MEDAN II
Komisi 4 DPRD Kota Medan turun langsung ke Kompleks Taman Malibu Indah (TMI), Jalan Malibu Alam Raya, Kelurahan Suka Damai, Kecamatan Medan Polonia, Senin (16/11/2026). Kunjungan tersebut menindaklanjuti pengaduan warga terkait polemik pengelolaan fasilitas umum dan kenaikan iuran pengelolaan lingkungan (IPL).
Kunjungan dipimpin Ketua Komisi 4 DPRD Medan, Paul Mei Anton Simanjuntak, didampingi Wakil Ketua Komisi Muhammad Afri Rizki Lubis, anggota Komisi Lailatul Badri. Turut hadir Lurah Suka Damai, petugas Trantib kecamatan dan kepala lingkungan.
Kedatangan rombongan wakil rakyat itu disambut ratusan warga yang berkumpul di salah satu rumah warga. Mereka diterima Ketua Paguyuban Kompleks Taman Malibu Indah, Alfian.
Dalam pertemuan tersebut, Alfian menyampaikan keberatan warga terhadap kebijakan CV Tunas Malibu Impian selaku pihak developer yang menetapkan IPL sebesar Rp2.300 per meter persegi.
Menurut Alfian, selama dirinya memimpin paguyuban, iuran yang diberlakukan hanya Rp1.000 per meter persegi. Warga pun mempertanyakan dasar kenaikan tarif tersebut karena mengaku tidak pernah diajak bermusyawarah maupun dimintai persetujuan.
“Kami warga keberatan dengan pengutipan iuran sebesar Rp2.300 per meter persegi kepada setiap pemilik rumah. Kami juga tidak pernah diajak berdiskusi dan membicarakan tarif tersebut, tetapi tiba-tiba sudah dilakukan pengutipan. Apa dasar pengutipannya, sementara kami tidak tahu ke mana uang iuran dipergunakan?” ujar Alfian.
Tak hanya soal kenaikan IPL, Alfian juga mempertanyakan mekanisme penunjukan Petrus dan Kelvin sebagai ketua dan wakil ketua kelompok pengelola. Ia mengaku tidak mengetahui siapa yang memilih keduanya maupun bagaimana proses pembentukan kepengurusan baru tersebut.
Alfian turut memperlihatkan sejumlah bukti pengutipan iuran, poster berisi ketentuan yang disebut dibuat sepihak oleh developer, serta nomor rekening BCA yang digunakan untuk penyetoran IPL.
Ia juga mengungkapkan, warga yang memprotes kebijakan tersebut mengaku mengalami pembatasan penggunaan fasilitas kompleks setelah tidak mengikuti ketentuan pengelola.
Dari sekitar 400 kepala keluarga yang bermukim di kompleks tersebut, Alfian menyebut sebanyak 274 warga tercatat dalam kelompok paguyuban yang menolak kebijakan IPL tersebut.
Menanggapi pengaduan itu, Paul Mei Anton Simanjuntak mengatakan pihaknya perlu mendengarkan keterangan kedua belah pihak agar persoalan dapat dipahami secara utuh.
Namun, Paul menyayangkan ketidakhadiran pihak developer dalam pertemuan pertama di lokasi warga.
“Saya tidak melihat pihak developer. Tentunya harus hadir kedua belah pihak. Kenapa pihak developer tidak hadir?” kata Paul.
Warga kemudian menjelaskan bahwa pihak developer telah diundang, tetapi tidak memenuhi undangan tersebut.
Dalam kesempatan itu, warga juga mempertanyakan pengelolaan kompleks yang menurut mereka seharusnya diserahkan kepada warga apabila 75 persen unit perumahan telah dihuni.
Mereka keberatan apabila pengelolaan justru diserahkan kepada pihak ketiga yang dinilai masih memiliki keterkaitan dengan perusahaan developer.
Paul mengatakan pihaknya tidak ingin memaksakan pertemuan antara dua kelompok warga yang saat ini berbeda pandangan karena dikhawatirkan memicu keributan. Terlebih, persoalan tersebut diinformasikan telah bergulir ke ranah hukum.
Usai menerima berkas pengaduan warga, rombongan Komisi 4 kemudian mendatangi kantor pengelola yang berada di kawasan kompleks tersebut.
Kedatangan anggota dewan diterima perwakilan developer, Dr. Elvie Maria, M.M., CHRA, didampingi kuasa hukum Zani Afo Saragih dan Erfin serta sejumlah perwakilan warga yang mendukung kebijakan pengelola.
Namun, pihak Komisi 4 DPRD Medan harus mengurungkan niat bertemu pihak developer karena sebagian warga yang keberatan soal IPL hadir.
Langkah tersebut dilakukan demi menjaga situasi tetap kondusif.” Kita tidak bisa mengelar pertemuan membahas masalah ini karena saat awal pertemuan dengan warga pihak developer tidak bersedia hadir.Tapi, ketika akan dilakukan pertemuan untuk membahas permasalahan yang sebenarnya warga justru hadir.Kita hanya ingin situasi kondusif saja tidak berpihak kemana pun karena keluhan warga sudah kita dengar juga ,” kata Paul yang saat meninggalkan area lokasi pertemuan.
Untuk itulah, kata Paul pihak Komisi 4 DPRD Medan akan menjadwalkan pembahasan lanjutan melalui rapat dengar pendapat (RDP) di Gedung DPRD Medan.
Menurutnya, seluruh pihak harus diberikan kesempatan menyampaikan kronologi dan argumentasi masing-masing sebelum DPRD mengambil langkah untuk mencari penyelesaian.
“Untuk saat ini kami harus mendengarkan dulu permasalahan masing-masing pihak. Selanjutnya akan dilakukan RDP untuk mencari solusi. Apalagi, kami mendapat informasi bahwa persoalan ini sudah dilaporkan ke pihak kepolisian. Kami ingin persoalan ini diselesaikan dengan baik dan tidak menimbulkan masalah baru,” ungkap Paul.
Ia menambahkan, Komisi 4 dapat meminta keterangan para pihak secara terpisah terlebih dahulu demi menjaga situasi tetap kondusif sebelum mempertemukan mereka dalam forum resmi. (ROM)






