MEDAN
Tingkat pelayanan seluruh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di Sumatera Utara (Sumut) akan di naikkan untuk mampu melayani pasien penyakit jantung, stroke dan kanker.
RS Haji Medan sendiri akan menjadi RS rujukan ketiga penyakit tersebut pada tahun 2023. Sementara, separuh RSUD kabupaten/kota di targetkan bisa melayani tindakan medis dasar untuk penyakit jantung, setidaknya bisa melakukan prosedur pasang ring.
Hal itu diungkapkan Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi, usai bertemu Menteri Kesehatan (Menkes) RI, Budi Gunadi Sadikin, di Gedung dr Adhyatma, Perkantoran Kementrian Kesehatan, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Selasa (2/8/2022).
Edy mengapresiasi Kemenkes telah menjadikan RS Haji Medan sebagai lokus prioritas. “Kami juga mengapresiasi RS Haji Medan sudah di jadikan lokus prioritas tahun 2023. Jadi, intinya RS Haji akan menjadi rumah sakit rujukan untuk jantung, stroke dan kanker, sehingga orang tidak perlu lagi ramai terbang ke luar negeri berobat,” ucap Edy.
Menkes, kata Edy, menyampaikan Kemenkes memang memiliki program alokasi lokus prioritas jantung, stroke dan kanker. Program itu tidak hanya untuk rumah sakit di bawah Pemerintah Provinsi, melainkan juga rumah sakit kabupaten/kota.
“Nantinya pada tahun 2024, sebanyak 50% RSUD yang ada di kabupaten/kota akan bisa melakukan tindakan dasar untuk jantung, paling tidak memasang ring jantung,” katanya.
Edy juga mengusulkan kepada Menkes agar mengalokasikan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik tahun 2023 sebesar Rp142.694.540.323 dan pada tahun 2024 sebesar Rp117. 453.935.841.
“Kiranya usulan tersebut dapat di realisasikan, sehingga kami bisa memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Sumut,” harapnya.
Selain itu, Edy, juga meminta Menkes mengalokasikan anggaran untuk RSUD Panyabungan, Parapat dan dr Djasamen Saragih. Alokasi anggaran ketiga rumah sakit itu di harapkan dapat meningkatkan sarana dan prasarana rumah sakit tersebut.
“Kita juga meminta Menkes untuk mengalokasikan anggaran untuk UPT Laboratorium Kesehatan Pemprov. Lab yang kita punya itu masih perlu di tingkatkan. Tentunya peningkatan ini untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat juga,” kata Edy.
Untuk menekan angka stunting di Sumut, sebut Edy, pihaknya bersinergi dengan pemerintah pusat khususnya Kementerian Kesehatan (Kemenkes).
Saat ini, prevelansi stunting Sumut berada pada angka 25,8%. Dari 33 kabupaten/kota ada 22 kabupaten/kota memiliki prevalensi stunting di atas nasional dan provinsi.
Untuk itu, Edy, meminta Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik bidang kesehatan sebesar Rp33 miliar. DAK tersebut dibutuhkan untuk memberikan makanan tambahan bagi 4.575 ibu hamil kurang energi kronis dan 81.293 balita kurus.
“Menekan stunting mesti dilakukan secara bersinergi atau bersama-sama, kita tidak bisa bekerja sendiri-sendiri, maka itu, kita meminta Kemenkes untuk mengalokasikan DAK agar dapat menangani ribuan balita kita di Sumut,” kata Edy.
Selain itu, Kemenkes mendukung rencana pembangunan rumah sakit bertaraf internasional di Sumut. Pemprov Sumut akan mendukung penyediaan lahan di Desa Sena, Deliserdang.
Pada pelaksanaan PON 2024 memerlukan fasilitas untuk VVIP. Mengingat pada pelaksanaan PON tersebut banyak tamu kenegaraan yang akan hadir. Oleh sebab itu Edy juga meminta pada Menkes untuk menghibahkan ambulans VVIP kepada Pemprov Sumut. Terkait hal ini, Kemenkes akan mendukung pelayanan kesehatan pada perhelatan PON 2024.
Edy juga meminta alokasi vaksin sinovac untuk anak sebanyak 55.000 dosis vaksin. “Kita mengejar vaksinasi untuk anak ini, namun vaksin sinovac belum tersedia, ini kami meminta kepada Menkes untuk mengalokasikannya,” kata Edy.
Penulis : ROM
Editor : Freddy Siahaan
