MEDAN II
Kepala Dinas Sumber Daya Air Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDABMBK) Kota Medan, Khairul Azmi memastikan akan memaksimalkan anggaran Perubahan APBD (P-APBD) 2026 untuk pembangunan infrastruktur dan penanganan banjir.
Ia mengatakan langkah tersebut sesuai instruksi Wali Kota Medan. Pihaknya kini masih melakukan pemetaan terhadap lokasi yang akan menjadi sasaran pembangunan.
“Sesuai instruksi Pak Wali, fokus P-APBD Kota Medan tahun 2026 ini akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan penanganan banjir. Oleh sebab itu, kita akan maksimalkan anggaran yang ada di P-APBD nanti,” ujar Khairul Azmi kepada wartawan, Kamis (24/9/2026).
Dalam proses pemetaan, SDABMBK akan berkoordinasi dengan seluruh Anggota DPRD Kota Medan. Hal ini menyusul adanya penambahan anggaran sekitar Rp 100 Miliar di SDABMBK pada P-APBD 2026 yang diperuntukkan bagi realisasi pokok-pokok pikiran (pokir) Anggota DPRD Medan.
Azmi mengatakan, daftar pekerjaan yang akan direalisasikan masih dibahas bersama DPRD Medan. Pihaknya akan memilah pekerjaan yang memungkinkan diselesaikan pada akhir 2026 dan pekerjaan yang membutuhkan waktu lebih panjang untuk dimasukkan dalam APBD 2027.
“Soal pembangunan fisik untuk peningkatan infrastruktur dan penanganan banjir di P-APBD 2026, itu masih digodok bersama DPRD Medan. Kita akan lihat mana yang benar-benar bisa dikerjakan di P-APBD 2026 dan mana yang akan dikerjakan di R-APBD 2027 nanti,” jelasnya.
Menurut Azmi, keterbatasan waktu menjadi salah satu pertimbangan utama. Karena itu, SDABMBK akan memprioritaskan proyek yang dapat dikerjakan dalam waktu relatif singkat, sekitar satu hingga dua bulan.
“Intinya di P-APBD ini, kita fokus pada pekerjaan yang tidak membutuhkan waktu lama, atau pekerjaan yang dapat selesai dalam waktu 1 sampai 2 bulan. Intinya yang bisa diselesaikan di awal atau paling lama pertengahan Desember 2026,” katanya.
Beberapa pekerjaan yang dinilai memungkinkan direalisasikan antara lain pembangunan drainase menggunakan U-Ditch, dengan panjang yang tidak terlalu besar dan menyesuaikan ketersediaan material.
Dijelaskan Azmi pekerjaan drainase akan diprioritaskan apabila ukuran dan spesifikasinya sesuai dengan stok U-Ditch yang tersedia. Sebab, jika harus melakukan pemesanan material baru, waktu pengerjaan dikhawatirkan tidak mencukupi.
Selain drainase, kata Azmi pembangunan jalan melalui pengaspalan atau hotmix serta pemasangan paving block juga masuk dalam pekerjaan yang memungkinkan dilakukan pada P-APBD 2026, dengan prioritas pada ruas yang tidak terlalu panjang.
Melihat pekerjaan tersebut, Azmi memperkirakan pembangunan infrastruktur dan penanganan banjir di tingkat lingkungan akan menjadi salah satu fokus utama.
“Kalau melihat dari pokok-pokok pikiran Anggota DPRD Medan, memang lebih ke pembangunan infrastruktur dan penanganan banjir di tingkat lingkungan,” ujarnya.
Ia menegaskan, daftar pekerjaan tersebut masih akan dibahas kembali bersama DPRD Medan untuk menentukan lokasi dan jenis pekerjaan yang paling memungkinkan direalisasikan pada P-APBD 2026.
Sementara pekerjaan yang membutuhkan waktu lebih panjang akan diarahkan untuk dikerjakan pada 2027 melalui APBD murni. (ROM)
