MEDAN
Rapat Paripurna Pembahasan Raperda APBD Sumut 2023 yang dihadiri Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi di Gedung DPRD Sumut , Senin (5/9) terhenti sejenak.
Saat itu, Fraksi PKS DPRD Sumatra Utara (Sumut) menolak kenaikan BBM.
Pimpinan dan anggota Fraksi PKS yang mengikuti paripurna itu, menginterupsi jalannya paripurna dan menyatakan sikap mereka menolak kenaikan BBM. Mereka memegang kertas berisi tulisan menolak kenaikan BBM.
“Saya mewakili Fraksi PKS DPRD Sumut juga mewakili seluruh konstituen PKS dan rakyat Sumut yang bersepakat dengan kami menyatakan dengan tegas menolak kenaikan harga BBM bersubsidi dan meminta pemerintah membatalkan kenaikan harga tersebut. Sebab kenaikan harga BBM akan menimbulkan multiflying effect yang dahsyat dengan naiknya harga harga barang dan tarif transportasi umum,” kata juru bicara Fraksi PKS Ahmad Hadian.
Menurut PKS, kata Hadian, kenaikan itu sangat memberatkan rakyat yang baru saya pulih dari hempasan pandemi Covid- 19 dan bertentangan dengan komitmen yang disampaikan Pemerintah saat HUT RI ke- 77 tahun.
“Kenaikan harga BBM ini sangat tidak sesuai dengan jargon pemerintah yang digaungkan pada tanggal 17 Agustus yang lalu yaitu “Pulih Lebih Cepat dan Bangkit Lebih Kuat,” katanya.
Ia kemudian menyatakan penolakan Fraksi PKS terhadap keputusan pemerintah menaikkan harga BBM dengan mengajak anggota Fraksi PKS lainnya di ruang paripurna.
Anggota Fraksi PKS kemudian berdiri dan masing-masing menunjukkan kertas bertuliskan penolakan terhadap naiknya harga BBM.
Penulis : ROM
Editor : Freddy Siahaan
