MEDAN II
Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto tanpa prosedur hukum yang sah dinilai sebagai persoalan serius yang tidak bisa dipandang sebagai pelanggaran biasa. Pengusutan tidak boleh berhenti pada penetapan tersangka, tetapi harus mengungkap motif hingga kemungkinan adanya pihak lain yang memerintahkan tindakan tersebut.
Hal itu ditegaskan praktisi hukum Sumatera Utara, Dwi Ngai Sinaga, SH, MH, kepada wartawan, Jumat (6/11/2026).
Dwi mengapresiasi langkah cepat Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto dalam merespons dugaan tindak pidana penyadapan tersebut. Menurutnya, perkara ini harus diusut secara serius, menyeluruh, dan transparan.
“Kita memberikan apresiasi kepada saudara Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto yang dengan cepat mengambil langkah hukum terkait dugaan tindak pidana penyadapan. Persoalan ini merupakan pelanggaran serius yang harus diusut dan tidak dapat dibiarkan,” katanya.
Ia menilai, dugaan penyadapan terhadap seorang kepala negara, terlebih jika dilakukan secara ilegal dan tidak berkaitan dengan kepentingan penegakan hukum, merupakan persoalan yang menyentuh kepentingan negara dan perlindungan hak konstitusional.
“Setingkat Presiden saja sudah berani dilakukan. Bagaimanapun, tindakan ini membuat marah rakyat Indonesia,” tega Ketua DPC Peradi RBA Kota Medan ini.
Dwi meminta penyidik tidak hanya fokus mengungkap pihak yang diduga melakukan penyadapan, tetapi juga menelusuri siapa aktor di balik tindakan tersebut.
Menurutnya, penyidik harus mendalami apakah perbuatan itu dilakukan atas inisiatif pribadi atau terdapat perintah dari pihak lain.
“Selanjutnya penyidik harus mendalami motif, apakah ada by order atau perintah siapa? Harus terang benderang dibuka secara hukum,” ujarnya.
Ia mempertanyakan kepentingan apa yang melatarbelakangi dugaan penyadapan tersebut dan siapa pihak yang meminta para tersangka melakukannya.
“Yang menjadi pertanyaan, siapa juga yang memerintahkan atau meminta para tersangka ini untuk melakukan itu? Logikanya tidak mungkin dugaan penyadapan ini dilakukan untuk kepentingan pribadi mereka. Hal inilah yang harus dibuka ke publik,” katanya.
Soroti Pelanggaran Hak Konstitusional
Dari perspektif hukum tata negara, Dwi menjelaskan bahwa UUD 1945 menjamin perlindungan terhadap hak privasi setiap warga negara.
Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 secara tegas mengatur hak setiap orang atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, serta harta benda yang berada di bawah kekuasaannya.
Menurutnya, kerahasiaan komunikasi merupakan bagian dari perlindungan kehidupan pribadi yang tidak boleh ditembus secara sewenang-wenang.
Dalam perspektif hukum acara pidana, penyadapan atau lawful interception memang dapat menjadi instrumen penegakan hukum. Namun, pelaksanaannya harus berdasarkan kewenangan dan prosedur yang diatur perundang-undangan.
“Karena penyadapan menyentuh hak privasi seseorang, pelaksanaannya harus tunduk pada prinsip due process of law. Tidak boleh dilakukan secara sembarangan, apalagi tanpa dasar hukum yang jelas,” jelasnya.
Dwi juga menyinggung sejumlah ketentuan hukum yang berkaitan dengan perlindungan komunikasi pribadi dan larangan penyadapan secara melawan hukum.
Di antaranya Pasal 40 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, Pasal 31 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), serta Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Ia mengingatkan, penerapan ketentuan pidana harus memperhatikan waktu terjadinya perbuatan, unsur tindak pidana, serta ketentuan hukum yang berlaku saat peristiwa tersebut terjadi.
# Ingatkan Potensi Dugaan Makar
Lebih jauh, Dwi menegaskan bahwa proses pembuktian harus dilakukan secara cermat dengan membedakan unsur perbuatan pidana atau actus reus, unsur kesalahan batin atau mens rea, serta motif yang melatarbelakangi tindakan.
Menurutnya, dugaan motif politik tidak serta-merta dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan adanya tindak pidana tertentu. Seluruh unsur harus dibuktikan melalui proses hukum.
Namun, apabila dalam perkembangan penyidikan ditemukan bukti adanya permufakatan yang bertujuan menggulingkan pemerintahan atau Presiden yang sah, aparat penegak hukum perlu mendalami kemungkinan penerapan ketentuan pidana terkait makar.
“Apabila dalam perkembangan penyidikan ditemukan dugaan permufakatan untuk menggulingkan pemerintahan atau presiden yang sah, maka harus diterapkan juga pasal makar,” tegasnya.
Dwi menekankan, dugaan tersebut harus diuji berdasarkan alat bukti dan unsur hukum yang terpenuhi, bukan sekadar asumsi atau spekulasi.
# Keputusan Tegas Ada di Tangan Presiden
Di akhir pernyataannya, Dwi berharap Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian terhadap pengungkapan perkara tersebut.
Ia menyebut, keputusan dan sikap kenegaraan terkait persoalan ini berada di tangan Presiden, dengan tetap mengedepankan konstitusi serta mekanisme hukum yang berlaku.
“Seluruhnya, keputusan yang tegas ada di tangan Presiden,” katanya.
Dwi menegaskan dukungannya agar perkara dugaan penyadapan tersebut dibongkar hingga tuntas. Siapa pun yang terbukti terlibat, baik pelaku langsung maupun pihak yang memberikan perintah, harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai hukum.
“Kami mendukung pengungkapan kasus ini secara tuntas. Siapa pun yang terbukti terlibat harus diproses sesuai hukum tanpa pandang bulu demi menjaga keamanan dan wibawa negara,” pungkasnya. (ROM)
