MEDAN II
Komitmen Rumah Sakit (RS) Eshmun dalam memberikan pelayanan kesehatan terbaik kepada pasien peserta BPJS Kesehatan menjadi sorotan tajam Komisi 2 DPRD Kota Medan. Pasalnya, muncul pengaduan terkait pasien yang diduga ditelantarkan hingga harus menunggu lama di kursi tunggu tanpa mendapatkan penanganan medis sebagaimana mestinya.
Persoalan tersebut mencuat dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Ruang Komisi 2 DPRD Kota Medan, Selasa (17/11/2026). Rapat dipimpin Wakil Ketua Komisi II Modesta Marpaung, didampingi anggota Komisi II Janses Simbolon dan Binsar Simarmata.
RDP turut dihadiri Direktur RS Eshmun Jony Manurung bersama dr. Daniel, pihak pengadu, Dinas Kesehatan, serta BPJS Kesehatan. Keluarga pasien juga hadir dengan didampingi dr. Faisal Arbie, M.Biomed.
Dalam RDP tersebut, dr. Faisal Arbie secara tegas mempertanyakan komitmen RS Eshmun dalam memberikan pelayanan kepada pasien BPJS.
“Kita pertanyakan komitmen pihak RS Eshmun. Komitmen seperti apa? Seharusnya pihak RS tidak menelantarkan pasien menunggu di kursi tunggu. Kalau ada pasien, tangani dulu,” tegas dr. Faisal.
# Jangan Hilang Hati Nurani
Anggota Komisi 2 DPRD Medan, Binsar Simarmata, mengingatkan pihak rumah sakit agar memiliki tanggung jawab dan persepsi yang sama dalam memberikan pelayanan kesehatan terbaik kepada masyarakat.
Menurutnya, rumah sakit harus mendukung penuh program pelayanan kesehatan dan tidak boleh mengabaikan keluhan pasien.
“Mari sama-sama melakukan perbaikan. Jangan hilang hati nurani. Utamakan pertolongan,” kata Binsar.
Sementara itu, Janses Simbolon menegaskan bahwa persoalan pelayanan pasien yang dikeluhkan masyarakat bukan kali pertama terjadi. Ia mengingatkan agar pihak rumah sakit benar-benar melakukan pembenahan.
Jika pelanggaran serupa terbukti kembali terjadi, pihaknya meminta adanya sanksi tegas, mulai dari pencabutan izin operasional hingga pemutusan kerja sama dengan BPJS Kesehatan.
“Pemko Medan telah mengalokasikan anggaran untuk berobat gratis sekitar Rp300 miliar. Itu harus kita awasi penggunaannya,” tegas Janses.
# BPJS Ancam Berikan Sanksi Tegas
Perwakilan BPJS Kesehatan, Suprianto, menyatakan pihaknya akan meningkatkan pengawasan terhadap pelayanan rumah sakit agar kejadian serupa tidak kembali terulang.
“Jika terulang, sanksi tegas akan kita berikan,” ujar Suprianto.
Di sisi lain, Direktur RS Eshmun Jony Manurung mengakui adanya keterlambatan penanganan terhadap pasien. Ia menjelaskan, pasien tersebut mengalami gangguan prostat dan membutuhkan penanganan dokter spesialis urologi yang tidak tersedia di RS Eshmun sehingga harus dirujuk ke rumah sakit lain.
“Di rumah sakit kita tidak ada dokter spesialis urologi, maka pasien harus kita rujuk. Ketika itu sedikit ada keterlambatan penanganan. Ke depan kami akan lebih responsif dan berupaya memberikan pelayanan yang terbaik,” ujar Jony.
RDP tersebut ditutup dengan kesepakatan bersama untuk melakukan perbaikan pelayanan. Pihak RS Eshmun diminta meningkatkan kualitas pelayanan dan memastikan masyarakat mendapatkan hak pelayanan kesehatan secara layak.
DPRD Medan juga mengingatkan bahwa dalam kondisi darurat, keselamatan pasien harus menjadi prioritas utama. Tindakan medis yang diperlukan harus segera diberikan, sementara urusan administrasi dapat diselesaikan kemudian.
Sebab, dalam pelayanan kesehatan, yang dipertaruhkan bukan sekadar prosedur dan administrasi, melainkan keselamatan bahkan nyawa manusia. (ROM)






