MEDAN II
Mantan Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinsos PMD) Kabupaten Samosir, Fitri Agust Karo-Karo, dituntut pidana 4 tahun penjara dalam perkara dugaan korupsi bantuan penguatan ekonomi bagi korban banjir bandang di Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2024.
“Menuntut, menjatuhkan pidana kepada Fitri Agust Karo – karo dengan hukuman selama 4 tahun penjara dan pidana denda Rp 250 juta subsider 90 hari kurungan,” ucap jaksa penuntut umum (JPU) dari Kejari Samosir, Modana Hutajulu saat membacakan amar tuntutan di PN Tipikor Medan, Senin (12/10/2026).
Selain pidana badan, Fitri diwajibkan membayar uang pengganti (UP) kerugian negara sebesar Rp 516 juta lebih dikurangi dengan uang yang telah dititipkan di Kejaksaan Samosir, sehingga sisa UP yang harus dibayar terdakwa Rp 435 juta.
Menyingkapi keputusan tersebut tim penasihat hukum terdakwa Fitri Agust Karo-karo, Dwi Ngai Sinaga, S.H., M.H., bersama Benri Pakpahan, S.H., M.H., mempertanyakan dasar pembebanan uang pengganti sebesar Rp516 juta dalam perkara dugaan korupsi program bantuan penguatan ekonomi korban bencana di Kabupaten Samosir, Sumatera Utara.
Pihaknya juga mempertanyakan pengembalian kerugian keuangan negara sebesar Rp22,5 juta oleh pihak lain yang dititipkan melalui Rekening Penyimpanan Lain (RPL) Kejaksaan Negeri Samosir.
“Yang pertama, sikap kami pasti melakukan nota pembelaan terhadap klien kami. Saya mencermati, menurut dugaan kami, tuntutan Kejaksaan Negeri Samosir ini mengada-ada. Dakwaan yang dituduhkan kepada klien kami, pasalnya sudah dicabut,” kata Dwi Ngai Sinaga menanggapi tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Samosir, Selasa (13/10).
Dwi mengatakan pihaknya menilai terdakwa Fitri Agust Karo-karo tidak memiliki kewenangan terkait anggaran yang menjadi objek perkara karena bukan merupakan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
“Klien kita itu bukan PPK, KPA, PPA. Dia (terdakwa-red) tidak ada kaitannya terhadap anggaran ini. Tapi dituntut empat tahun, ditambah lagi uang pengganti subsider dua tahun. Berarti enam tahun penjara,” tegasnya.
Ia juga mempertanyakan pembebanan kerugian negara sebesar Rp516 juta kepada kliennya. Menurut Dwi, berdasarkan fakta persidangan yang dicermati pihaknya, terdakwa tidak pernah melakukan penggelembungan harga atau mark-up.
“Fakta persidangan, klien kita tidak pernah mark-up angka itu. Tidak pernah. Itu fakta persidangan dan ada juga dalam BAP mereka. Tapi kerugian negara Rp516 juta dibebankan kepada klien kita,” katanya.
Dwi menjelaskan seandainya pihaknya mengikuti berdasarkan keterangan saksi dari BUMDesma, terdapat angka sekitar Rp60 juta yang menurutnya perlu dijelaskan kaitannya dengan tuntutan uang pengganti tersebut.
“Kalau seandainya kita ikuti keterangan saksi-saksi di fakta persidangan yang dituduhkan Rp60 juta, itu pun masih jauh dari Rp516 juta, namun pun tidak ada buktinya. Hanya berdasarkan katanya. Lalu, Rp516 juta ini dari mana? Pernah tidak pihak auditor mempertanyakan ke mana alokasi dana dan aliran dana yang sisanya? Tapi tuntutan jaksa hari ini membebankan Rp516 juta. Apa dasar pertimbangannya?” ujar Dwi.
Menurut Dwi, hasil audit dan aliran dana perlu dijelaskan dalam persidangan agar dasar pembebanan uang pengganti terhadap terdakwa menjadi terang.
