SIANTAR
Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Macan Habonaron Jansen Napitu mengatakan patut diduga adanya kongkalikong antara Kejaksaan Negeri (Kejari) Siantar dengan Dinas Pekerjaan Umum Perumahaan Rakyat (PUPR). Khususnya bidang Datun dengan Legal Opinion terkait pemberian pendapat hukum yang dapat mengamankan sejumlah pekerjaan (proyek) yang diduga tidak sesuai RAB dan asal asalan.
Alasan Jansen menyebutkan hal itu dikarenakan sejumlah pengaduan terkait pekerjaan PUPR yang dilaporkan ke Kantor Aparat Penegak hukum (APH) tersebut tidak ada yang ditindak lanjuti.
“Saya melihat peranan Kejari Siantar bukan untuk menegakkan hukum namun bernegosiasi guna mengamankan pekerjaan yang salah dan terkesan akal akalan yang dilakukan rekanan,”kata Jansen dalam konferensi pers nya kepada wartawab, Rabu (11/11/2020) di kantornya jalan Senam, Kecamatan Siantar Barat, Kota Siantar.
Jansen mendesak Kejari Siantar untuk segera memeriksa dan memanggil Reinward Simanjuntak selaku Kepala Dinas PUPR terkait laporan LSM Macan Habonaron. Pekerjaan yang dilaporkan karena diduga tidak sesuai RAB dan asal asalan yang dikerjakan pada akhir tahun 2019 antara lain Pembangunan drainase di jalan Jawa Simpang jalan Maluku Kelurahan Bantan dengan pagu Rp1,5 Milyar bersumber dari DAU.
Kemudian juga rehabilitasi drainase di jalan DR Wahidin dengan Pagu sebesar Rp1,6 Milyar. Kedua pekerjaan tersebut terkesan dipaksakan karena dalam waktu yang sangat mendesak. Penggalian tidak cukup dalam sehingga saat pekerjaan berlangsung dengan curah hujan yang tinggi terjadi banjir dan menimbulkan kemacetan.
Masyarakat sekitar dan juga masyarakat pengguna jalan menjadi terganggu dengan pekerjaan itu. Ironisnya, kondisi jalan Jawa Simpang Maluku masih banjir saat hujan deras melanda, sebut Jansen. Harusnya Kejaksaan bertindak tegas dengan menindaklanjuti laporan tersebut.
“Panggil Reinward dan juga rekanan serta semua pihak yang terlibat dalam pekerjaan tersebut. Karena patut diduga telah terjadi kerugian negara. PPK tetap membayarkan honor 100 persen meski mengetahui pekerjaan tak beres,” tegas Jansen lagi.
Ketua Macan Habonaron ini juga mensinyalir Kenetralan inspektorat dalam melakukan pengawasan tidak dapat dipercaya. Karena sesama ASN Pemko proses hukum dikesampingkan dan lebih mengutamakan administrasi daripada kerugian negara.
Napitu juga mengharapkan Kejari Siantar dapat membuktikan jika issu yang pernah berkembang di Kota Pematangsiantar terkait DATUN melindungi Dinas PUPR semasa Reinward Simanjuntak TIDAK BENAR. Dengan menindaklanjuti laporan tersebut dan memeriksa semua pihak yang terlibat.
“Saya menunggu bukti nyata netralitas dan penegakan hukum Kejaksaan Negeri Pematangsiantar yang selama ini tidak ada gaungnya dirasakan masyarakat untuk memberantas tindak pidana korupsi di Kota Siantar,” jelasnya mengakhiri.
Penulis/Editor : Freddy Siahaan
