MEDAN II
Komisi 3 DPRD Kota Medan merekomendasikan kepada Perusahaan Umum Daerah (PUD) Pasar untuk menunda penerapan portal berbayar di Pasar Petisah Kota Medan.
Dalam rekomendasi itu juga Komisi 3 juga meminta untuk melakukan uji coba portal parkir hingga sebulan ke depan.
Rekomendasi itu disampaikan Ketua Komisi 3, Salomo TR Pardede bersama Sekretaris Komisi David Roni Ganda Sinaga, Godfred Effendi Lubis, Faisal Arbie, Doli Indra Rangkuti, dr Dimas Sofani Lubis, Agus Setiawan, Sri Rezeki dan Eko Afrianta Sitepu saat menggelar rapat dengar pedagang Pasar Petisah dan Plt Dirut PUD Pasar Imam Abdul Hadi di ruang Banggar DPRD Medan, Senin (20/1/2025).
“Melalui rapat ini Komisi 3 merekomendasikan kepada PUD Pasar untuk menunda penerapan portal berbayar di pasar petisah. Dan melalukan uji coba minimal sebulan untuk melihat ekses dari penerapan portal parkir di basement Pasar Petisah,” katanya.
PUD Pasar Tak Bisa Tunjukan Surat Perjanjian
Bahkan, Godfried Lubis secara tegas saat itu mengingatkan Plt.Dirut PUD Pasar, Imam Abdul Hadi agar dapat memahami surat penunjukan.
“Bapak itu pelaksanaan tugas atau Plt pahami aturan di SK.Jangan membuat kebijakan- kebijakan startegis, tidak boleh karena sudah melanggar,” katanya.
Politisi PSI itu saat itu mempertanyakan surat perjanjian kerjasama PUD Pasar Medan dengan PT PT MMH Berkah Jaya agar dapat diketahui butir-butir perjanjian yang dibuat.
“Kami minta saudara menunjukan surat perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga untuk portal ini.Agar kami tahu apa-apa saja perjanjian yang saudara lakukan.Ini penting bagi kami,” tegasnya.
Namun, Plt.Plt.Dirut PUD Pasar, Imam Abdul Hadi tak mampu memberikan jawaban serta berdalih dasar semuanya dari Pemko Medan.
“Pemerintah Kota Medan telah membuat kebijakan sistem digitalisasi.Jadi, kami pun membuat aturan,” ucapnya.
Imbasnya, Godfried langsung membuat catatan agar surat perjanjian itu segera dibawa ke DPRD Kota Medan.
Rapat dengan pedagang yang juga menghadirkan Dirut PUD Pasar sempat “memanas”.
Namun, akhirnya dengan mendengarkan kronologi sebelum penerapan portal parkir baik oleh pedagang dan pihak PUD Pasar disepakati untuk menunda dan melakukan uji coba sebelum melakukan pemberlakuan portal parkir di Pasar Petisah.
“Pimpinan, setelah mendengar keterangan baik dari PUD Pasar maupun pedagang ternyata ada salah komunikasi yakni soal sosialisasi tarif parkir. Jadi, memang seharusnya PUD Pasar sebelum membuat kebijakan agar benar-benar disosialisasikan kepada pedagang agar tidak timbul kekhawatiran soal tarif parkir,” kata Godfried Lubis.
Maka, kata Godfried sebaiknya memang perlu sosialisasi secara detail sebelum kebijakan diterapkan agar para pedagang tidak berfikir terlalu jauh mengenai kebijakan itu.
Mengamini, Agus Setiawan, Dimas Sofani Lubis, Faisal Arbie dan Doli Indra Rangkuti yang memang diperlukan sebuah Sosialiasasi dan beberapa kesepakatan lainnya untuk dimasukkan dalam butir-butir Surat Keputusan (SK) sebelum menerapkan portal parkir berbayar di Pasar Petisah.
Agus Setiawan dan Dimas Lubis malah meminta agar Komisi 3 dilibatkan dalam pembahasan terkait butir pasal yang akan disepekati untuk akhirnya menerbitkan SK penerapan kebijakan portal berbayar di pasar petisah.
“Jika perlu, ada butir atau pasal yang menjadi kekuatan supaya tarif parkir akan berlaku untuk selamanya bukan sesaat. Sehingga, pedagang akan merasa tidak khawatir jika nantinya portal berbayar diterapkan,” usulnya.
Selain itu, Salomo Pardede juga menekankan agar jika nanti kebijakan itu diterapkan ada jaminan untuk mengganti kenderaan hilang oleh pengelola yang telah ditunjuk oleh PUD Pasar.
Sementara itu, Imam Abdul Hadi mengaku bahwa kebijakan portal berbayar di basement Pasar Petisah untuk memberikan pelayanan maksimal kepada pedagang maupun pengunjung yang datang.
Dengan adanya portal dengan sistem digitalisasi yang akan dilengkapi dengan Closed Circuit Television (CCTV) sehingga akan memberikan keamanan bagi kenderaan.
Bahkan, tarif parkirnya pun berlaku normal yakni kenderaan roda 2, Rp.2000, kenderaan roda 4, Rp3000 serta pikup Rp5000.
“Tarif berlaku normal, cuma memang ini untuk memberikan pelayanan maksimal kepada pedagang maupun pengunjung ,”tandasnya.
Sementara pedagang yang tergabung dalam Pelindung Persaudaraan Pedagang Pasar Bersatu (P4B) Kota Medan, meski awalnya menolak akhirnya menerima hasil rekomendasi dari Komisi 3 itu.
Ketua P4B Siswarno yang ikut dalam rapat itu akhirnya sepakat menunggu uji coba penerapan portal berbayar di pasar petisah sebagaimana direkomendasikan Komisi 3. (ROM)
