MEDAN II
Fraksi PDI Perjuangan DPRD Medan menegaskan tetap bersikap kritis dan melakukan kritik yang konstruktif atas setiap penggunaan anggaran di APBD Kota Medan. Begitu juga soal kebijakan Wali Kota Medan dalam menjalankan pembangunan di kota Medan.
Sebab kata Ketua Fraksi PDI Perjuangan Robi Barus SE, sikap kritis sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada warga
Kota Medan yang telah memberikan kepercayaan anggota dewan dari PDI Perjuangan sebagai perwakilan di DPRD Medan.
Hal itu disampaikan Robi Barus SE dalam pemandangan umumnya terhadap
Rancangan APBD Kota Medan TA 2027 di acara rapat paripurna gedung dewan, Senin (5/10/2026).
Dalam pemandangan umumnya, Robi mengkritisi ketidakseriusan Wali Kota Medan terkait penanganan keluhan warga soal krisis air bersih.
Menurut Robi, saat anggota dewan melakukan reses banyak mengeluhkan soal ketidak adaan air bersih di Kota Medan.
Sementara, argumentasi dari pihak Pemko selalu bahwa urusan pengadaan air bersih bukan tanggungjawab Pemko Medan melainkan tanggungjawab Pemprovsu.
Menurut Robi, argumen itu tidak dapat dijadikan alasan. “Pemko Medan harus
bertanggungjawab, karena air bersih merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus dipenuhi dan mampu diatasi ketercukupannya,” katanya.
Untuk itu, lanjut Robi, Fraksinya mempertanyakan langkah langkah apa yang akan dilakukan untuk mengatasi permasalahan itu dan berapa anggaran yang dialokasikan dalam R APBD 2027.
Selain itu, Robi juga menyoroti terkait keberadaan jabatan Sekda Pemko Medan yang saat ini sebagai Pelaksana tugas (Plt). Terkait hal itu, PDI Perjuangan mendesak Walikota Medan Rico Waas segera melantik pejabat definitif Sekda Kota Medan, Sekda DPRD, dan pejabat lain yang masih berstatus Pj/Plt. Sedangkan bagi Pejabat berkinerja buruk juga diminta supaya dievaluasi demi menuntaskan RPJPD dan RPJMD 2025-2029.
Selanjutnya, terkat pegawai PPPK berstatus Paruh Waktu Jadi Penuh Waktu Mulai Januari 2027, Robi mempertanyakan kebijakan pusat yang akan mengangkat PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu, terutama guru dan nakes.
Kritik lain juga disampaikan Robi, menyikapi masalah banjir, PDIP menyebut genangan masih terjadi di hampir semua ruas jalan akibat drainase tumpat dan pendangkalan Sungai Deli dan Babura. Progres penanganan banjir Rob di pesisir Belawan juga diminta kejelasannya.
Seiring dengan itu, Pemko Medan melalui Dinas SDABMBK supaya fokus menormalisasi parit dan sungai yamg ada di Kota Medan. “Kita harapkan normalisasi supaya dilakukan bertahap dan berkesinambungan,” sebutnya.
Bukan itu saja, PDI Perjuangan juga menyoroti Pelayanan UHC dan Anggaran Kesehatan Rp 1,2 Triliun. Dalam hal ini, PDIP mengapresiasi program UHC. Tetapi perlu dulakukan evaluasi karena masih banyak keluhan warga peserta BPJS Kelas III yang diterlantarkan di IGD dengan alasan kamar penuh dan dipulangkan sebelum sembuh. Hal itu supaya menjadi perhatian Pemko dan Dinkes Kota Medan.
Kemudian, Robi juga menyoroti info yang mereka dapat terkait samprl limbah B3 palsu milik Rumah Sakit, Klinik, pabrik, hotel dan restoran. Dimana yang diuji pihak petugas DLH bukan milik yang bersangkutan namun limbah yang diuji itu diantar pemilik usaha sendiri, sehingga rawan palsu. Untuk itu kepada Walikota diminta perketat pengawasan. (ROM)
