MEDAN II
Anggota DPRD Kota Medan, Binsar Simarmata ajak seluruh masyarakat agar taat dan patuh terkait Administrasi Kependudukan (Adminduk). Setiap Kepala Keluarga (KK) supaya dipastikan melengkapi dokumen kependudukan mulai akte lahir, akte nikah dan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
Ajakan itu disampaikan Binsar Simarmata saat kegiatan Sosialisasi Perda (Sosper) ke VIII Tahun 2026 gelombang ke 1 produk hukum Pemko Medan Perda No 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Adminitrasi Kependudukan (Adminduk) di halaman Sekolah Menengah Pertama Masehi, Jalan Kapt.Ngumban Surbakti, Sempakata, Medan Selayang, Sabtu (15/8/2026).
Ia mengatakan bahwa admistrasi kependudukan (Adminduk) yang sering dianggap sepele warga, padahal menjadi kunci dari seluruh urusan pelayanan publik.
“Sosper saya selalu tentang Adminduk, dianggap sepele, dianggap gak perlu, padahal ini inti dari segala urusan,” ujar Binsar.
Menurut politisi Partai Persatuan Indonesia ( Perindo), Adminduk mengiringi manusia dari lahir hingga meninggal. Begitu lahir harus ada akte lahir, begitu meninggal harus ada akte kematian.
Ia meminta warga untuk mengecek kembali kelengkapan Adminduk di rumah, mulai dari buku nikah, akte lahir, KTP, Kartu Keluarga dan lainnya. Pastikan semua data sinkron.
“Pastikan Adminduknya sinkron. Contoh huruf nama lengkap harus sama di KTP dengan akte lahir dan Adminduk lainnya. Jadi harus hati-hati dengan perbedaan ini,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya ketelitian saat pengurusan akte lahir.
Sebelum lahir, siapkan dulu persyaratannya. Pastikan surat keterangan lahir dari bidan atau dokter tidak salah tulis nama bapak, mamak, dan tanggal lahir.
“Kalau nanti salah nama anaknya di akte tidak sesuai data sebelumnya, itu wajib mendaftar di pengadilan, bawa saksi dua orang. Makanya jangan sampai salah. Kalau salah payah memperbaikinya,” paparnya.
Namun, tak lupa Binsar menghimbau warga untuk mengaktifkan Identitas Kependudukan Digital (IKD) dengan mendatangi kantor kecamatan, sehingga kedepan bisa lebih mudah mengakses layanan publik, seperti bantuan sosial, kesehatan, dan perbankan.
Binsar mengatakan, IKD adalah versi digital dari KTP elektronik (e-KTP) yang dapat diakses melalui aplikasi smartphone. IKD berfungsi sebagai bukti identitas resmi yang sah dan mempermudah akses layanan publik, serta mencegah penyalahgunaan data.
“Setiap warga yang memiliki KTP elektronik sudah bisa mengaktifkan IKD di kantor kecamatan dengan membawa KTP, kartu keluarga, dan handphone. Karena itu, silahkan datang ramai-ramai ke kantor kecamatan untuk mengaktifkan IKD, tapi harus tetap menjaga ketertiban dan taat aturan,” kata Binsar Simarmata di hadapan ratusan warga peserta Sosper.
Ia mengatakan melalui program aktivasi IKD ini maka setiap warga yang benar-benar tidak mampu dari segi ekonomi, berkesempatan merubah status desilnya agar berhak menerima bantuan sosial dari pemerintah. Sebab, sesuai kebijakan Kementerian Sosial, yang berhak menerima bantuan adalah warga yang desilnya atau status kesejahteraannya berada di posisi 1 sampai 4.
“Jadi nanti pas mengaktifkan IKD sekaliguslah dirubah desilnya. Jika benar-benar tidak mampu tapi desilnya 6 silahkan dirubah menjadi desil 4. Dan bagi warga yang sudah menerima berkat dari Tuhan atau sudah mampu, jangan lagi masuk desil 1-4. Jujurlah kita,” tandas Binsar.
Keluhkan Desil
Dalam Sosper itu, sesi tanya jawab berlangsung aktif. Sejumlah warga mengeluhkan persoalan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) / Desil.
Dimana, banyak warga yang tidak memahami Desil, sebaliknya sebagian warga ada yang tidak memiliki Desil.
Juga, ada warga tergolong tidak mampu harus masuk ke Desil 6 sehingga tidak mendapatkan berbagai program bantuan sosial (bansos).
“Kami tidak paham apa itu Desil juga IKD, pak. Jadi, KTP yang kita pegang itu tidak berlaku lagi ,” kata sejumlah warga.
Menjawab akan hal itu, kata Binsar bahwa IKD adalah program versi digital yang dapat diakses melalui aplikasi smartphone. IKD berfungsi sebagai bukti identitas resmi yang sah dan mempermudah akses layanan publik, serta mencegah penyalahgunaan data.
Dalam sosper itu Binsar langsung mempraktikkan cara cek Desil dan mengajarkannya kepada ratusan warga yang hadir.
“Sekarang, silakan dibuka handphonenya masing-masing. Buka Google, ketik “cek Desil”. Masukkan NIK, klik cari data. Lihat Desil. Yang berpeluang dapat bantuan adalah Desil 1 sampai 4,” jelasnya.
“Jika masuk Desil 1-4, buka Playstore, download aplikasi “Cek Bansos”, isi NIK, No KK, email dan HP aktif,” sambungnya.
Binsar juga mengingatkan penyebab warga masuk Desil 5-10 (dianggap mampu) sehingga tidak dapat bantuan, seperti pendapatan di atas UMK, ada keluarga ASN, punya cicilan rumah/mobil/motor, pinjaman online, bahkan terdeteksi judi online.
“Jadi, banyak faktor yang menyebabkan kenapa masuk ke kategori Desil 5-6. Tapi, ini bisa disanggah, silahkan kordinasi dengan pihak Kelurahan dan Kecamatan,” ucapnya.
Kegiatan ini sendiri turut dihadiri Lurah Sempakata Epta Riana Br Tarigan, Perwakilan Camat Medan Selayang, Hotmariyani Sidabutar, dan perwakilan Disdukcapil, Yuliana
Dan kegiatan Sosper tahap II digelar, Minggu (16/8/2026) di Kompleks Yayasan Era Ibang ( Yaperi) di Jalan Pintu Air IV, Gg.Era Ibang, Kwala Bekala, Medan Johor.
Dalam pelaksanaan Sosialisasi Perda (Sosper), Binsar Simarmata tak lupa lupa mengucapkan ” Dirgahayu Republik Indonesia ke-81 “.
Anggota Komisi 2 DPRD Medan yang menjabat sebagai Sekretaris Fraksi PAN-Perindo itu membentangkan spanduk bersama warga. (ROM)
