MEDAN II
Pemerintah Kota (Pemko) Medan diminta untuk menjadikan penanganan banjir sebagai program prioritas, khususnya di kawasan Medan Utara yang setiap tahun menjadi langganan genangan akibat luapan Sungai Deli dan Sungai Babura.
“Saat ini persoalan banjir tidak bisa lagi ditangani secara parsial, melainkan harus dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan. Saya menilai langkah utama yang harus segera dilakukan adalah normalisasi sungai secara maksimal dengan melibatkan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS),” kata Anggota DPRD Sumut, Hasyim SE kepada wartawan, Kamis (6/11/2025).
Dikatakan politisi PDI Perjuangan itu, normalisasi dan pengerukan sungai mesti dilakukan secara terencana.
“Pemko Medan harus berkoordinasi dengan BBWS agar pekerjaan pengendalian banjir bisa optimal,” kata anggota Komisi D DPRD Sumut ini.
Ia menegaskan, meskipun saat ini Pemko Medan tengah melakukan efisiensi anggaran, program pengendalian banjir tetap harus menjadi skala prioritas utama.
Bahkan, menurut Hasyim, bila dibutuhkan penggunaan anggaran multiyears, hal itu sangat baik agar proyek besar seperti normalisasi sungai, pembangunan tanggul, dan perbaikan drainase dapat diselesaikan secara menyeluruh.
“Kalau harus dengan skema multiyears atau tahun jamak silakan saja, yang penting hasilnya bisa dirasakan masyarakat. Jangan sampai banjir menjadi bencana tahunan yang dibiarkan begitu saja,” katanya.
Selain normalisasi sungai, Hasyim juga menyoroti banyaknya bangunan di jalur hijau dan bantaran sungai yang menghambat aliran air.
Ia meminta agar Pemko Medan menertibkan seluruh bangunan tersebut secara masif dan tanpa tebang pilih.
“Bangunan di jalur hijau harus ditertibkan semuanya, termasuk jika itu milik oknum pejabat. Kalau tidak tegas, upaya mengatasi banjir tidak akan maksimal,” tegasnya.
Hasyim menambahkan, selain langkah teknis, pemerintah juga perlu memperkuat mitigasi banjir, yakni upaya pengurangan risiko sejak dini melalui perbaikan tata ruang, peningkatan drainase, pembangunan ruang terbuka hijau, serta edukasi masyarakat untuk menjaga kebersihan sungai.
“Mitigasi itu penting, karena kalau hanya menunggu hujan deras baru sibuk, kita tidak akan pernah selesai menghadapi banjir,” ucapnya.
Sebelumnya, banjir kembali melanda sejumlah kawasan di Kota Medan pada pertengahan Oktober 2025.
Berdasarkan data BPBD Kota Medan, sebanyak 3.361 rumah di tujuh kecamatan terdampak banjir, dengan kawasan terparah berada di Medan Labuhan, terutama Kelurahan Pekan Labuhan yang mencatat 1.496 rumah terendam.
Selain itu, banjir juga melanda wilayah Medan Marelan, Medan Johor, Medan Selayang, dan Medan Helvetia.
Sebagai langkah jangka panjang, Hasyim mendorong pemerintah untuk membangun tanggul di sepanjang Sungai Deli dan Sungai Babura yang menjadi dua aliran besar melintasi kota ini.
Menurut Hasyim, tanggul yang kuat akan membantu menahan luapan air saat curah hujan tinggi dan mencegah banjir besar seperti yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir.
“Penanganan banjir di Medan Utara ini bukan hanya soal teknis, tapi soal komitmen. Pemerintah harus berani bertindak, tegas, dan konsisten agar masyarakat tidak terus menjadi korban,” pungkasnya. (ROM)
