SIANTAR
Pemerintah Kota (Pemko) Siantar siap menyukseskan Program Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (EPTD) sebagai implementasi upaya pencegahan kebocoran penerimaan daerah dengan pemanfaatan teknologi.
Tujuannya, demi meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang lebih mudah, lebih murah, dan lebih cepat, serta sejalan dengan visi dan misi mewujudkan masyarakat Kota Siantar Sehat, Sejahtera, dan Berkualitas.
Demikian disampaikan Plt Wali Kota Siantar, dr Susanti Dewayani SpA di acara High Level Meeting Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Wilayah Kerja Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Pematangsiantar, di Hotel Niagara Parapat, Kecamatan Girsang Sipangan Bolon, Kabupaten Simalungun, Rabu (22/6/2022) mulai sekitar pukul 09.00 WIB.
“Kami dari Pemerintah Kota Siantar berterima kasih kepada KPw BI Pematangsiantar, Bank Sumut, dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri RI). Ini merupakan pemicu bagi kami untuk terus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan semangat dan integritas. Serta dengan dedikasi yang tinggi mensukseskan Elektronifikasi Transaksi Pemko Siantar,” terangnya.
Kepala KPw BI Pematangsiantar Teuku Munandar dalam opening speech-nya menyampaikan, sebagaimana amanat Presiden RI Joko Widodo, Transformasi Digital harus dilakukan di seluruh pemerintah daerah. Oleh karena itu, KPw BI Pematangsiantar menyelenggarakan High Level Meeting TP2DD Wilayah Kerja KPw BI Pematangsiantar.
Menurut Munandar, kegiatan tersebut bertujuan agar Program ETPD dapat berjalan baik, terakselerasi, dan nantinya bermanfaat untuk pemerintah daerah, yakni berupa Peningkatan Pendapatan Daerah dan Transparansi dalam Pengelolaan Keuangan.
“Kami berharap seluruh pemerintah daerah dan Pemerintah Kota Pematangsiantar akan semakin maju dengan Program ETPD-nya dan menjadi salah satu terbaik di Indonesia,” kata Munandar.
Sementara itu, perwakilan Spesialis Koordinasi dan Supervisi Madya – Komisi Pemberantasan Korupsi Mohammad Jhonattan mengatakan pihaknya mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan transaksi non tunai guna mengurangi penyuapan dan gratifikasi.
Sedangkan Analis Kebijakan Ahli Madya Direktorat Pendapatan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemnedagri) RI, An An Andri Hikmat SR AP MM memaparkan, Kemendagri mendorong pemerintah daerah meningkatkan transaksi keuangan digital, yang tujuannya meminimalisir terjadinya penyimpangan atau korupsi.
Acara tersebut turut dihadiri, Bupati Simalungun Radiapoh Hasiholan Sinaga SH, MH; Bupati Labuhanbatu Selatan (Labusel) H Edimin, Plt Wali Kota Tanjungbalai H Waris Thalib SAg, MM, Wakil Bupati Batubara Oky Iqbal Frima SE, Sekda Kota Siantar Budi Utari Siregar AP, Sekda Kabupaten Labuhanbatu Ir M Yusuf Siagian MMA; Asisten II Labuhanbatu Utara (Labura) Muhammad Asril SSos; serta Asisten II Kabupaten Asahan Drs Muhili Lubisa.
Penulis / Editor : Freddy Siahaan
