Media Online Jurnal X
Sabtu, 21 November 2026
No Result
View All Result
  • BERITA
  • BERITA PERISTIWA
    • Narkoba
  • BERITA NASIONAL
  • BERITA REGIONAL
    • Pematang Siantar
    • Kabupaten Simalungun
    • Asahan
    • Tebing Tinggi
    • Medan
    • Labuhan Batu
    • Tanjung Balai
    • Tapteng
  • OLAHRAGA
Media Online Jurnal X
No Result
View All Result
Media Online Jurnal X
No Result
View All Result
  • SMSI
  • PERISTIWA
  • KRIMINALITAS
  • SIANTAR
  • SIMALUNGUN
  • SUMATERA UTARA
  • REGIONAL
  • NASIONAL
HomeBERITA
Wakil Wali Kota Tanjungbalai Muhammad Fadly Abdina Hadiri Kunker Panja Penyusunan RUU Pemilu Komisi II DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027

Wakil Wali Kota Tanjungbalai Muhammad Fadly Abdina Hadiri Kunker Panja Penyusunan RUU Pemilu Komisi II DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027

Wakil Wali Kota Tanjungbalai Hadiri Kunker Panja Penyusunan RUU Pemilu Komisi II DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027

Jurnalx.co.idbyJurnalx.co.id
21 November 2026 | 20:52 WIB
inBERITA, Tanjung Balai
AA
https://asset.barak.id/2026/09/VID-20260930-WA0000.mp4
ADVERTISEMENT
Bagikan ke Whatsapp

TANJUNGBALAI II

Wakil Wali Kota Tanjungbalai Muhammad Fadly Abdina menghadiri kunjungan kerja Panitia Kerja (Panja) Penyusunan RUU Pemilu Komisi II DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Nomor 30, Medan, Jumat (20/11/2026).

Dalam forum penyerapan aspirasi yang turut Gubernur Sumatera Utara Bobby Afif Nasution dan sejumlah kepala daerah dan pimpinan perguruan tinggi di Sumut tersebut. Gubsu Bobby Nasution memaparkan sejumlah tantangan krusial dalam penyelenggaraan pemilu di daerah. Persoalan itu mulai dari akurasi data kependudukan hingga masih tingginya kerawanan praktik politik uang.

Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mendorong agar Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemilu mengatur norma hukum yang lebih jelas dan tegas terhadap peserta pemilu maupun tim sukses yang melakukan pelanggaran. Hal ini terutama menyangkut praktik politik uang dan penyebaran hasutan bernuansa Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA).

Menurutnya, ketegasan aturan hukum sangat dibutuhkan untuk memutus mata rantai gesekan di tengah masyarakat, khususnya pada momentum pemilu.

“Masyarakat kita ini sebenarnya hari-hari biasa tidak terjadi gesekan. Baru agak ribut kalau sudah mau pemilu, dan yang memicu keributan itu tentu peserta pemilu yang ada. Karena itu, harus ada aturan hukum yang jelas dan tegas apabila isu suku atau SARA mulai dibawa-bawa untuk menghasut pemilih,” ujar Bobby di hadapan pimpinan dan anggota Panja Komisi II DPR RI.

Selain politik identitas, Bobby juga menyoroti masih maraknya praktik politik uang. Ia mengungkapkan bahwa berdasarkan sejumlah survei, masyarakat Sumut tergolong paling terbuka mengakui kesediaannya menerima imbalan uang saat momentum pemilu.

Meski demikian, Bobby menilai pemberian sanksi pidana kepada masyarakat pemilih akan sulit diterapkan di lapangan. Karena itu, penegakan hukum yang tegas semestinya diarahkan kepada aktor intelektual, peserta pemilu, serta tim sukses yang menggerakkan transaksi politik uang tersebut.

