MEDAN II
Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Medan menyoroti sejumlah kebijakan Pemerintah Kota ( Pemko) Medan terkait penggunaan anggaran yang dinilai belum sepenuhnya tepat sasaran dan belum mengacu pada skala prioritas.
Pemko Medan diminta lebih fokus dan konsisten dalam mengelola sumber daya keuangan daerah agar pembangunan berkelanjutan benar-benar memberikan dampak bagi masyarakat.
Hal itu disampaikan anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Medan, Paul Mei Anton Simanjuntak SH, saat menyampaikan pemandangan umum Fraksi PDI-P terhadap Rancangan Perubahan APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2026 dalam rapat paripurna DPRD Medan, Senin (14/9/2026).
Rapat dipimpin Ketua DPRD Medan Wong Chun Sen, didampingi Wakil Ketua DPRD Medan H Zulkarnaen dan Hadi Suhendra, serta dihadiri anggota dewan lainnya. Hadir pula Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas, Wakil Wali Kota Zakiyuddin Harahap, dan jajaran pimpinan OPD Pemko Medan.
Dalam pandangannya, Paul menilai pembangunan Kota Medan selama tiga tahun terakhir, yakni periode 2024-2026, masih mengalami stagnasi.
Ia menyoroti kondisi daya beli masyarakat yang disebut mengalami penurunan. Salah satu indikatornya, menurut Paul, terlihat dari rendahnya transaksi di pasar.
“Keberhasilan pembangunan di Kota Medan dalam kurun waktu tiga tahun terakhir dari 2024-2026 masih mengalami stagnan. Kondisi riilnya daya beli masyarakat menurun secara drastis. Terbukti dengan rendahnya transaksi yang terjadi di pasar,” ujar Paul.
Tak hanya daya beli, persoalan lapangan pekerjaan juga menjadi sorotan. Paul menilai penciptaan lapangan kerja baru masih sangat terbatas, salah satunya akibat rendahnya kepercayaan investor untuk menanamkan modal di Kota Medan.
“Angka kemiskinan meningkat dibuktikan semakin meningkatnya jumlah masyarakat penerima bantuan sosial dari pemerintah,” katanya.
# Layanan RS dan Puskesmas Disorot
Fraksi PDI-Perjuangan juga menyoroti pelayanan kesehatan di RSUD dr Pirngadi Medan dan RSUD H Bachtiar Djafar yang dinilai masih membutuhkan pembenahan serius.
Salah satu persoalan yang disoroti adalah ketersediaan dan pengisian tenaga dokter spesialis.
“Termasuk pelayanan Rumah Sakit dr Pirngadi Medan dan RSUD H Bachtiar Djafar masih perlu pembenahan secara serius, terutama pengisian dokter spesialis,” tegasnya.
Paul meminta Wali Kota Medan meningkatkan pengawasan terhadap seluruh unit pelayanan kesehatan milik Pemko Medan, termasuk puskesmas dan puskesmas pembantu (Pustu).
Pasalnya, pihaknya mengaku banyak menerima aspirasi masyarakat terkait pelayanan kesehatan di tingkat bawah.
Keluhan tersebut antara lain menyangkut disiplin waktu tenaga medis dan dokter yang bertugas, hingga keterlambatan distribusi obat-obatan dan alat kesehatan ke puskesmas.
“Pihak kami banyak menerima aspirasi masyarakat mulai mengeluhkan menurunnya disiplin waktu para tenaga medis dan dokter yang bertugas. Termasuk ketersediaan obat dan alat kesehatan yang sering terlambat pendistribusiannya ke Puskesmas,” ujarnya.
Menurut Paul, persoalan tersebut berdampak langsung terhadap kualitas pelayanan yang diterima masyarakat.
# Medan Utara Diminta Jadi Perhatian
Selain layanan kesehatan, Fraksi PDI-Perjuangan meminta Pemko Medan memberi perhatian serius terhadap pencegahan dan penanganan stunting, khususnya di kawasan Medan Utara.
Upaya pencegahan harus dilakukan sejak dini agar persoalan stunting tidak semakin meluas.
Fraksi PDI-Perjuangan juga mendesak Pemko Medan segera melakukan renovasi terhadap fasilitas pelayanan kesehatan yang kondisinya membutuhkan pembenahan, termasuk bangunan puskesmas dan Pustu.
“Peningkatan pelayanan kesehatan harus menjadi perhatian serius dan segera ditindaklanjuti,” pungkas Paul. (ROM)
