MEDAN
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto berdialog dengan para penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) PKL-Warung di Kota Medan.
Dalam dialog tersebut Airlangga sempat menawarkan tambahan modal usaha yang bisa didapat dengan pinjaman dari pemerintah. “Kalau ibu biasanya sehari Rp 50 ribu, ini dikalikan bisa dapat Rp 1,2 juta. Ibu mau enggak? Nanti uangnya mau dipakai buat apa?,” kata Airlangga dalam Dialog Menko Perekonomian, Menkeu, Kepala BPKP dengan Penerima BT-PKLW di halaman Polrestabes Medan, Kamis (9/9).
” Mau dong Pak, nanti buat modal usaha. Iya maunya tambah lagi,” kata Eva salah satu penerima bantuan BLT Pemerintah.
“Kalau mau tambah lagi berani utang enggak?,” tanya Airlangga.
“Enggak berani Pak,” ujar Eva.
“Padahal kalau mau utang, kita kasih utang bunganya hanya 3 persen,” lanjut Airlangga.
“Ini biasanya yang beli anak-anak Pak, jadi saya tidak berani kalau utang,” kata Eva menjelaskan.
Tak hanya Eva, penambahan modal usaha lewat pembiayaan juga ditawarkan Airlangga kepada penerima bantuan yang lainnya.
Namun, sama seperti Eva, para penerima bantuan enggan berutang untuk modal usaha. Mereka memilih memanfaatkan dana bantuan Rp 1,2 juta yang diberikan pemerintah untuk modal usaha.
Menanggapi itu, Airlangga menilai seharusnya masyarakat berani untuk berutang demi menambah modal usaha. Namun masyarakat tidak boleh berutang kepada rentenir.
“Tolong berani berutang, tapi jangan ke rentenir,” kata dia.
Airlangga menyarankan para pelaku usaha untuk melakukan pinjaman langsung kepada pemerintah. Pengajuan pinjaman bisa dilakukan melalui Bank BRI, PNM atau lembaga lain yang langsung berhubungan dengan pemerintah.
Alasannya pemerintah memiliki program pinjaman dengan bunga 3 persen. Selain itu, selama 6 bulan debitur juga tidak perlu membayar cicilan.
” Pemerintah punya program bunga 3 persen dan selama 6 bulan tidak perlu bayar. Jadi jangan ke rentenir hubungi PNM atau BRI,” kata Airlangga mengakhiri.
Bantuan PKL
Sementara, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan, untum program BTPKLW pemerintah telah menyediakan 1 juta paket, masing-masing Rp 1,2 juta per orang.
“Sesuai arahan Bapak Presiden Jokowi, program pemberian bantuan ini akan melibatkan TNI dan Polri. Untuk itu nantinya operasional di lapangan akan dilakukan oleh Babinsa dan Bhabinlamtibmas,” ungkap Sri Mulyani. (ROM)
Editor : Freddy Siahaan
