MEDAN II
Fraksi PDIP DPRD Kota Medan mendorong Pemko Medan fokus mengatasi kesehatan pada tahun 2026.
Hal itu disampaikan Anggota DPRD Kota Medan, Jusup Ginting Suka, dalam rapat paripurna Pemandangan Umum atas Penjelasan Kepala Daerah terhadap Ranperda APBD TA 2026 di gedung dewan, Senin (22/9/2025).
Turut hadir juga Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas bersama pejabat Pemko Medan lainnya.
“Dari 17 program prioritas Pemko Medan tahun 2026, beberapa program menjadi perhatian kami. Untuk kesehatan, kita minta apa yang sudah direncanakan segera direalisasikan,” ucap Jusup.
Ia mengatakan, program UHC yang berjalan selama ini sangat membantu masyarakat. Meski begitu, peningkatan mutu tetap harus dilakukan, mulai dari alat kesehatan, tenaga kesehatan hingga infrastrukturnya.
“Permasalahan kekurangan ruangan rawat inap juga harus menjadi perhatian Pemko Medan. Kami masih menerima laporan adanya pasien BPJS yang disuruh pulang meski belum sembuh. Kita tidak ingin itu terjadi lagi ke depannya, Pemko Medan harus aktif melakukan pengawasan. Pemko Medan bisa memanfaatkan RSUD dr Pirngadi Medan dan RSUD Bachtiar Djafar. Begitu juga soal stunting, kita ingin di tahun 2026 kasus gagal tumbuh anak itu hilang,” katanya.
Di bidang pendidikan, Fraksi PDI Perjuangan menegaskan bahwa pendidikan merupakan hak asasi setiap manusia yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam tumbuh kembang.
“Perencanaan pendidikan harus dilakukan merata dan berkeadilan, sehingga setiap anak mendapatkan pelayanan dan hak yang sama. Bantuan pendidikan kepada 500 siswa putus sekolah tingkat SD dan SMP diharapkan juga bisa segera direalisasikan agar anak yang putus sekolah bisa kembali mengenyam bangku sekolah. Kami juga mendorong agar di tahun 2026 gaji guru honorer yang tidak lulus PPPK bisa dinaikkan sesuai kondisi saat ini,” ujarnya.
Fraksi PDI Perjuangan juga mendukung rencana Pemko Medan yang akan menggeser anggaran sebesar Rp250 miliar dari Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Cipta Karya Tata Ruang (PKPCKTR) ke Dinas Sumber Daya Air Bina Marga Bina Konstruksi (SDABMBK) untuk mengatasi permasalahan Banjir Rob di Medan Utara.
“Kita apresiasi rencana Pemko Medan yang akan memprioritaskan penggunaan 35 persen anggaran dari Rp250 miliar itu untuk mengatasi banjir rob. Kami harap itu benar-benar direalisasikan sehingga masyarakat bisa merasakan dampaknya. Dengan begitu upaya pengentasan kemiskinan di Medan Utara juga bisa diatasi,” sebut Jusup.
Dari sektor pendapatan, Fraksi PDIP menyambut baik optimisme Pemko Medan yang menaikkan target pendapatan pada tahun 2026 sebesar Rp7,2 triliun.
“Target itu lebih tinggi dari tahun 2025 sebesar Rp6,9 triliun. Kami harap semua yang sudah direncanakan ini bisa direalisasikan dan optimalkan tanpa membebani masyarakat,” pungkasnya.
Alokasi anggaran Pemko Medan TA 2026 diarahkan pada 17 program prioritas, yaitu:
1. Festival Budaya Medan
2. Pelatihan Kewirausahaan, Pasar, UMKM dan Keterampilan Berbasis Digital
3. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Implementasi Digitalisasi Sistem Pelayanan Terpadu gE-Government)
4. Kampanye Medan Tertib dengan Fokus Penataan Lalu Lintas, Kebersihan, Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Kota
5. Peningkatan Fasilitas Kesehatan dan Pendidikan di Kawasan Medan Utara
6. Peningkatan Penerangan Jalan Umum dan CCTV di Titik Rawan Kriminalitas
7. Program Bantuan Langsung, Layanan Kesehatan Gratis, serta Bantuan Pendidikan
8. Revitalisasi Pasar Tradisional
9. Pengembangan Ruang Terbuka Hijau dan Taman Kota
10. Pengembangan Sistem Transportasi Publik yang Terintegrasi
11. Kampanye Edukasi tentang Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang
12. Pembangunan dan Rehabilitasi Infrastruktur Kota
13. Pembangunan Pusat Kreativitas Anak Muda
14. Pencegahan dan Penanggulangan Stunting
15. Pengembangan Pariwisata Berbasis Ekowisata dan Budaya
16. Penyediaan Air Bersih dan Sanitasi Layak serta Aman di Daerah Kumuh
17. Digitalisasi Pendidikan Berbasis Smart Class dan Metaverse. (ROM)
