JAKARTA II
Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo, mengakui kepolisian masih lambat dibandingkan Pemadam Kebakaran (Damkar) dalam merespons aduan masyarakat. Hal inilah yang membuat masyarakat lebih memilih mengadukan masalah ke Damkar daripada ke polisi.
Hal ini dikatakan Dedi saat rapat bersama dengan Komisi III DPR RI, Wakil Kejaksaan Agung dan Kepala Badan Pengawas MA di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (18/11/2025).
“Di bidang SPKT dalam laporan masyarakat lambatnya quick response time. Quick response time standar PBB itu di bawah 10 menit, kami masih di atas 10 menit, ini juga harus kami perbaiki,” kata Dedi di dalam Ruang Rapat Komisi III DPR RI, Jakarta, Selasa (18/11/2025).
Dedi mengatakan dirinya memaklumi apabila masyarakat lebih suka melaporkan masalahnya kepada Damkar.
Hal ini lantaran pelayanan call center 110 dinilai lebih mudah dijangkau masyarakat.
“Kemudian optimalisasi pelayanan publik berbasis digital adalah 110, saat ini masyarakat lebih mudah melaporkan segala sesuatu ke Damkar, karena damkar quick response-nya cepat,” katanya.
Kemudian, Dedi juga membeberkan penegakkan hukum (Gakkum) dan pelayanan publik masih menjadi catatan merah untuk Polri.
Ia pun mengungkap pihaknya menggandeng Litbang Kompas guna menilai pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (Harkamtibmas), penegakan hukum (Gakkum), dan pelayanan publik. Dalam hal ini, diakui Dedi memang masih perlunya perbaikan lantaran penilaian kinerjanya masih buruk.
“Gakkum dan pelayanan publik menjadi catatan merah bagi kami, harus kami perbaiki. Ini di bulan Februari, Maret, April kami sudah menemukan hal tersebut. Inilah langkah-langkah ini harus segera kami perbaiki,” kata Dedi.
Dalam hal ini, Dedi menyebut temuan tersebut sebagaimana sesuai dengan akumulasi dari hasil riset, pengaduan masyarakat, dan evaluasi internal. Polri melihat persoalan itu dari dua perspektif, seperti invert looking atau sisi masyarakat, dan out of looking atau sisi internal.
“Dari invert looking, masyarakat melihat ada 11 permasalahan yang harus diselesaikan oleh polisi, balk itu kekerasan, pungli, kemudian penggunaan kekuatan secara berlebihan dan lain sebagainya,” katanya. (*/RM)
