PEMATANGSIANTAR II
Wali Kota Pematangsiantar Wesly Silalahi SH MKn diwakili Wakil Wali Kota Herlina menghadiri Rapat Paripurna DPRD Pematangsiantar dengan agenda Penyampaian Nota Jawaban Wali Kota Pematangsiantar atas Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD terhadap Nota Pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Pematangsiantar Tahun Anggaran (TA) 2025.
Rapat digelar di Gedung Harungguan DPRD Kota Pematangsiantar, Selasa (14/04/2026) malam.
Rapat Paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Pematangsiantar Ir Daud Simanjuntak MM didampingi Frengki Boy Saragih ST.
Atas Pemandangan Umum Fraksi PAN, disampaikan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD dikoordinasikan oleh Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan, sesuai visi dan misi Wali Kota Pematangsiantar. Kedepannya, Pemko berkomitmen melakukan optimalisasi pencapaian program melalui pemantauan secara berkala.
Atas Pemandangan Fraksi Golkar Indonesia yang menyebutkan angka pengangguran di Kota Pematangsiantar tahun 2025 sebesar 7,74 persen, sementara tingkat pengangguran terbuka di Indonesia per Agustus 2025 tercatat 4,85 persen, disampaikan Pemko Pematangsiantar melalui perangkat daerah terkait telah melakukan berbagai upaya secara terintegrasi untuk menekan persentase tingkat pengangguran.
Upaya tersebut telah memberikan dampak penurunan tingkat pengangguran terbuka dari 8 persen menjadi 7,74 persen pada tahun 2025. Sebagai informasi, Pemko Pematangsiantar merupakan salah satu nominator pada wilayah regional Sumatera kluster kota kinerja Pemerintah daerah dimensi penurunan tingkat pengangguran.
“Terkait inovasi pemanfaatan potensi investasi baru, dapat kami sampaikan Pemerintah Kota telah menyampaikan usulan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi,” tuturnya.
Terkait Pemandangan Umum Fraksi Partai Demokrat, yakni optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) yang masih kurang maksimal dan pendapatan daerah yang belum digali secara optimal, atas saran anggota DPRD, Pemko Pematangsiantar tetap berupaya memaksimalkan penerimaan PAD. Kemudian, untuk pembangunan infrastruktur dan penataan kota serta melakukan percepatan pembangunan atau pelaksanaan program penanganan yang lebih terukur dan merata, Pemko Pematangsiantar selalu berpedoman pada azas pemerataan pembangunan berbasis wilayah.
Kemudian, atas Pemandangan Fraksi Nurani Keadilan tentang kondisi ril angka kemiskinan tahun 2025, angka pengangguran, dan indeks ketimpangan pendapatan (Gini Ratio, dapat disampaikan angka kemiskinan tahun 2025 mengalami penurunan menjadi 6,24 persen. Begitu juga angka pengangguran turun menjadi 7,74 persen. Sebaliknya, angka Gini Ratio mengalami kenaikan dan akan menjadi perhatian ke depan.
Sedangkan terkait Ranperda RT/RW dan tapal batas wilayah Kota Pematangsiantar dengan Kabupaten Simalungun, dijelaskan Pemko Pematangsiantar telah melaksanakan koordinasi dengan Pemkab Simalungun.
Selanjutnya, atas pemandangan Fraksi Partai Gerindra, terkait koordinasi antar perangkat daerah dalam menangani permasalahan yang menghambat pencapaian target pembangunan dan serapan anggaran yang belum maksimal, katanya akan menjadi perhatian Pemko Pematangsiantar untuk menindaklanjutinya.
“Hal ini akan menjadi perhatian kami untuk menganggarkan program yang memiliki dampak nyata bagi masyarakat,” sebutnya.
Untuk pemandangan umum Fraksi Partai NasDem, terkait capaian indikator keberhasilan yang digunakan dalam LPKJ Wali Kota Pematangsiantar TA 2025, dijelaskan pengukuran pencapaian kinerja dalam penyusunan LKPJ didasarkan kepada indikator dan target kinerja yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2025 tentang RPJMD Kota Pematangsiantar Tahun 2025-2029.
Dijelaskan visi Cerdas, Sehat Kreatif, dan Selaras yang telah ditetapkan pada RPJMD Kota Pematangsiantar Tahun 2025-2029 dijabarkan melalui enam misi, yang bertujuan mencapai indikator makro daerah. Dalam rangka pencapaian target indikator dimaksud, perangkat daerah sesuai tugas dan fungsi masing-masing melakukan intervensi secara kolaboratif melalui penyusunan perencanaan program/kegiatan sampai dengan implementasi terhadap program/kegiatan dimaksud.
Atas pemandangan umum Fraksi PDI Perjuangan, terkait capaian realisasi retribusi daerah sangat rendah, hanya mencapai 45,01persen, disampaikan ke depan Pemko Pematangsiantar akan berupaya lebih optimal dalam pencapaian retribusi daerah.
Kemudian, tentang masih banyaknya bus masuk ke inti kota seputaran Jalan Sutomo dan Jalan Merdeka, Pemko Pematangsiantar bersama stakeholder terkait telah melakukan penjagaan dan pengawasan terhadap bus AKAP dan AKDP yang menuju inti kota.
Paripurna ini dihadiri Plh Sekretaris Daerah (Sekda) Dra Happy Oikumenis Daely, sejumlah anggota DPRD, para staf ahli, asisten, pimpinan OPD, serta camat. (*/JX)
