MEDAN II
Banjir yang melanda Kota Medan pada tanggal 27 November dan kembali terjadi, pada Rabu (3/12/2025) semuanya tidak terlepas perizinan penerbitan bangunan di bantaran pinggiran sungai.
Sistem pengawasan dari DPRD Medan hingga sikap tegas Pemko Medan pun dipertanyakan.
“Kalau memang mau tegas, kenapa bangunan-bangunan besar yang jelas-jelas melanggar itu bisa berdiri? Di mana fungsi pengawasan DPRD selama ini?” kata pemerhati lingkungan Kota Medan, H. Jaya Arjuna, kepada wartawan di Medan, Selasa (2/12/2025).
Ia juga menyoroti pernyataan Ketua DPRD Medan Wong Cun Sen yang mengingatkan warga agar tidak mendirikan bangunan di bantaran sungai.
Menurutnya, imbauan itu terkesan menyederhanakan persoalan dan justru mengabaikan masalah utama diantaranya soal lemahnya pengawasan dan komitmen DPRD dalam menjaga lingkungan kota Medan.
Jaya Arjuna menilai pernyataan tersebut tidak sejalan dengan realitas di lapangan.
Ia mengaku kecewa karena DPRD Medan seolah menuntut kesadaran masyarakat kecil, sementara pembiaran terhadap pelanggaran skala besar terus berlangsung.
Menurutnya, kondisi banjir yang berulang di Medan bukan hanya akibat perilaku warga, tetapi juga buah dari ketidaktegasan lembaga legislatif dalam menjalankan fungsi kontrol terhadap pemerintah dan pembangunan kota.
Jaya Arjuna juga mempertanyakan sejauh mana program DPRD Medan dalam menangani isu lingkungan.
“Apa yang sudah diperbuat DPRD Medan untuk menangani lingkungan, banjir, sampah, dan yang lainnya? Adakah program-program di APBD untuk masalah ini?” ujarnya saat menjawab pertanyaan wartawan.
Ia menegaskan bahwa banjir yang melumpuhkan kota tidak akan pernah selesai jika DPRD hanya mengingatkan masyarakat tanpa terlebih dahulu memperbaiki kinerja internal.
“Jangan hanya menyalahkan warga di pinggir sungai. Lihat dulu apakah sudah ada upaya nyata memperbaiki drainase, membersihkan sungai, atau menindak para pelanggar izin. Jika itu tidak beres, banjir akan terus terjadi,” tambahnya.
Kritik ini menambah panjang daftar sorotan terhadap DPRD Medan yang dinilai kurang agresif mendorong solusi atas persoalan klasik kota: banjir, sampah, dan kerusakan lingkungan.
“Banjir ini adalah persoalan yang sudah berulang, banjir ini ada sudah lebih dari 20 tahun, tapi cara penanganannya yang salah, ” ungkapnya.
Warga kini berharap lembaga legislatif itu tidak hanya bicara, tetapi benar-benar hadir dengan kebijakan yang berpihak pada kepentingan lingkungan dan keselamatan masyarakat.
“Jangan asal bicara. Cari perhatian. Maunya bicara itu terukur menyelesaikan masalah. Jangan sekedar bunyi. Makan APBD kok nggak mikiran masalah rakyat,” pungkasnya. (ROM)
