MEDAN II
Anggota Komisi 4 DPRD Medan El Barino Shah SH MH minta Aparat Penegak Hukum (APH) dalami dugaan jual beli proyek fisik di Dinas Perumahan Permukiman Cipta Karya dan Tata Tuang (Perkimcikataru) Kota Medan yang sedang berlangsung saat ini. APH diminta fokus merespon karena sudah meresahkan masyarakat.
Hal itu disampaikan, El Barino Shah SH saat mengikuti Rapat evaluasi triwulan II serapan anggaran Dinas Perkimcikataru Kota Medan dengan konterpart Komisi 4 di ruang komisi gedung dewan, Senin (14/9/2026).
Rapat dipimpin Ketua Komisi 4 DPRD Medan Paul Mei Anton Simanjuntak SH didampingi, Jusuf Ginting, Renville P Napitupulu, El Barino Shah SH MH, Lailatul Badri, M Rizki Lubis, Zulham Effendi dan Edwin Sugesti Nasution.
Ikut hadir Kadis Perkimcikataru John Lase, Daniel Aritonang dan sejumlah stafnya.
Untuk itu, El Barino kembali minta APH melihat pemenang tender proyek dan PL yang ada di Dinas Perkimcikataru.
Ia menyebut bukan hanya satu atau dua orang yang menyampaikan keluhan terkait dugaan pembagian proyek tersebut. Bahkan, praktik yang diduga terjadi dinilai sudah semakin “barbar”.
“Bukan satu dua orang yang menyampaikan kepada saya bahwa pembagian ini sudah sangat barbar. Proyek seperti ini sudah sangat barbar, sudah macam enggak ada dihargai KPK, Kejaksaan, polisi atau aparat penegak hukum yang ada di Indonesia,” katanya.
“Biarlah APH yang membongkarnya. Praktik pelaksanaan proyek sudah sangat meresahkan. Pejabat disana tidak menghargai APH,” sambungnya.
Sebagai mana diketahui, hal tersebut terungkap saat rapat berlangsung, El Barino melalui pimpinan rapat mempertanyakan, apa benar pejabat di Dinas Perkimcikataru yang bernama Daniel, orang yang berperan bagi bagi proyek dan jual proyek dengan persentase 15 sd 27 persen.
“Karena nama Daniel sudah santer namanya, yang berhak bagi bagi proyek. Kalau mau proyek harus melalui Daniel. Katanya pak Kadis saja ampun sama nama Daniel,” kata El Barino yang juga Ketua Fraksi Golkar DPRD Medan itu.
Sementara itu, Daniel Aritonang yang menjabat Kabid PKPBP Perumahan Kawasan Permukiman dan Bangunan Pemerintah yang ikut dalam rapat menepis tudingan El Barino. “Terkait kegiatan fisik disebut saya pemilik proyek tidak benar,” tepisnya.
Sedangkan Kepala Dinas Perkimcikataru Kota Medan John Ester Lase mengatakan hal dimaksud akan menjadi catatan dan dikorsinasikan. “Tidak ada arahan terkait itu,” ucapnya. (ROM)
