MEDAN II
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan menggelar rapat paripurna dengan agenda Penyampaian Hasil Pembahasan Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 serta penandatanganan keputusan DPRD Kota Medan untuk dijadikan rekomendasi kepada Pemerintah Kota ( Pemko) Medan, Senin (27/04/2026).
Dalam rapat tersebut, Anggota DPRD Medan dari Fraksi PSI DPRD Kota Medan, Hendri Jhon Hutagalung, menyoroti evaluasi terhadap kinerja PUD Pasar.
Ia menilai rekomendasi dalam LKPJ belum tegas, khususnya terkait kondisi perusahaan daerah yang masih mengalami kerugian.
Menurut Hendri, terdapat rekomendasi yang menyebut kinerja PUD Rumah Potong Hewan (RPH) baik, namun faktanya perusahaan tersebut masih merugi.
“Kalau masih rugi, tentunya tidak bisa dikatakan baik. Wali Kota harus melakukan evaluasi terhadap PUD Pasar dan hal ini harus menjadi rekomendasi dalam LKPJ,” tegas Hendri.
Sementara itu, Anggota DPRD Medan Fraksi PSI lainnya, Renvile Pandapotan Napitupulu, menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan PUD Pasar. Ia meminta agar laporan keuangan disampaikan secara rinci berdasarkan masing-masing pasar.
“Laporan keuangan PUD Pasar harus akuntabel. Dari 52 pasar yang ada, harus diketahui pasar mana saja yang menjadi prioritas untuk diperbaiki,” ujar Renvile.
Fraksi PSI berharap rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Tahun Anggaran 2025 dapat menjadi dasar bagi Pemerintah Kota Medan untuk melakukan pembenahan, khususnya dalam pengelolaan badan usaha milik daerah dan fasilitas pasar tradisional di Kota Medan. (ROM)
