MEDAN II
Persoalan ketidaksesuaian data desil masyarakat miskin kembali menjadi sorotan. Sejumlah warga mengeluhkan status desil yang tercatat dalam sistem Perlindungan Sosial (Perlinsos) tidak sesuai dengan kondisi ekonomi mereka yang sebenarnya, sehingga berdampak pada pendistribusian bantuan sosial.
Persoalan tersebut mendapat perhatian Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Medan, Robi Barus SE M.AP.
Ia menegaskan, pendataan masyarakat miskin harus benar-benar akurat agar bantuan sosial tepat sasaran dan tidak mengabaikan warga yang memang membutuhkan.
Hal itu disampaikan, Robi Barus saat menggelar Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Kota Medan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Jalan Karya Dame, Simpang Jalan Dairi, Kelurahan Sei Agul, Kecamatan Medan Barat, Sabtu (22/11/2026).
Menurut Robi, persoalan desil saat ini menjadi salah satu masalah yang banyak dikeluhkan masyarakat. Bahkan, DPR RI tengah berkomunikasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk membahas pendataan agar persoalan tersebut mendapatkan solusi yang tepat.
“Kita tahu saat ini ada banyak masalah soal kemiskinan, termasuk masalah desil. Bahkan saat ini, DPR RI tengah berkomunikasi dengan BPS terkait pendataan agar masalah desil ini bisa mendapatkan solusi yang tepat,” ujarnya.
Ia menilai, kesesuaian data dengan kondisi riil masyarakat sangat penting. Jangan sampai warga yang secara ekonomi membutuhkan bantuan justru tidak terakomodasi akibat status desil yang tidak mencerminkan keadaan sebenarnya.
Selain persoalan pendataan, Robi juga mengingatkan kewajiban Pemerintah Kota Medan dalam mengalokasikan anggaran penanggulangan kemiskinan.
Ia menegaskan, Perda Kota Medan Nomor 5 Tahun 2015 mengamanatkan minimal 10 persen dari total APBD dialokasikan untuk program penanggulangan kemiskinan.
“Perda ini menegaskan bahwa minimal 10 persen total APBD itu harus digunakan untuk menanggulangi masalah kemiskinan. Walaupun tentu alokasinya tidak melulu soal bantuan tunai, tetapi melalui program-program lain yang bersifat membangun perekonomian masyarakat dalam jangka panjang,” tegasnya.
Robi mengatakan, besarnya anggaran daerah harus diikuti dengan program yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat, terutama kelompok ekonomi lemah yang saat ini turut merasakan dampak kondisi perekonomian dan situasi geopolitik global.
Ia juga mengapresiasi sejumlah program Pemko Medan dalam upaya menekan angka kemiskinan. Di sektor kesehatan, terdapat program Universal Health Coverage (UHC), sedangkan di bidang pendidikan tersedia bantuan perlengkapan sekolah hingga program tebus ijazah.
Sementara di sektor bantuan sosial, Pemko Medan juga menyiapkan program PKH Medan Makmur yang diperuntukkan bagi masyarakat lanjut usia (lansia) dan penyandang disabilitas.
Dalam kegiatan tersebut, sejumlah warga turut menyampaikan aspirasi mengenai pendistribusian bantuan sosial dan ketidaksesuaian status desil dalam sistem Perlinsos.
Menanggapi keluhan itu, Robi memastikan akan menindaklanjutinya dengan berkoordinasi langsung bersama Dinas Sosial Kota Medan serta perangkat kecamatan dan kelurahan.
Kegiatan sosialisasi tersebut turut dihadiri Kasi Kessos Kecamatan Medan Barat Siti Fatimah, Lurah Sei Agul Ade Kurniawan, dan Koordinator PKH Medan Barat Manda, serta masyarakat setempat. (ROM)






