MEDAN
Ketua Komisi IV DPRD Medan Paul Mei Anton Simanjuntak dorong Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Medan agar mampu menjamin mutu pelayanan kesehatan yang nyaman di seluruh Puskesmas dan Rumah Sakit (RS) Pirngadi Medan.
Sehingga, masyarakat sebagai peserta BPJS PBI dapat memperoleh pelayanan kesehatan yang lebih maksimal.
Dorongan dan harapan itu disampaikan Paul Mei Anton Simanjuntak saat menggelar sosialisasi ke IV Tahun 2022 produk hukum Pemko Medan Perda No 4 Tahun 2013 tentang Sistem Kesehatan di Jalan Sei Kera, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Medan Timur, Senin (18/4/2022).
Hadir saat sosialisasi Lurah Sidodadi Hendra Kurniawan, mewakili Camat Medan Timur Gunung, Kordinator PKH Dedy Pardede, tokoh masyarakat, tokoh agama, para kader PDIP dan ratusan masyarakat.
Politisi PDI-Perjuangan itu juga mengharapkan Pemko Medan melalui perangkatnya dari tingkat Kepling agar serius membantu masyarakat mendapatkan kartu BPJS dan pelayanan maksimal soal kesehatan.
“Bila masyarakat sehat tentu akan dapat beraktifitas dengan baik mencari nafkah. Maka pelayanan kesehatan merupakan hal prioritas,” terang Paul.
Selanjutnya, dalam pelaksaan sosialisasi, nara sumber Hengky Hutagalung menyampaikan isi Perda seperti tertuang dalam BAB II Pasal 2, agar terciptanya tatanan kesehatan akan melibatkan semua unsur meningkatkan kesehatan masyarakat. Mewujudkan pembangunan Kota Medan berwawasan kesehatan dan kemandirian daerah dalam bidang kesehatan.
Perda bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang aman, adil, terjangkau dan terbuka serta meningkatkan akses memperoleh pelayanan masyarakat.
Maka untuk mencapai tujuan itu seperti di BAB III Pasal 3, Pemko Medan harus melakukan 7 hal, upaya kesehatan, regulasi, pembiayaan, SDM, sedia farmasi, alat kesehatan/makanan dan manajemen informasi serta pemberdayaan kesehatan.
Seiring tujuan Perda, maka Pemko Medan dituntut untuk memberikan pelayanan kesehatan yang aman, adil terjangkau dan terbuka kepada masyarakat secara merata di Puskesmas sebagai tingkat pelayanan dasar.
Upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan sebagaimana pada BAB VI Pasal 9 disebutkan Pemko bersama swasta harus mewujudkan derajat kesehatan. Melakukan pendekatan pemeliharaan, peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif) dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif) yang dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu dan berkesenambungan.
Sedangkan masalah pembiayaan kesehatan seperti pada BAB VII Pasal 43 disebutkan Pemko berkewajiban membiayai seluruh upaya kesehatan dalam menjamin terselenggaranya pelayanan kesehatan yang aman, adil dan terbuka serta terjangkau masyarakat. Dan di Pasal 44 dikuatkan, Pemko membiayai seluruh pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas.
Acara sosialisasi juga dirangkai pemberian Kartu BPJS kepada masyarakat dan pemberian santunan kepada puluhan anak yatim piatu. Paul menyebut kepedulian itu merupakan bentuk perhatian bagi anak yatim di saat Ramadhan.
Diketahui, Perda No 4 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Kota Medan terdiri XVI BAB dan 92 Pasal. Ditetapkan menjadi Perda yang sah di Medan tgl 8 Maret 2012.
Penulis : ROM
Editor : Freddy Siahaan
