MEDAN II
Polemik soal desil yang belakangan menjadi salah satu keluhan utama masyarakat Kota Medan, mendapat perhatian serius dari Anggota DPRD Kota Medan, Binsar Simarmata.
Tanpa banyak “omon-omon”, Politisi Partai Perindo itu secara langsung membantu warga membuka telepon genggam masing-masing untuk mengetahui posisi desil mereka, menyusul banyaknya keluhan masyarakat yang merasa kondisi ekonominya sulit namun justru masuk kategori desil tinggi sehingga berpotensi tidak mendapatkan bantuan sosial (bansos).
Hal itu dilakukan Binsar Simarmata saat menggelar Sosialisasi Perda (Sosper) ke-IX Tahun 2026, produk hukum Pemko Medan, Perda Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Adminduk), di Jalan Jamin Ginting Km 12, Lapangan SD Negeri 060971, Kelurahan Kemenangan Tani, Kecamatan Medan Tuntungan, Sabtu (5/9/2026).
“Desil ini saat ini selalu dikeluhkan. Tetapi warga juga harus aktif untuk melakukan pengecekan. Yang berpeluang mendapatkan bantuan adalah Desil 1 sampai 4,” kata Binsar di hadapan ratusan warga.
Anggota Komisi 2 DPRD Kota Medan itu menjelaskan, terdapat sejumlah faktor yang dapat menyebabkan seseorang masuk kategori Desil 5 hingga 10 atau dianggap memiliki tingkat kesejahteraan lebih tinggi.
Beberapa faktor tersebut di antaranya pendapatan di atas UMK, memiliki kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, penggunaan daya listrik di atas 900 watt, terdapat anggota keluarga berstatus ASN, memiliki cicilan rumah, mobil atau sepeda motor, pinjaman online, hingga data yang berkaitan dengan aktivitas judi online.
“Jadi cara mengecek desil ini, silakan dibuka handphone-nya masing-masing. Buka Google, ketik ‘cek desil’ atau ‘cek bansos Kemensos’. Masukkan NIK, klik cari data, lalu lihat desilnya,” ucap Binsar.
Dalam kegiatan tersebut, Binsar tidak hanya memberikan penjelasan, tetapi juga langsung melayani warga yang ingin mengecek status desil mereka.
Namun, saat proses pengecekan berlangsung, sejumlah warga justru mengeluhkan data desil yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi ekonomi sebenarnya.
Beberapa warga mengaku masuk kategori Desil 6, meskipun kondisi perekonomian keluarga mereka tergolong sulit.
Menanggapi persoalan itu, Binsar meminta warga untuk segera melakukan perbaikan data atau mengajukan sanggahan melalui pihak kelurahan agar data mereka dapat diperbaiki sesuai kondisi sebenarnya.
Salah seorang warga, Sri Br Ketaren, bahkan mempertanyakan perubahan status desil yang dapat naik secara drastis.
“Kenapa desil ini bisa naik turun, Pak? Tetangga saya awalnya Desil 5, tapi naik menjadi Desil 9. Akibatnya KIP Kuliah anaknya untuk kuliah diputus,” keluh Sri.
Keluhan serupa juga disampaikan sejumlah Kepala Lingkungan (Kepling). Mereka mengaku mengalami kesulitan ketika masyarakat ingin mengajukan sanggahan atau perbaikan data desil.
“Kami sudah menanyakan persoalan desil ini ke Dinas Sosial. Tapi Dinsos tidak bisa berbuat apa pun karena yang menangani seluruhnya adalah BPS,” ujar sejumlah Kepling.
Menyikapi berbagai keluhan tersebut, Binsar Simarmata menegaskan akan segera berkoordinasi dan mempertanyakan persoalan itu kepada pihak Badan Pusat Statistik (BPS).
“Permasalahan desil ini akan saya tanyakan langsung kepada pihak BPS. Segera,” tegas Binsar.
Selain membahas persoalan desil dan bantuan sosial, Binsar juga mengingatkan masyarakat mengenai pentingnya kelengkapan administrasi kependudukan.
Menurutnya, data identitas keluarga dan pribadi yang lengkap sangat penting dalam berbagai urusan, termasuk untuk memperoleh pelayanan dan bantuan dari pemerintah.
Binsar mengingatkan agar seluruh anggota keluarga memiliki dokumen kependudukan yang lengkap, seperti akta kelahiran, akta perkawinan atau buku nikah, Kartu Keluarga (KK), KTP dan Kartu Identitas Anak (KIA).
