MEDAN II
Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) menahan dua orang mantan pejabat Badan Pertanahan Nasional (BPN) atas dugaan tindak pidana korupsi terkait dugaan penjualan aset PTPN I Regional I seluas 8.077 hektare yang digunakan untuk proyek perumahan Citraland yang berada dibawah naungan PT Ciputra Land.
Pengalihan ini dilakukan melalui kerja sama operasional dengan PT Nusa Dua Propertindo (NDP) dan PT Ciputra Land.
Keduanya masing-masing berinisial ASK, mantan Kepala Kantor Wilayah BPN Sumatera Utara (Sumut) periode 2022–2024, dan ARL mantan Kepala Kantor BPN Kabupaten Deli Serdang periode 2023–2025.
Penahanan dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penahanan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Nomor PRINT-21/L.2/Fd.2/10/2025 untuk tersangka ASK dan PRINT-22/L.2/Fd.2/10/2025 untuk tersangka ARL tertanggal 14 Oktober 2025. Keduanya ditahan selama 20 hari pertama di Rutan Kelas I A Tanjung Gusta Medan.
“Benar malam ini penyidik telah melakukan penahanan terhadap dua tersangka terkait dugaan tindak pidana korupsi pada pengelolaan dan penjualan aset PTPN I melalui kerja sama operasional atau KSO antara PT Nusa Dua Propertindo (PT NDP) dan PT Ciputra Land,” kata Plh Kasi Penkum Kejati Sumut, M. Husairi, SH., MH, mewakili Kajati Sumut Dr. Harli Siregar, SH., M.Hum kepada wartawan, Selasa (14/10/2025).
Berdasarkan hasil penyidikan, para tersangka diduga telah menyalahgunakan kewenangan dengan memberikan persetujuan penerbitan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) atas nama PT Nusa Dua Propertindo (PT NDP) tanpa memenuhi kewajiban menyerahkan sedikitnya 20 persen lahan HGU yang diubah menjadi HGB kepada negara.
Padahal, kewajiban tersebut merupakan ketentuan dalam revisi tata ruang dan merupakan syarat mutlak dalam proses perubahan status lahan. Akibat tindakan itu, aset negara diduga berkurang sekitar 20 persen dari total luas lahan HGU, yang nilainya kini masih dalam proses audit dan perhitungan kerugian keuangan negara.
Selain itu, kegiatan pengembangan dan penjualan oleh PT Deli Megapolitan Kawasan Residensial (DMKR) di atas lahan tersebut disebut turut memperkuat dugaan penyalahgunaan aset negara.
Kedua tersangka dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) subsider Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
“Dari hasil penyidikan dan keterangan para saksi, penyidik berpendapat telah cukup bukti untuk menjerat kedua tersangka. Mengenai kemungkinan adanya tersangka lain, penyidik masih melakukan pendalaman,” kata Husairi.
Kejati Sumut menegaskan penyidikan kasus ini masih akan terus dikembangkan. Tidak tertutup kemungkinan akan ada pihak lain yang ikut dimintai pertanggungjawaban hukum.
“Apakah ada keterlibatan pihak lain atau pejabat lain, kita tunggu hasil pengembangannya. Nanti akan kami sampaikan secara terbuka,”pungkasnya. (ROM)
