MEDAN II
Alasan kemanusiaan yang digunakan aparat kepolisian untuk mengajak sejumlah tahanan kasus narkotika makan di restoran mewah justru menuai kritik tajam. Pasalnya, di tengah perhatian aparat terhadap tahanan yang belum makan, seorang tahanan bernama Eddy Barus justru meninggal dunia setelah permohonan penangguhan penahanannya dengan alasan riwayat penyakit tidak dikabulkan.
Hal ini disoroti praktisi hukum Dr. Tommy Aditia Sinulingga, SH, MH. Ia menilai, peristiwa tahanan narkoba makan bersama aparat kepolisian di restoran berbanding terbalik dengan nasib kliennya, Eddy Barus, yang meninggal dunia pada 10 November 2026 saat masih berada dalam tahanan.
Menurut Tommy, jika alasan kemanusiaan dapat menggerakkan aparat untuk membawa tahanan makan di restoran karena belum mendapatkan makanan, seharusnya kondisi kesehatan seorang tahanan yang berpotensi mengancam keselamatan jiwanya mendapatkan perhatian yang jauh lebih serius.
“Jika rasa lapar seorang tahanan dapat menjadi pertimbangan kemanusiaan untuk membawanya makan di restoran, mengapa kondisi kesehatan serius yang berpotensi mengancam keselamatan jiwa seorang tahanan tidak mendapatkan perhatian yang sama, bahkan lebih besar?” kata Tommy kepada jurnalx.co.id, Rabu (18/11/2026).
Direktur LBH USU sekaligus akademisi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU) ini menegaskan, kritik tersebut bukan ditujukan untuk mempersoalkan hak tahanan narkoba mendapatkan makanan layak. Namun, Tommy mempertanyakan konsistensi aparat dalam menerapkan prinsip kemanusiaan terhadap seluruh orang yang berada dalam tahanan.
Sebelumnya, pihaknya kata Tommy telah mengajukan permohonan penangguhan penahanan terhadap kliennya Eddy Barus dengan melampirkan keterangan riwayat penyakit yang dideritanya. Namun, permohonan tersebut tidak dikabulkan.
Dikatakan Tommy, Eddy Barus kemudian meninggal dunia setelah mengalami keluhan sakit dada dan sesak napas ketika berada dalam tahanan.
Sementara itu, sejumlah tahanan narkoba justru diajak makan di restoran karena belum makan dan aparat mempertimbangkan aspek pengawasan.
“Kami menghargai setiap tindakan aparat yang bertujuan menjaga martabat serta memenuhi kebutuhan dasar tahanan. Tidak seorang pun boleh kehilangan hak kemanusiaannya hanya karena sedang menjalani proses hukum,” ujar Tommy yang merupakan founder Tommy Sinulingga Law Firm ini.
Namun, menurut Tommy, perbedaan perlakuan dalam dua peristiwa tersebut menghadirkan pertanyaan serius tentang bagaimana prinsip kemanusiaan dijadikan dasar pengambilan keputusan oleh aparat penegak hukum.
“Ini bukan soal iri terhadap tahanan yang makan di restoran. Ini soal konsistensi. Makan memang kebutuhan dasar, tetapi kesehatan dan keselamatan jiwa jauh lebih mendasar dan tidak boleh diabaikan,” ungkapnya.
# Desak Kematian Eddy Barus Diusut
Atas peristiwa tersebut, Tommy mendesak Polda Sumatera Utara melakukan pemeriksaan secara objektif dan transparan terhadap rangkaian penahanan hingga meninggalnya Eddy Barus.
Pemeriksaan, menurut Tommy, harus mencakup proses penilaian permohonan penangguhan penahanan, pengawasan kondisi kesehatan, waktu munculnya keluhan sakit dada dan sesak napas, tindakan pertolongan pertama, hingga proses rujukan dan penanganan medis.
Ia juga meminta seluruh catatan medis, dokumentasi pengawasan, rekaman CCTV yang relevan, serta dokumen terkait diamankan untuk kepentingan pemeriksaan.
Tommy menegaskan pihaknya tidak mendahului hasil pemeriksaan medis ataupun menyimpulkan adanya hubungan sebab akibat antara penahanan dan kematian klienya Eddy Barus tanpa pembuktian yang memadai.
Namun, kematian seseorang ketika berada dalam tahanan merupakan peristiwa serius yang harus dijelaskan secara transparan.
“Jangan sampai negara begitu mudah menunjukkan belas kasih ketika tahanan membutuhkan makanan, tetapi gagal menunjukkan kesungguhan yang sama ketika seorang tahanan membutuhkan perlindungan atas nyawanya. Kematian Eddy Barus tidak boleh berlalu tanpa penjelasan dan pertanggungjawaban yang terang,” pungkasnya. (ROM)






