
“Musrenbang RKPD menjadi instrumen penting dalam mewujudkan good governance, karena prosesnya mengedepankan keterbukaan, akuntabilitas, serta partisipasi publik,” kata Mariani.
Ia juga berharap hasil Musrenbang RKPD menjadi dasar penyusunan program pembangunan yang berkeadilan, berkelanjutan, dan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Musrenbang RKPD Tanjungbalai kali ini menghadirkan narasumber dari Bapelitbang Provinsi Sumut, Okotavia Siska Yanti selaku Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, dan peserta dari unsu Forkopimda, Kepala OPD dan Instansi vertikal, TP PKK, Camat, Lurah, Tokoh Masyarakat dan Agama, Akademisi, Wartawan dan LSM. (TF)
