TANJUNG BALAI
Hampir setiap tahun Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungbalai menghabiskan Milyaran Rupiah hanya untuk membayar gaji tenaga honorer atau tenaga Pekerja Harian Lepas (PHL) atau tenaga kontrak dan sejenisnya.
Anggaran tersebut sengaja di anggarkan masing masing Organisasi Pimpinan Daerah (OPD) melalui pihak Panitia Anggaran (Panggar) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemko Tanjung Balai. Aneh nya sampai sejauh ini tidak ada pihak legislatif atau DPRD yang merasa keberatan terkait dana yang begitu besar di gunakan hanya untuk membayar gaji tenaga honorer itu.
“Pembayaran gaji tenaga honorer yang begitu banyak itu diduga sia sia dan terkesan hanya menghamburkan uang rakyat. Terlebih lagi dibanding dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemko Tanjung Balai yang terbilang sangat kecil, dibanding dengan daerah daerah lainnya. Artinya, benar benar tidak sesuai dengan yang akan di keluarkan jika hanya peruntukannya untuk membayar gaji honorer,”ujar Sekretaris Jenderal Nusantara Corruption Watch (Sekjend NCW) Kota Tanjung Balai, V. Rahmadi Tamba Hari Minggu (5/4/2020).
Rahmadi menjelaskan, Sejauh ini keberadaan tenaga honorer tersebut tidak begitu di perlukan OPD, bahkan kebanyakan para tenaga honorer yang ada di masing masing OPD kerja nya datang, duduk dan main HP atau main game di kumputer komputer yang ada di kantor tersebut.
“Ada juga dibeberapa OPD seperti dinas PU PR, tenaga honorer yang ditugaskan menerima tamu didepan kantor mencapai 5 Orang, lain lagi yang di tugaskan didepan ruangan Kepala Dinas PU PR sampai mencapai 6 Orang. Hal ini juga terlihat di Dinas Perumahan dan Pemukiman (Perkim), Dinas Koperasi UKM, Dinas Perhubungan, Dinas Pendidikan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perpustakaan serta OPD lain nya,”jelasnya.
Lebih lanjut Rahmadi menambahkan, sesuai informasi yang dihimpun, muncul nya tenaga honorer tersebut sekitar 60% berasal dari titipan oknum oknum pejabat yang ada dan bertugas di lingkungan Pemko Tanjung Balai,sehingga setiap kali pejabat di OPD berganti, maka secara otomatis akan bertambah tenaga honorer di OPD tersebut.
Pergantian atau mutasi pejabat pejabat di lingkungan Pemko Tanjung Balai juga menjadi salah satu penyebab bertambahnya jumlah tenaga honorer tersebut, disamping itu juga diduga ada oknum sengaja menjadi kan penerimaan tenaga honorer di lingkungan Pemko Tanjung Balai menjadi ajang bisnis, mulai dari harga Rp5 juta hingga Rp30 juta, tergantung dari dimana tenaga honor tersebut di tempatkan.
Sampai saat ini, jumlah tenaga honorer atau tenaga pekerja harian lepas, atau tenaga kontrak dan sejenisnya yang ada di seluruh OPD di lingkungan Pemko Tanjung Balai hampir mencapai ribuan Orang,dengan gaji yang bervariasi,mulai dari Rp600.000, Rp1,500.000 hingga Rp2.000.000. Di masing masing OPD, jika dirata ratakan Rp1,500.000 x 1000 = 1.500.000.000 x 12 bulan = Rp18.000.000.000. Ini lah nilai yang harus di keluarkan Pemko Tanjung Balai untuk setiap tahun nya, dan yang bersumber dari APBD.
“Untuk itu, Wali Kota Tanjung Balai H.M.Syahrial.SH.MH harus berani membuat keputusan memerintahkan seluruh OPD agar menyortir ulang keberadaan tenaga honorer atau tenaga PHL atau tenaga sejenisnya. Begitu juga dengan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) untuk segera mendata ulang tenaga honorer yang benar benar dibutuhkanOPD, jika mamang ada di temukan tenaga honorer yang tidak di butuhkan sebaik nya dirumahkan aja,”kata Rahmadi Tamba mengakhiri.
Penulis : R Tamba, Editor : Freddy Siahaan
