TANJUNG BALAI
Ratusan warga dari 6 Kecamatan di Kota Tanjung Balai yang tidak mendapat bantuan Sosial (Bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari Dinas Sosial aksi demontrasi ke kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tanjung Balai, Rabu (13/5/2020) sekitar pukul 10.00 Wib pagi.
Ketua DPRD Tanjung Balai, Tengku Eswin didampingi Ariston Sihaloho, Antoni Darwin akrab disapa Anton King, Teddy Erwin dan lainnya menerima ratusan warga itu kemudian mengajak Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan turut menghadirkan Kadis Sosial M Idris SH, Para Camat, Lurah dan Perwakilan Kantor Pos
Yulia warga Jalan Pattimura, Keluraha Pantai Burung, Kecamata Datuk Bandar mengatakan sudah pernah memasukkan data-data ptibadi ke Dinas Sosial, namun sayangnya hingga sampai saat ini bantuan itu tidak pernah diterimanya. “Bapak-bapak Wakil rakyat terhormat, tolong kalian turun langsung kelapangan, jangan hanya mendengar namun tidak mengetahui siapa yang dapat siapa tidak, karena kita yang setiap hujan turun, rumahnya bocor, kita tidak dapat PKH dan BLT dari Pandemi Covid 19 sedangkan rumah yang bagus dapat bantuan. Dimana keadilan itu?,”ujarnya.
Untuk itu, Yulia minta anggota DPRD turun ke lapangan melihat siapa yang menerima dan siapa yang tidak. “Ini semua dilakukan agar penyaluran bantuan dari Pemerintah memang tepat sasaran dan tidak suka-suka petugas dalam melakukan pendataan,”tambahnya.
“Bapak dewan yang terhormat, apakah gara-gara bantuan ini, kami harus ke jakarta menjumpai bapak Presiden yaitu Joko Widodo? tolonglah kami yang memang benar-benar susah ini,”timbal salah satu warga.
Mendengar aspirasi masyarakat tersebut, Ariston Sihaloho salah satu anggota DPRD mengatakan adanya data warga Kota Tanjung Balai yang tidak akurat, baik itu LKPJ yang dibacakan Walikota sebesar 37 ribu Kepala Keluarga (KK) lebih, sedangkan data Dinas Sosial 48.000 KK. “ini menimbulkan tanda tanya,”Katanya berapi api.
“kita pernah mengajak Kadis Sosial untuk turun kelapangan, namun tidak ada jawabannya, sedangkan yang kita dengar, ada dalam satu Kepala Keluarga mendapat bansos nya. Orang inikan aneh, seharusnya data-data yang mendapat hendaknya ditempelkan data-data nya,”tambah Teddy Erwin dan Anton King, anggota dewan lainnya.
Kadis Sosial, M Idris menanggapi sesuai undang-undang, tidak diperbolehkan menempel atau memajang nama orang yang miskin, semua ini menjaga nama baik dan lainnya.
Mendengar itu Teddy Erwin berang dan menuding, Kadis Sosial mau bermain-main, dikarenakan diluar kota Tanjung Balai atau daerah pulau Jawa, nama penerima ditempel plank yang bertuliskan warga miskin sehingga perlu dilakukan pengecekan ulang kembali atau pemuktahiran data.
“Data penduduk Kota Tanjung Balai belum akurat, berapa warga Miskin, kehidupan sederhana dan Masyarakat mampu, semua datanya belum valid,”ujar Teddy Erwin sembari disambut sorakan dari masyarakat yang meminta bansos.
Ketua DPRD Tanjung Balai,Tengku Eswin menyimpulkan dengan meminta Kadis Sosial segera mencari solusinya dan melakukan pendataan ulang kemudian menutup RDP dengan ratusan warga tersebut.
Sesuai pantauan dilokasi, seorang warga terlihat emosi, akibat tidak ada jawaban dari anggota DPRD terkait solusi warga yang belum menerima bantuan sosial dampak dari Pandemi Covid 19, sedangkan anggota DPRD melakukan rapat internal.
Penulis : Irawan
Editor : Freddy Siahaan
