TAPUT
Polri melakukan pemantauan terhadap distribusi pupuk subsidi dan bantuan alat dan mesin pertanian di Tapanuli Utara.
Pemantauan ini dilakukan oleh Satuan Tugas Khusus (Satgassus) Pencegahan Korupsi Polri untuk memastikan bahwa pupuk subsidi dan bantuan pertanian dari Pemerintah benar-benar sampai kepada petani dan tidak terjadi penyelewengan.
Satgassus menemukan banyaknya kekosongan stok di kios yang merugikan para petani.
“Banyak kios yang sama sekali stoknya tidak ada, padahal sampai dengan akhir Juni 2023 serapan alokasi pupuk bersubsidi untuk Kabupaten Taput masih sekitar 41 persen. Hal ini sangat merugikan petani yang berhak menerima pupuk bersubsidi,” kata Ketua Tim Satgassus Pencegahan Korupsi Polri, Hotman Tambunan dalam keterangan tertulis, Senin (10/7).
Ia mengatakan ada enam temuan pihaknya terkait pupuk bersubsidi. Selain kekosongan stok, ditemukan juga fakta bahwa ada penebusan pupuk secara berkelompok oleh Ketua Kelompok Tani (Poktan) tanpa adanya surat kuasa dari masing-masing petani penerima pupuk bersubsidi.
“Penyimpanan pupuk di gudang distributor masih belum sesuai dengan standar yang ditentukan, sehingga bisa merusak pupuk yang akan dijual pada petani,” ungkapnya.
Temuan keempat, lanjut Hotman , administrasi transaksi pupuk bersubsidi di kios dan penginputan ke aplikasi T Pubers ditunda-tunda dan dilakukan sekaligus. Lalu, kios dan distributor tidak memberikan laporan stok pada Dinas Pertanian dan Dinas Perdagangan.
“(Keenam), masih terdapat kira-kira 7.000 an NIK petani penerima pupuk bersubsidi se-Kabupaten Taput belum padu padan dengan data Dukcapil,” ujarnya.
Sedangkan, terkait alat dan mesin pertanian disebut tidak banyak alsintan bantuan dari Kementerian Pertanian. Sehingga, tidak cukup signifikan mengintensifikasi pertanian di Kabupaten Taput.
Anggota Satgasus Pencegahan Korupsi Polri, Yudi Purnomo, menyatakan bahwa tujuan pemantauan ini adalah agar distribusi pupuk subsidi dan bantuan pertanian tepat sasaran, digunakan dengan optimal, dan tidak menyebabkan kerugian keuangan negara.
“Tujuan pemantauan ini agar distribusi pupuk subsidi dan bantuan alsinta (alat mesin dan pertanian) yang merupakan program Pemerintah, melalui Kementerian Pertanian, tepat sasaran, digunakan secara optimal, dan tidak diselewengkan sehingga menyebabkan terjadinya kerugian keuangan negara,” kata Yudi.
Selain melakukan pemantauan, Yudi menyebut tim juga mengambil sampel pupuk subsidi untuk diuji di laboratorium apakah sesuai standar atau tidak. Hal ini dilakukan guna memastikan kualitas pupuk yang diberikan kepada petani.
Ia menyebut bahwa ketahanan pangan adalah salah satu prioritas Polri dalam mendukung program Pemerintah dan merupakan bentuk perhatian kepada petani.
“Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo secara khusus memerintahkan Satgasus Pencegahan Korupsi Polri untuk melakukan langkah-langkah pencegahan korupsi dan mengantisipasi penyelewengan di bidang ketahanan pangan yang akan mengganggu ketahanan pangan nasional,” katanya. (ROM)
