MEDAN II
Rencana pengalokasian 35 persen anggaran Tahun 2027 untuk pembangunan Medan Utara mendapat apresiasi dari Anggota DPRD Kota Medan, Saipul Bahri SE.
Namun, Saipul meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemko Medan, khususnya Kepling, Lurah dan Camat, bergerak cepat melakukan pendataan serta mentabulasi kebutuhan pembangunan yang menjadi skala prioritas di kawasan Medan Utara.
Hal itu disampaikan Saipul Bahri kepada wartawan, Kamis (17/9/2026), menyikapi komitmen Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mengalokasikan 35 persen anggaran 2027 untuk pembangunan Medan Utara.
“Kebijakan itu sangat kita apresiasi. Mengingat banyaknya keluhan masyarakat terkait infrastruktur, banjir rob, peningkatan kualitas masyarakat, pendidikan, hingga layanan kesehatan,” ujar Saipul, yang berasal dari daerah pemilihan Medan Utara.
Menurut Saipul, komitmen anggaran tersebut harus segera diikuti dengan pendataan kebutuhan yang konkret dan terukur. Kepling, Lurah, Camat bersama OPD terkait diminta melakukan koordinasi lintas sektoral agar program yang diusulkan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
“Menyiapkan masing-masing proposal pengajuan kebutuhan apa saja. Kepling, Lurah dan Camat berperan memperkuat koordinasi serta mengawal realisasi program pembangunan di lapangan,” katanya.
Saipul menegaskan, percepatan pembangunan tersebut harus bermuara pada kepentingan umum dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Medan Utara.
Selama ini, kata politisi NasDem tersebut, masyarakat Medan Utara masih merasa pembangunan belum merata dan sejumlah kebutuhan dasar kerap terabaikan.
“Maka tak heran jika keributan dan tawuran antarwarga sering terjadi. Semua itu tidak terlepas dari masalah ekonomi dan sosial,” ungkapnya.
Saipul berharap kebijakan anggaran 35 persen tersebut dapat menjadi momentum untuk mengubah kondisi Medan Utara. Masyarakat, khususnya di kawasan Belawan dan sekitarnya, diharapkan tidak lagi merasa terasing di wilayahnya sendiri dan dapat merasakan pembangunan secara lebih utuh.
Ia menyebut persoalan di Medan Utara sangat kompleks. Mulai dari rumah tidak layak huni, drainase dan banjir, fasilitas sekolah, bantuan sosial, rumah ibadah, UMKM, fasilitas kesehatan hingga kebutuhan tempat pemakaman umum (TPU).
Karena itu, Saipul meminta seluruh kebutuhan tersebut segera dipetakan berdasarkan tingkat urgensinya sehingga penggunaan anggaran dapat lebih terarah.
Selain jajaran Pemko Medan, Saipul juga mengajak perusahaan, badan usaha, lembaga dan berbagai institusi yang beroperasi di Medan Utara ikut berkontribusi terhadap pembangunan kawasan tersebut.
“Seluruh perusahaan supaya lebih proaktif dalam upaya dan solusi peningkatan pembangunan di Medan Utara,” pinta Saipul Bahri, pensiunan TNI AL tersebut. (ROM)