“Kalau kita memberikan hukuman kepada masyarakat, rasanya itu hal yang sangat sulit. Jadi pengaturan norma hukumnya harus benar-benar tegas menyasar peserta pemilu, calon kepala daerah, dan tim-tim suksesnya,” tegasnya.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi II DPR RI sekaligus pimpinan rombongan Panja RUU Pemilu, Dedi Yusuf, mengakui Sumut memiliki tantangan tersendiri yang membutuhkan perhatian khusus dalam perumusan regulasi pemilu mendatang.

Ia merujuk pada tingkat partisipasi pemilih pada Pilkada di Sumut yang berada di kisaran 55%, serta tingginya laporan dugaan pelanggaran pemilu.

“Pak Bobby tadi sudah menjelaskan pergeseran nilai pragmatisme di sini sehingga pelanggaran cukup banyak. Catatan dari DKPP juga menunjukkan pengaduan pelanggaran di Sumut cukup tinggi, sehingga memang perlu pendekatan dan pengaturan khusus dalam RUU Pemilu yang sedang kita kebut agar rampung sebelum Februari 2027,” kata Dedi.

Dalam kesempatan yang sama, sejumlah akademisi turut menyampaikan rekomendasi strategis untuk penyempurnaan RUU Pemilu.

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Sumatera Utara (USU) Hatta Ridho mengusulkan sejumlah hal, antara lain kodifikasi hukum pemilu dan pemisahan jadwal pemilu nasional dan lokal sesuai putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Ia juga merekomendasikan penerapan sistem proporsional campuran (mixed member proportional), kewajiban afirmasi 30% keterwakilan perempuan, moratorium penyaluran bantuan sosial (bansos) dan mutasi birokrasi enam bulan sebelum pencoblosan, serta pelibatan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam pengawasan dana kampanye.

Sementara itu, Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU) Nurhayati menekankan lima norma fundamental yang perlu dimuat dalam RUU Pemilu.

Kelima norma tersebut meliputi jaminan kesetaraan hak politik bagi kelompok rentan dan perempuan, transparansi pendanaan, perlindungan kebebasan sipil, penguatan pendidikan pemilih, serta regulasi khusus mengenai etika penggunaan teknologi digital dan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI).

Menurutnya, pengaturan tersebut penting untuk menangkal manipulasi informasi dan penyebaran konten palsu berbasis teknologi, termasuk deepfake, yang berpotensi mengganggu kualitas demokrasi. (TF)

Share6Tweet4SendShare

Berita Terkait

Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Pematangsiantar berkolaborasi bersama Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Utara (Sumut) menggelar kegiatan Pembinaan Pemerintahan Digital di ruang rapat lantai 2 Kantor Dinas Kominfo Kota Pematangsiantar
BERITA

Dinas Kominfo Kota Pematangsiantar dan Sumut Gelar Pembinaan Pemerintahan Digital

21 November 2026 | 21:22 WIB

PEMATNAGSIANTAR II Sebagai langkah penerapan kebijakan pemerintah digital untuk penguatan sistem, Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Pematangsiantar berkolaborasi bersama...

Read more
H. Farianda Putra Sinik Ketua PWI Sumut. (Foto Ist)
BERITA

Aklamasi, Farianda Putra Sinik Kembali Pimpin PWI Sumut Periode 2026-2031

21 November 2026 | 21:11 WIB

MEDAN II H. Farianda Putra Sinik, SE, kembali terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumatera Utara periode...

Read more
Wali Kota Pematangsiantar Wesly Silalahi SH MKn diwakili Sekda Kota Pematangsiantar Junaedi Antonius Sitanggang SSTP MSi saat menghadiri Harungguan Urung X DPC PMS Kota Pematangsiantar Tahun 2026
BERITA

Walikota Pematangsiantar Apresiasi Keluarga Besar PMS Atas Komitmen dan Kontribusinya Menjaga Serta Melestarikan Adat dan Budaya Simalungun

21 November 2026 | 21:07 WIB

PEMATANGSIANTAR II Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar berharap Partuha Maujana Simalungun (PMS) semakin berperan aktif dalam menjaga, melestarikan, dan mengembangkan adat...