“Apabila ada nama yang tidak sinkron, misalnya dalam akta kelahiran, maka pengurusannya harus dilakukan sesuai prosedur, termasuk melalui pengadilan apabila diperlukan,” jelasnya.
“Kelengkapan Adminduk seperti identitas keluarga dan pribadi sangat penting untuk keperluan segala urusan, termasuk mendapatkan bantuan dan pelayanan dari pemerintah. Jadi semua anggota keluarga harus memiliki Adminduk seperti akta lahir, akta perkawinan atau buku nikah, KK, KTP dan KIA,” pesan Binsar.
# Drainase dan Lampu Jalan Padam Bertahun-Tahun
Dalam sesi dialog, warga juga menyampaikan berbagai persoalan infrastruktur yang hingga kini belum mendapat penanganan.
Keluhan tersebut mulai dari persoalan drainase yang bertahun-tahun tidak dibenahi hingga minimnya lampu penerangan jalan umum (LPJU).
Salah satu keluhan disampaikan warga Jalan Bunga Nicole, Gang Keluarga dan Gang Kenangan, Kelurahan Kemenangan Tani, Kecamatan Medan Tuntungan.
Warga mengaku kawasan mereka kerap mengalami genangan saat hujan karena drainase yang tidak kunjung diperbaiki.
“Bantulah jalan kami, Pak. Sudah bertahun-tahun paritnya tidak dibenahi. Setiap hujan selalu tergenang. Sudah banyak kami mengadukan kepada anggota DPRD Medan saat ada kegiatan, termasuk anggota DPRD Sumut, tapi belum ada juga solusi ,” keluh warga.
Keluhan warga tersebut dibenarkan Lurah Kemenangan Tani, Jan Rudi Purba.
Ia mengatakan persoalan infrastruktur di kawasan Jalan Bunga Nicole Raya selama ini telah berulang kali disampaikan dalam berbagai kegiatan reses, baik kepada anggota DPRD Kota Medan maupun DPRD Sumatera Utara.
“Apa yang dikeluhkan warga benar. Semua ini bermuara di Jalan Bunga Nicole Raya. Dari reses anggota DPRD Medan sampai reses anggota DPRD Sumut sudah kami suarakan, tapi belum juga dibenahi,” katanya.
Keluhan lainnya disampaikan Mes Br Bangun terkait minimnya penerangan jalan di Lingkungan 25, Jalan Bunga Nicole.
Ia menyebut kawasan tersebut masih terdapat jalan yang belum diaspal dan kondisinya gelap gulita saat malam hari.
“Jalan Bunga Nicole Lingkungan 25, jalan kami belum diaspal. Kawasan ini gelap gulita setiap malam. Kami mau berjalan harus memakai senter dari ponsel karena kami takut sekali,” keluhnya.
Kegiatan Sosper tersebut turut dihadiri Lurah Kemenangan Tani Jan Rudi Purba, mewakili Camat Medan Tuntungan Elia Boang Manalu serta perwakilan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Medan, Muliani.
# Lampu Lalu Lintas Jalan Pajak Melati dan Status Jalan Bunga Sakura
Sementara itu, kegiatan Sosper tahap kedua dilaksanakan, Minggu (6/9/2026) di Lapangan Yayasan Santo Bonaventura / Tamil Catholic Centre , Jalan Bunga Sakura III , Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan.
Turut hadir dikegiatan tersebut ; Hans Joy Tarigan, Lurah Tanjung Selamat, perwakilan Camat Medan Tuntungan, perwakilan Disdukcapil Kota Medan.
Juga, ratusan masyarakat yang sebagian masyarakat Tamil.
Dalam kegiatan tahap kedua tersebut, Binsar Simarmata kembali melakukan pengecekan status desil warga.
Juga, masyarakat berharap adanya pembuatan trafflic light ( lampu lalu lintas) di persimpangan Pajak Melati ( Simpang Melati) karena kerap terjadi kemacetan.
Lurah Tanjung Selamat, Hans Joy Tarigan berharap agar kawasan Jalan Bunga Sakura yang saat ini statusnya masuk jalan propinsi dapat menjadi status jalan kota.
Dengan langkah tersebut, maka drainase sepanjang Jalan Bunga Sakura hingga Jalan Flamboyan Raya sistem drainase dapat dilakukan pembenahan sehingga tidak lagi tergenang banjir.