# Statua Eks Mantan Pimpinan Bank Mandiri KCP Pangururan
Selain itu, Dwi mempertanyakan penanganan pihak lain yang disebut dalam perkara tersebut, termasuk mantan Pimpinan Bank Mandiri KCP Pangururan, Jonni Ronal Simanjuntak.
Ia mengatakan pihak yang dimaksud masih diperiksa sebagai saksi, sementara kliennya telah menjalani penahanan sejak proses penyidikan.
“Perlakuannya berbeda. Dari pihak Bank Mandiri, sampai minggu lalu masih diperiksa, sementara klien kita sudah menjalani penahanan. Kenapa ada dua perlakuan ini?” katanya.
Dwi menilai perbedaan proses penanganan tersebut perlu mendapat penjelasan.
Ia juga mempertanyakan status pihak-pihak yang menurutnya disebut dalam dakwaan dan menjalani penuntutan terpisah, tetapi masih diperiksa dalam proses perkara.
“Sepertinya ada penerapan standar ganda. Kalau kita lihat, pilih-pilih ini ada apa? Padahal perkara ini berkaitan dengan tindak pidana yang sama,” ujarnya.
Ia menegaskan pihaknya akan menguraikan seluruh keberatan tersebut dalam nota pembelaan, termasuk mengenai kewenangan terdakwa terhadap anggaran yang menjadi objek perkara dan dugaan penerimaan fee yang dikaitkan dengan kliennya.
“Yang pasti dalam pembelaan kita sederhana. Kita mempertanyakan dakwaan dan pembuktian kerugian Rp516 juta. Kewenangan klien kita menggunakan anggaran ini juga tidak bisa dibuktikan menurut kami, karena dia tidak punya kewenangan terhadap anggaran tersebut,” katanya.
Dwi turut menyoroti keterangan mengenai pengembalian uang sebesar Rp22,5 juta oleh pihak lain yang disebut melakukan penggelembungan harga.
Mereka mengakui melakukan mark-up dan mengembalikan uang Rp22,5 juta. Mana audit yang menjelaskan Rp516 juta itu ke mana alokasinya? Masa tidak bisa diaudit ke mana aliran dananya?” ujar Dwi.
Sementara itu, Benri Pakpahan mengatakan pihaknya mempertanyakan status pengembalian uang sekitar Rp22,5 juta yang dititipkan melalui RPL Kejari Samosir oleh sejumlah pihak yang disebut dalam persidangan.
Menurut Benri, uang tersebut diperhitungkan sebagai pengurang dari tuntutan uang pengganti sebesar Rp516.298.000 terhadap terdakwa Fitri Agust Karo-karo.
“Di tuntutan ini, dia harus mengganti sekitar Rp516 juta, dikurangi Rp22,5 juta yang telah dititipkan atau dikembalikan melalui RPL Kejaksaan Negeri Samosir,” kata Benri.
Ia mengatakan pihaknya ingin mengetahui status hukum pihak-pihak yang melakukan pengembalian uang tersebut, termasuk bentuk pertanggungjawaban mereka dalam perkara yang sedang berjalan.
“Ada beberapa orang yang melakukan pengembalian. Proses perkara sudah naik penyidikan, dan dalam tuntutan pengembalian itu disampaikan sebagai pengurang. Semua bebannya dibebankan kepada klien kita. Sampai sekarang kami bingung melihat konstruksi hukum yang diajukan jaksa penuntut umum Kejari Samosir,” ujarnya.
Tim penasihat hukum meminta agar majelis hakim mencermati seluruh fakta persidangan, termasuk dasar perhitungan kerugian negara, aliran dana, kewenangan terdakwa, serta status pihak-pihak yang melakukan pengembalian uang.
“Kami akan menyampaikan nota pembelaan dan menjelaskan apa yang menjadi fakta dalam persidangan. Kami memohon agar majelis hakim dapat melihat perkara ini secara jeli dan terang-benderang,” pungkasnya. (ROM)
