TANJUNG BALAI
Pelaksana tugas (Plt) Wali Kota Tanjung Balai, H. Waris Thalib membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan dan Pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang digelar Dinas Sosial (Dinsos) di Aula Dinas Pendidikan, Kawasan Gaharu, Tanjung Balai, Kamis (10/3/2022)
Bimtek itu diikuti sekitar 120 orang peserta, yang terdiri atas 6 Supervisor SLRT Kito, 2 Front Office, 2 Back Office, 41 Fasilisator SLRT Kito, 31 Operator Kelurahan dan 36 ASN Dinsos Kota Tanjung Balai.
Dalam kata sambutannya, Plt Wali Kota Waris Thalib berharap agar data DTKS dan Penerima Bantuan Sosial (Bansos) tepat sasaran kemudian meminta petugas harus dapat memasukkan profil dan data yang lebih akurat, karena data yang akurat menurutnya lebih menjamin pemerataan dan keadilan pembangunan serta menjamin terpenuhinya hak warga miskin secara proporsional.
“Semoga yang ikut Bimtek tambah pintar semua. Biar tahu bekerja yang baik sesuai aturan dan rambu-rambu itu bagaimana. Jadi nanti semuanya bisa melakukan verifikasi kelayakan penerima bansos dan Pemutakhiran DTKS,” kata Waris.
Lebih lanjut, Waris menambahkan Penanganan kemiskinan menjadi salah satu prioritas pembangunan Kota Tanjung Balai saat ini, sehingga pada tahun 2022 ini kita harus lebih fokus, untuk mengupdate keberadaan data DTKS kita, sehingga kita bisa menyediakan data yang akurat dan mutakhir.
“Kami mengapresiasi sosialisasi dan bimtek ini karena selain sebagai forum untuk saling bertukar informasi juga sebagai media koordinasi terkait teknis pendataan dan pengelolaan data kemiskinan sebagai acuan bagi perencanaan pembangunan,” pungkasnya.
Sementara Kepala Dinas Sosial (Dinsos) M Idris mengatakan adapun dasar dilaksanakannya kegiatan tersebut yaitu peraturan Kemensos RI No 3 tahun 2021 tentang pengelolaan DTKS dan Anggaran Pendataan Belanja Daerah (APBD) BB Tahun Anggaran 2022 (DPA Dinas Sosial Kota Tanjung Balai Tahun Anggaran 2021).
“Data DTKS memiliki arti yang sangat penting, karena dapat menentukan arah kebijakan pembangunan agar permasalahan kemiskinan dapat diatasi secara efektif. Jika pemerintah kab/kota tidak melakukan pemutakhiran data akan berhimbas kepada DHU APBD,”kata M Idris.
Penulis : TF
Editor : Freddy Siahaan