“Kita harapkan Jalan Bunga Sakura Raya hingga kawasan Jalan Flamboyan Raya sampai Simpang Pemda dapat menjadi status jalan kota agar bisa dibenahi drainase. Pertemuan sudah dilakukan dan sudah ada laporan berita acaranya tinggal menunggu keputusan katanya dari Bapak Gubernur saja,” ucapnya. (ROM)
Kapolres Pematangsiantar Pimpin Apel KRYD Menciptakan Situasi Kamtibmas yang Aman dan Kondusif
PEMATANGSIANTAR II
Kapolres Pematangsiantar AKBP Sah Udur T.M. Sitinjak SH. SIK. MH pimpin apel Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) dengan sasaran penyakit masyarakat, geng motor, tawuran, balap liar dan knalpot brong, pada Sabtu malam (5/9/2026) sekira pukul 21.00 WIB.
Apel yang berlangsung di halaman Mako Polres Pematangsiantar tersebut diikuti Kabag Log AKP Juni Hendrianto S.H. M.H, Para Kasat, Para Kasi, Para Kapolsek serta Para Personil Tersprin KRYD.
Para personil terprint KYRD tersebut akan akan melaksanakan kegiatan patroli dan penindakan terhadap berbagai bentuk potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Kota Pematangsiantar.
Dalam arahannya, Kapolres Pematangsiantar AKBP Sah Udur T.M. Sitinjak SH. SIK. MH menekankan kepada seluruh personel agar melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab, disiplin dan profesionalisme. Seluruh personel yang terlibat dalam kegiatan KRYD diminta untuk memahami tugas dan sasaran masing-masing serta melaksanakan kegiatan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.
Kapolres juga mengingatkan agar personel meningkatkan kewaspadaan selama berada di lapangan dan tetap mengutamakan keselamatan diri maupun keselamatan masyarakat. Dalam pelaksanaan kegiatan, personel diminta untuk tidak bertindak sendiri-sendiri, melainkan tetap menjaga koordinasi dan komunikasi dengan pimpinan maupun personel lainnya.
Terkait sasaran penyakit masyarakat, Kapolres meminta agar personel melaksanakan patroli pada lokasi-lokasi yang berpotensi menjadi tempat terjadinya gangguan kamtibmas serta melakukan tindakan sesuai dengan ketentuan apabila ditemukan adanya pelanggaran. Kegiatan tersebut diharapkan dapat memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat, khususnya pada malam hari.
Selain itu, Ia menekankan agar dilakukan langkah-langkah pencegahan terhadap aktivitas geng motor yang dapat menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Personel diminta untuk meningkatkan patroli pada titik-titik yang dianggap rawan serta melakukan pemeriksaan terhadap kelompok-kelompok yang dicurigai berpotensi melakukan tindakan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban.
Kapolres juga memberikan perhatian khusus terhadap potensi terjadinya tawuran dan balap liar. Personel diminta untuk hadir di lokasi-lokasi yang sering digunakan sebagai tempat berkumpul maupun lokasi yang berpotensi dijadikan arena balap liar. Kehadiran personel diharapkan dapat mencegah terjadinya gangguan kamtibmas serta memberikan rasa aman kepada masyarakat pengguna jalan.
Terkait penggunaan knalpot brong, agar personel melakukan penindakan sesuai aturan yang berlaku. Penggunaan knalpot yang tidak sesuai spesifikasi dinilai dapat mengganggu kenyamanan masyarakat serta berpotensi menimbulkan gangguan ketertiban, khususnya pada malam hari.
“Seluruh personel agar dalam pelaksanaan tugas tetap mengedepankan sikap humanis dan profesional. Setiap tindakan yang dilakukan harus sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku serta tetap menjaga nama baik institusi Polri,” Pungkas AKBP Sah udur Sitinjak.
Sementara Kabag Log AKP Juni Hendrianto S.H. M.H mengingatkan pentingnya kesiapan seluruh personel dan perlengkapan pendukung sebelum pelaksanaan kegiatan di lapangan. Seluruh personel diminta untuk memastikan kesiapan sarana dan prasarana yang digunakan selama pelaksanaan kegiatan sehingga seluruh rangkaian KRYD dapat berjalan dengan aman, tertib dan lancar.
Melalui pelaksanaan Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD), Polres Pematangsiantar terus berkomitmen dalam melakukan upaya pencegahan dan penanganan terhadap berbagai bentuk gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.
“Dengan dilaksanakannya patroli secara rutin dan berkelanjutan, diharapkan dapat mencegah terjadinya penyakit masyarakat, aktivitas geng motor, tawuran, balap liar dan penggunaan knalpot brong serta menciptakan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif di wilayah hukum Polres Pematangsiantar,” kata AKP Juni. (JX)
