PEMATANGSIANTAR II
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pematangsiantar, Junaedi Sitanggang SSTP MSi menyebut rencana pembelian rumah Singgah Covid-19 yang saat ini disoal DPRD Pematangsiantar telah menaati asas hukum, asas transparansi, dan asas akuntabilitas.
Ia membantah tudingan DPRD Pematangsiantar yang menilai pembelian Rumah Singgah Covid-19 seharga Rp 14,5 miliar seakan ditutup-tutupi Pemko Pematangsiantar.
Padahal kata Junaedi, sejak awal rencana pembelian tahun 2025, sejumlah media nasional ikut memberitakan.
“Mulai Juni 2025, teman-teman wartawan dari media nasional dan regional sudah ikut memberitakan kok. Sudah dijelaskan pun oleh BPKPD wacana pembelian eks-rumah singgah Covid-19,” ujar Junaedi saat dikonfirmasi via seluler, Kamis (19/2/2026).
Menurut Junaedi, pemberitaan yang ditayangkan oleh awak media membuktikan bahwa Pemko Pematangsiantar menjunjung tinggi asas transparansi publik. Ia pun heran selama semester II tahun 2025, tidak ada keributan soal rencana pembelian rumah singgah.
“Media sudah memberitakan. Publik sudah menilai dan selama ini nggak ada masalah soal Rumah Singgah Covid-19,” katanya.
Secara formal pemerintahan, sebut Junaedi, pembelian Rumah Singgah eks-Isolasi Covid-19 yang berada di Jalan Sisingamangaraja, telah melewati tahapan KUA-PPAS Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025. Kemudian dirapatkan oleh Badan Musyawarah dan Badan Anggaran DPRD Pematangsiantar tahun 2025.
“Jadi anggarannya sifatnya gelondongan. Dijelaskan ada pembelian tanah aja. Nggak diuraikan jumlah objeknya berapa titik, di mana, dan harganya. Karena tanah ini kan nggak ada Standar Satuan Harganya (SSH). Harus ada appraisal,” kata Junaedi.
Junaedi juga menyebut bahwa dokumen perencanaan hingga tahapan yang berlangsung di Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) pemerintah, dilakukan secara profesional dengan tetap mematuhi PP No.19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pemerintah Demi Kepentingan Umum.
“Semua dokumennya ada dan untuk keraguan terhadap penilaian appraisal. Tentunya kita tunggu saja audit resmi dari BPK. Kan BPK per hari ini sudah entry audit ke Pemko Pematangsiantar,” tutur Junaedi.
Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kadis Kominfo) Kota Pematangsiantar Johannes Sihombing menyebut bahwa pihaknya sangat mengapresiasi langkah Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) yang sejak awal terbuka kepada publik melalui rekan media.
“Kami mendorong agar seluruh SKPD memberikan informasi setiap perencanaan kebijakan pemerintah termasuk pembelian rumah singgah Covid-19. Tujuannya adalah asas keterbukaan Informasi Publik. Kota Siantar sendiri menjadi salah satu kota dengan Indeks Transparansi Publik dengan predikat Kota Informatif,” kata Johannes. (“/Fred)
