MEDAN II
Fraksi Gerindra DPRD Kota Medan mengingatkan Pemko Medan agar peningkatan belanja dalam RAPBD 2027 benar-benar berbanding lurus dengan peningkatan kinerja pemerintah dan manfaat pembangunan yang dirasakan masyarakat.
Anggota Fraksi Gerindra DPRD Medan, Dame Duma Sari Hutagalung, menyampaikan penegasan tersebut saat membacakan Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Medan terhadap penjelasan kepala daerah mengenai Ranperda APBD 2027 dalam rapat paripurna DPRD Medan, Senin (5/10).
Ia menegaskan Fraksi Gerindra tidak mempersoalkan besarnya anggaran untuk setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sepanjang digunakan tepat sasaran, efektif dan menghasilkan program yang menyentuh kebutuhan masyarakat.
“Kami tidak anti anggaran, tapi kami mau anggaran dipergunakan dengan tepat sasaran. Kami tidak anti-OPD, tetapi OPD bertugas atau melakukan pengerjaan dengan baik dan benar,” tegasnya.
Ia mengingatkan kenaikan anggaran harus diikuti peningkatan pelayanan.
“Kami tidak ingin anggaran naik, tapi pelayanan tidak naik. Kami juga tidak ingin serapan tinggi, tetapi masalah tetap tinggi. Kami tidak ingin proyek selesai, tetapi manfaat tidak jelas. Kami tidak ingin target pendapatan dibuat tinggi, tetapi realisasinya terus tertinggal,” katanya.
35 Persen Medan Utara
Fraksi Gerindra juga menyoroti alokasi 35 persen anggaran pembangunan untuk Medan Utara. Kebijakan tersebut disambut baik, namun Gerindra meminta komitmen itu dapat dibuktikan melalui pembangunan yang benar-benar dirasakan masyarakat.
“Fraksi Gerindra menyambut baik anggaran 35 persen untuk Medan Utara, tetapi kami tidak ingin hanya slogan politik pembangunan. Kami ingin angka ini dapat dibuktikan. 35 persen harus terlihat dan dapat dirasakan oleh masyarakat Medan Utara. Kalau tidak, angka 35 persen hanya angka yang indah dalam pidato, tetapi tidak terasa dalam pembangunan,” tegas Dame Duma Sari Hutagalung.
Menurutnya, alokasi anggaran harus diterjemahkan menjadi program dan pembangunan yang memiliki dampak nyata bagi masyarakat Medan Utara.
Fraksi Gerindra juga memberikan perhatian terhadap persoalan banjir yang masih menjadi salah satu pekerjaan rumah Kota Medan.
Menurut Dame Duma, penanganan banjir tidak dapat dilakukan secara parsial karena berkaitan dengan sistem drainase, sungai, tata ruang dan kewenangan lintas pemerintahan.
Karena itu, Fraksi Gerindra mendorong penguatan kolaborasi antara Pemko Medan, Pemprov Sumatera Utara dan pemerintah pusat agar persoalan banjir ditangani secara terpadu dan berkelanjutan.
Selain banjir, Gerindra mempertanyakan optimalisasi pembangunan dan pemanfaatan Islamic Center Kota Medan yang telah menggunakan anggaran cukup besar.
Dame Duma menegaskan setiap pembangunan yang menggunakan anggaran daerah harus memiliki kejelasan fungsi, manfaat dan keberlanjutan.
“Anggaran yang disiapkan pemerintah harus memberikan manfaat yang jelas bagi masyarakat. Karena itu, kami meminta setiap program dan kegiatan benar-benar direncanakan, dikerjakan dan diawasi dengan baik,” ujarnya.
BRT Jangan Tinggalkan Warisan Kemacetan
Dame Duma juga mengingatkan Dinas Perhubungan (Dishub) Medan dalam pelaksanaan program Bus Rapid Transit (BRT) agar pembangunan dan pembiayaan proyek tidak berhenti pada penyediaan infrastruktur maupun fasilitas transportasi.
Ia meminta program BRT benar-benar mampu menjadi bagian dari solusi persoalan transportasi dan kemacetan di Kota Medan.
“Jangan sampai kita membiayai proyek, tetapi kemacetan menjadi sebuah warisan,” tegasnya. (ROM)
