PEMATANGSIANTAR II
Wali Kota Pematangsiantar Wesly Silalahi SH MKn menjadi responden pertama Sensus Ekonomi 2026 di Kota Pematangsiantar. Ia juga mengajak para aparatur sipil negara (ASN), pelaku usaha, dan masyarakat untuk berpartisipasi aktif serta memberikan informasi yang benar dan sesuai dengan kondisi sebenarnya.
Wesly menjadi responden pertama Sensus Ekonomi 2026 dan menerima petugas sensus di ruang kerja Wali Kota Pematangsiantar, lantai 2 Balai Kota, Jalan Merdeka, Senin (15/06/2026).
Hadir mendampingi Wesly, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Subrata Nata Lumbantobing SSTP MSP, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Johannes Sihombing SSTP MSi, serta Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) Setdako Sari Dewi Rizkiyani Damanik SSTP MSi. Hadir juga, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Pematangsiantar Ratnauli Naibaho SE MSi.
Wali Kota Wesly mengatakan, di tengah perubahan struktur ekonomi, perkembangan teknologi digital, munculnya model ekonomi usaha baru, serta dinamika ekonomi global, dibutuhkan data yang semakin rinci, akurat, dan mutakhir. Karena itu, melalui Sensus Ekonomi 2026, semua harus tercatat, semua harus terdata.
Sebagai kota yang bertumpu pada sektor perdagangan dan jasa, lanjutnya, Pematangsiantar membutuhkan data ekonomi yang akurat agar berbagai program dapat disusun dengan lebih tepat. Mulai penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pemberdayaan pelaku usaha, hingga peningkatan kualitas pelayanan publik.
“Dengan data, kita bisa membuat kebijakan. Semakin data akurat, maka kebijakan juga akan makin baik,” sebutnya.
Ia juga menjelaskan, Sensus Ekonomi merupakan program pemerintah pusat demi mendapat gambaran komprehensif mengenai kondisi terkini perekonomian masyarakat.
“Data dinilai sangat penting, karena akan menjadi landasan pemerintah dalam menyusun kebijakan ekonomi ke depan,” tukasnya.
Lebih lanjut Wesly mengatakan, Sensus Ekonomi juga akan memberikan manfaat besar bagi Kota Pematangsiantar, agar memiliki data akurat serta rujukan jitu dalam merumuskan kebijakan pembangunan wilayah. Jika sensus tidak didukung secara optimal, maka data yang dihasilkan berpotensi menjadi kurang akurat dan justru akan merugikan. (*/JX)
