SIANTAR
Dinas Sosial (Dinsos) P3A Kota Siantar bersama SDM Program Keluarga Harapan (PKH) Kota Siantar menggelar rapat pembahasan persoalan bantuan sosial (Bansos) seperti Saldo nol, NIK Invalid, Double Data, Data KPM yang tidak masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan pengurus atas nama suami, Kamis (27/5/2021) pagi di Kantor Dinsos P3A Siantar Jalan Dahlia Kecamatan Siantar Barat.
Rapat itu dibuka Koordinator PKH, Rudi Hartono mengawali dan dihadiri Kepala Bidang (Kabid) Sosial Dinsos P3A Siantar Drs Risbon Sinaga, MM dan dihadiri Koordinator Daerah (Korda) Hanna Gultom, Koordinator Forum Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Armansah Nasution dan petugas Bansos BRI.
Kabid Sosial Dinsos P3A Siantar sekaligus Ketua Pelaksana PKH, Drs Risbon Sinaga MM dalam arahan dan bimbingannya mengatakan segala bentuk persoalan yang dihadapi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) merupakan tanggung jawab kita bersama dan harus kita tuntaskan. Sebagai orang yang mengurus air mata, kita harus gerak cepat dan respon cepat dalam menindaklanjuti persoalan tersebut.
“Jadi saya berencana akan ke Jakarta untuk kordinasi langsung ke Kantor Kemensos RI sekaligus membawa data data KPM yang bermasalah guna menindaklanjuti ke Pusat. Mudah-mudahan direspon dengan baik dan cepat oleh Kemensos RI,”ujar Risbon.
Risbon menegaskan kepada seluruh peserta rapat khususnya kepada seluruh Sumber Daya Manusia (SDM) dan pendamping Kecamatan agar benar-benar memperhatikan masing-masing tingkat ekonomi KPM tersebut. Bilamana ada KPM yang memang benar-benar sudah layak untuk di Graduasi (dikeluarkan) dari kepesertaan, maka segera dilakukan graduasi tersebut sesuai aturan yang berlaku, agar penerima manfaat memang benar-benar tepat, seperti slogan 6T salah satunya adalah Tepat Sasaran.
“Sebagai Kepala Bidang, Saya siap membackup perihal kegiatan Garaduasi tersebut demi ketepatan sasaran penerima Bansos dari Pemerintah RI,”kata Risbon Sinaga mengakhiri.
Sementara Koordinator PKH, Rudi Hartono mengatakan bahwa segala bentuk persoalan-persoalan yang dihadapi KPM Baik peserta PKH maupun peserta Bantuan Sosial Pangan (BSP) dikarenakan beberapa faktor yakni faktor NIK yang masih Invalid, faktor Nama KPM yang berbeda antara KTP dengan Kartu KKS dan faktor KPM yang belum masuk dalam daftar bayar. Oleh karenanya faktor-faktor di atas lah yang membuat kendala dalam persoalan bantuan yang dihadapi KPM.
“Sejatinya solusi-solusi dalam menangani segala bentuk persoalan di atas sudah dilakukan Dinsos melalui Bidang Sosial. Seperti perbaikan data yang telah dilakukan demi mempercepat penuntasan masalah di atas, yang dimulai dari bulan Februari hingga April 2021. Namun hasil dari perbaikan data yang dilakukan, masih sebagian yang berhasil dan sisanya masih proses di Pusat,”ujar Rudi Hartono.
Korda, Hanna Gultom mengatakan bahwa untuk mempercepat penuntasan persoalan-persoalan itu diharapkan kepada seluruh stake holder agar merekap KPM-KPM yang bermasalah seperti saldo nol, NIK Invalid dan lain sebagainya guna kita laporkan secara berjenjang.
“Kepada seluruh petugas Bansos BRI untuk mengcros cek ulang kepada data-data KPM yang bermasalah,”tambah Ketua Forum TKSK, Armansah Nasution. .
Tidak ketinggalan Petugas Bansos BRI, Aji mengatakan memang benar terjadi kendala-kendala atau persoalan saldo nol yang dihadapi oleh KPM, namun untuk mengatasi persoalan tersebut, BRI akan cros cek kembali terkait data-data itu.
Penulis / Editor : Freddy Siahaan
