PEMATANGSIANTAR II
Laporan kegiatan: Wali Kota Pematangsiantar Wesly Silalahi SH MKn menerima penghargaan Kota Pematangsiantar sebagai Nominasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Award Tahun 2026. Penghargaan diserahkan oleh Menteri Dalam Negeri (Mandagri) Tito Karnavian, di acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) TPAKD 2026, di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (22/10/2026).
Wali Kota Pematangsiantar Wesly Silalahi SH MKn menerima penghargaan Kota Pematangsiantar sebagai Nominasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Award Tahun 2026. Pematangsiantar bersama Kota Metro (Provinsi Lampung) dan Kota Jambi (Provinsi Jambi) merupakan tiga besar TPAKD Terbaik Tingkat Kota untuk Wilayah Sumatera.
Penghargaan diserahkan oleh Menteri Dalam Negeri (Mandagri) Tito Karnavian, di acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) TPAKD 2026, di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (22/10/2026). Acara yang mengusung tema “Percepatan Akses Keuangan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Rakyat Indonesia”, tersebut dibuka oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Kegiatan ini mempertemukan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan sektor keuangan untuk memperkuat pemerataan akses keuangan masyarakat.
Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi, dalam laporannya menyampaikan penyelenggaraan Rakornas TPAKD mendukung Asta Cita, terutama dalam pemerataan ekonomi, pemberantasan kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Saat ini kita sudah memiliki 552 Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah di seluruh provinsi, kabupaten, kota di Indonesia,” ujar Friderica.
Ia juga menjelaskan, perkembangan tersebut terus dipantau setiap tahun. OJK juga bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam menyelenggarakan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan.
Berdasarkan laporan Friderica, tingkat literasi keuangan pada 2026 telah mencapai 69 persen, sementara tingkat inklusi keuangan Indonesia melampaui 93 persen. Capaian inklusi tersebut disebut telah melampaui target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sebesar 93 persen pada 2029.
“Tentu saja ini merupakan hasil kerja sama yang sangat baik antara pemerintah, kemudian OJK, Bank Indonesia, dan juga seluruh pemerintah daerah, kabupaten, dan kota di Indonesia,” katanya.
Sementara itu, Presiden Prabowo dalam sambutannya mengapresiasi terbentuknya TPAKD di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia pada akhir 2024. Ia menilai pembentukan kelembagaan tersebut sebagai pencapaian yang patut dihargai.
“Ini suatu pencapaian kelembagaan yang perlu kita hargai dan kita banggakan,” ujar Prabowo.
Prabowo juga menyampaikan penghargaan kepada para pihak yang berkontribusi dalam membangun TPAKD di seluruh daerah.
“Saya menyampaikan penghargaan kepada Otoritas Jasa Keuangan, pemerintah daerah, Bank Indonesia, dan semua pihak yang telah bekerja membangun kelembagaan ini,” tuturnya.
Dalam kesempatan yang sama, Prabowo turut menyoroti keberadaan perwakilan penerima manfaat dari beragam kelompok masyarakat. Kehadiran mereka menggambarkan jangkauan akses keuangan yang menyentuh berbagai sektor pekerjaan dan kegiatan masyarakat.
“Saya juga mendapat laporan ada perwakilan penerima manfaat dari berbagai sektor, dari pengemudi online, petani, nelayan, pedagang, dan juga dari para santri,” kata Prabowo.
Turut hadir dalam Rakornas TPAKD 2026, di antaranya sejumlah pimpinan lembaga negara, anggota DPR dan DPD RI, para menteri Kabinet Merah Putih, serta kepala daerah dari seluruh Indonesia, termasuk Wali Kota Pematangsiantar Wesly Silalahi.
Wesly hadir didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Junaedi Antonius Sitanggang SSTP MSi serta Kepala Bagian (Kabag) Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setdako Sari Dewi Rizkiyani Damanik SSTP MSP.
Usai kegiatan, Wali Kota Wesly mengatakan, Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar menyambut baik capaian TPAKD Kota Pematangsiantar yang masuk Nominasi TPAKD Award Tahun 2026 Kategori Kota Wilayah Sumatera. Hal tersebut, katanya, berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Harian Dewan Nasional Keuangan Inklusif Nomor 594 Tahun 2026 tentang Penetapan Nominasi dan Penerima Penghargaan TPAKD Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 2026.
Menurut Wesly, capaian tersebut merupakan bentuk apresiasi sekaligus motivasi bagi pemerintah daerah untuk terus memperkuat program perluasan akses keuangan yang inklusif, produktif, dan berdampak nyata bagi masyarakat.
“Masuknya Kota Pematangsiantar dalam tiga nominasi TPAKD Award 2026 merupakan capaian yang patut kita syukuri. Ini menjadi motivasi bagi Pemerintah Kota Pematangsiantar untuk terus memperkuat kolaborasi dengan OJK, perbankan, perangkat daerah, dan seluruh pemangku kepentingan dalam memperluas akses keuangan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” terang Wesly.
Lebih lanjut Wesly mengatakan, arahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, dalam Rakornas TPAKD Tahun 2026 memberikan penegasan bahwa akses keuangan harus menghasilkan manfaat nyata, terutama dalam meningkatkan penghasilan masyarakat, memperkuat daya beli keluarga, serta membuka peluang usaha dan pembiayaan produktif.
“Pesan Bapak Presiden sangat jelas, kesejahteraan rakyat tidak boleh berhenti sebagai slogan. Kita harus memastikan berbagai program perluasan akses keuangan benar-benar membantu masyarakat meningkatkan pendapatan, mengembangkan usaha, dan memperkuat ketahanan ekonomi keluarga. Inilah semangat yang harus kita implementasikan melalui program TPAKD di Kota Pematangsiantar,” lanjutnya.
Wesly juga menegaskan, penguatan TPAKD ke depan akan diarahkan pada program yang sesuai kebutuhan dan potensi ekonomi daerah. Prioritas tersebut meliputi perluasan akses pembiayaan bagi pelaku UMKM, peningkatan literasi dan inklusi keuangan, penguatan kapasitas usaha, serta edukasi keuangan bagi pelajar, generasi muda, dan masyarakat.
Pemko Pematangsiantar, lanjutnya, juga akan mendorong agar program TPAKD tidak hanya berfokus pada kegiatan sosialisasi dan edukasi, tetapi dilanjutkan dengan pendampingan, fasilitasi akses pembiayaan, pengembangan kemitraan usaha, serta pemantauan hasil dan manfaat yang diterima masyarakat.
“Keberhasilan TPAKD harus diukur dari dampaknya. Berapa banyak pelaku UMKM yang semakin mudah mengakses pembiayaan, berapa banyak masyarakat yang mampu mengelola keuangannya dengan lebih baik, serta sejauh mana program tersebut membantu meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan keluarga. Karena itu, kita membutuhkan program yang terukur, berkelanjutan, dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” tegas Wesly.
Wesly turut menyampaikan apresiasi kepada OJK, Bank Indonesia, lembaga jasa keuangan, perangkat daerah, serta seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan program TPAKD Kota Pematangsiantar.
Menurutnya, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci untuk memperluas jangkauan layanan keuangan formal, meningkatkan kapasitas pelaku usaha, dan membuka peluang pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif.
“Masuk nominasi merupakan dorongan untuk terus meningkatkan kinerja, bukan alasan untuk berpuas diri. Kita ingin TPAKD menjadi instrumen strategis dalam memperkuat perekonomian daerah, mendorong UMKM naik kelas, memperluas kesempatan usaha, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Pematangsiantar secara berkelanjutan,” tutup Wesly. (*/JX)
