JAKARTA
Hilangkan brand image yang masih melekat di masyarakat, ‘masuk polisi pakai uang’, ‘masuk bintara sekian ratus (juta rupiah)’, ‘(masuk) taruna sekian ratus juta atau sekian miliar (rupiah)’.
Atas dasar itu , Polri berkomitmen untuk mewujudkan rekrutmen Polri yang bersih, transparan, akuntabel dan humanis (Betah).
Maka, salah satu caranya dengan meluncurkan hotline pengaduan masyarakat (dumas) terkait proses rekrutmen calon anggota Polri.
Hal itu disampaikan, Asisten Kapolri Bidang SDM (As SDM) Irjen Dedi Prasetyo, saat meluncurkan hotline pengaduan masyarakat (dumas) terkait proses rekrutmen calon anggota Polri.
Ia menjelaskan, masyarakat yang mengalami, melihat, mendengar dan mengetahui adanya dugaan penyimpangan dalam proses penerimaan calon anggota polisi, dapat mengadu ke nomor ponsel 085773760016. Nomor ini tersambung langsung dengan aplikasi WhatsApp SSDM Polri.
“Kegiatan rekrutmen ini harus menjadi kontribusi positif dengan melaksanakan prinsip Betah (bersih, transparan, akuntabel dan humanis), dan clean and clear,” kata Dedi kepada seluruh jajaran yang hadir secara tatap muka dan virtual di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (11/4).
Dedi mengemukakan, hotline ini agar pelanggaran dalam proses rekrutmen anggota Polri dihindari. Para pejabat kepolisian, baik di tingkat pusat maupun daerah, diminta memiliki upaya mitigasi kecurangan dalam penerimaan anggota Polri ini.
“Kita harus ubah image tersebut. Contoh kasus di Jawa Tengah ini sudah cukup memukul kita. Jangan sampai terulang kembali. Mitigasi sedari awal sampai selesai proses rekrutmen,” tegasnya.
Ia juga memerintahkan jajarannya, baik panitia pusat maupun daerah, untuk menggandeng pihak eksternal untuk pengawasan proses rekrutmen anggota.
“Selain pengawasan internal, (pengawasan) eksternal diperkuat. Silakan yang di wilayah gandeng pengawas eksternal lainnya,” perintah mantan Kapolda Kalteng ini.
Dedi menambahkan, hanya satu nomor hotline yang resmi dipakai SSDM Polri dan menegaskan kepada operator hotline untuk proaktif menanggapi masyarakat.
Menurut Dedi, masyarakat bila menerima pesan atau panggilan dari nomor selain hotline SSDM Polri dan hotline masing-masing panitia daerah, lalu mengaku sebagai pihak panitia penerima anggota Polri, jangan lekas percaya.
“Kalau ada nomor-nomor lain, itu oknum yang memanfaatkan proses rekrutmen untuk mencari keuntungan sendiri,” ungkapnya.
Kegiatan peluncuran hotline pengaduan ini dihadiri para kepala biro dan kepala bagian di SSDM Polri, dan pewakilan Divisi Propam Polri, perwakilan Itwasum Polri Kompolnas, Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Himpunan Psikologi Indonesia dan Himpsi dan LSM secara tatap muka.
Sementara perwakilan masing-masing polres dan polda mengikuti acara secara virtual. “Ini adalah operasi khusus SDM. Rekrutmen Polri pernah mendapat sertifikat ISO dengan prinsip BETAH, inilah pertanggungjawaban kita. Penting untuk meningkatkan kerja keras dalam meningkatkan public trust Polri. Saat ini telah mencapai 70,8 persen,” ujar Dedi.
Dedi menuturkan, target selanjutnya adalah meningkatkan kepercayaan publik hingga bisa menyentuh 76 persen, bahkan lebih, pada Hari Ulang Tahun Bhayangkara 1 Juli mendatang. Oleh sebab itu, melalui proses rekrutmen yang bersih, Dedi berharap target tersebut tercapai. (*/ROM)
