MEDAN II
Manajemen PT Samakta Indo Mandiri mendapat sorotan tajam dari anggota Komisi 2 DPRD Kota Medan setelah tidak menghadiri undangan Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait pengaduan dugaan pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak terhadap seorang pekerja, Selasa (17/11/2026).
Ketidakhadiran pihak perusahaan tersebut menuai kekecewaan anggota Komisi 2 DPRD Medan, Janses Simbolon.
Ia menilai sikap manajemen perusahaan tidak menghargai lembaga legislatif yang sedang menjalankan fungsi pengawasan dan memperjuangkan hak-hak pekerja.
“Kita sangat kecewa dengan ketidakhadiran pihak PT Samakta Indo Mandiri atas undangan RDP. Mereka tidak menghargai lembaga dewan ini,” tegas Janses politisi Partai Hanura.
RDP yang digelar di Gedung DPRD Medan itu dipimpin Wakil Ketua Komisi II DPRD Medan, Modesta Marpaung, didampingi Janses Simbolon dan Lily MBA. Karena pihak perusahaan tidak hadir, rapat terpaksa ditunda.
Modesta Marpaung menyampaikan, pihaknya akan kembali menjadwalkan RDP dengan memanggil manajemen perusahaan serta instansi terkait agar persoalan tersebut dapat diklarifikasi secara menyeluruh.
“Kita akan panggil ulang. DPRD tidak bisa disepelekan seperti ini,” kata Modesta.
PHK Sepihak, Pekerja Mengaku Tak Pernah Terima Gaji
Persoalan ini bermula dari pengaduan seorang pekerja bernama Gio Doni yang meminta bantuan DPRD Medan menyelesaikan dugaan PHK sepihak oleh PT Samakta Indo Mandiri.
Berdasarkan pengaduan tersebut, Gio Doni mulai bekerja pada 2025 melalui biro jasa PT Samakta Indo Mandiri yang beralamat di Marelan Pasar 3 Timur.
Selanjutnya, Gio ditempatkan di unit kerja PT Bintang Toba Lestari, Kawasan Industri Medan (KIM), sejak April hingga Desember 2025 atau selama sembilan bulan.
Namun, Gio Doni mengaku tidak pernah menerima pembayaran gaji sejak mulai bekerja pada April 2025. Ia juga menyatakan tidak pernah mengajukan pengunduran diri.
Ironisnya, pada Oktober 2026, dirinya justru mengetahui telah diberhentikan dari pekerjaan.
Kondisi tersebut menjadi salah satu persoalan yang ingin diklarifikasi Komisi 2 DPRD Medan kepada pihak perusahaan.
“Ini yang mau kita klarifikasi. Tidak digaji, tidak mengundurkan diri, tiba-tiba sudah dipecat. Di mana keadilan bagi pekerja?” tegas Janses yang juga Ketua DPC Partai Hanura Kota Medan ini.
Komisi 2 DPRD Medan menegaskan akan mengawal pengaduan Gio Doni hingga tuntas. DPRD juga meminta perusahaan hadir dalam pemanggilan berikutnya untuk memberikan penjelasan terkait dugaan tidak dibayarkannya upah dan persoalan PHK tersebut. (ROM)