Read more
Kapolrestabes Medan Kombes Pol Jean Calvijn Simanjuntak didampingi Kasat Narkoba Kompol Abdi Harahap, Kasi Humas AKP N Gultom saat paparan operasi narkoba selama 37 hari. (Foto Ist)
Narkoba

37 Hari Quick Win Kapolri, Polrestabes Medan Tangkap 306 Tersangka, Sita Puluhan Kg Sabu dan 5000 Ribu Pod Vape

21 November 2026 | 20:58 WIB

MEDAN II Polrestabes Medan mencatat capaian signifikan dalam pemberantasan peredaran narkotika selama 37 hari pelaksanaan program Quick Win Kapolri, terhitung...

Read more

Berita Terbaru

BERITA

Dinas Kominfo Kota Pematangsiantar dan Sumut Gelar Pembinaan Pemerintahan Digital

21 November 2026 | 21:22 WIB
BERITA

Aklamasi, Farianda Putra Sinik Kembali Pimpin PWI Sumut Periode 2026-2031

21 November 2026 | 21:11 WIB
BERITA

Walikota Pematangsiantar Apresiasi Keluarga Besar PMS Atas Komitmen dan Kontribusinya Menjaga Serta Melestarikan Adat dan Budaya Simalungun

21 November 2026 | 21:07 WIB
Narkoba

37 Hari Quick Win Kapolri, Polrestabes Medan Tangkap 306 Tersangka, Sita Puluhan Kg Sabu dan 5000 Ribu Pod Vape

21 November 2026 | 20:58 WIB
BERITA

Wakil Wali Kota Tanjungbalai Hadiri Kunker Panja Penyusunan RUU Pemilu Komisi II DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027

21 November 2026 | 20:52 WIB
BERITA

Bejat ! Demi Uang Ibu di Binjai Jual Anak Kandung ke Sejumlah Pria, Korban Kini Hamil 8 Bulan

21 November 2026 | 20:34 WIB
BERITA

Persoalan Desil Jadi Keluhan Warga, Legislator PDI Perjuangan Robi Barus Anggaran Kemiskinan Tak Boleh Diabaikan

21 November 2026 | 20:31 WIB
LAKA LANTAS

Subuh Mencekam di Jalan Setia Budi, Mobil Listrik Renault Kwid Diduga Ngebut Tabrak Rumah dan Tiga Sepeda Motor

21 November 2026 | 20:27 WIB
BERITA

Subuh Keliling di Masjid Al-Ilham, Kapolres Pematangsiantar Ajak Warga Bersama Jaga Kamtibmas

21 November 2026 | 15:09 WIB
BERITA

Sat Lantas Polres Pematangsiantar Laksanakan Pelayanan Penerbitan SIM Disabilitas Tahun 2026

21 November 2026 | 14:15 WIB
BERITA

Ciptakan lingkungan Bersih, Polsek Siantar Timur Gotong Royong Bersama Masyarakat di Jalan Kertas

21 November 2026 | 13:20 WIB
BERITA

Program Green Policing, Polres Tanjungbalai dan Warga Gelar Gotong Royong Bersihkan Lingkungan

21 November 2026 | 10:03 WIB

barakbarakbarakbarakbarakbarak

  • Redaksi
  • Pedoman
  • Policy
  • Terms

© 2016-2026 Jurnal X

rotasibarakberita hari inidanau tobafons infamis

No Result
View All Result
  • BERITA
  • BERITA PERISTIWA
    • Narkoba
  • BERITA NASIONAL
  • BERITA REGIONAL
    • Pematang Siantar
    • Kabupaten Simalungun
    • Asahan
    • Tebing Tinggi
    • Medan
    • Labuhan Batu
    • Tanjung Balai
    • Tapteng
  • OLAHRAGA

© 2016-2026 Jurnal X

rotasibarakberita hari inidanau tobafons infamis