TANJUNGBALAI II
Pemerintah Kota Tanjungbalai melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) bersama Bank Indonesia Perwakilan Pematangsiantar kembali menunjukkan komitmennya dalam mendorong percepatan digitalisasi daerah melalui penyelenggaraan High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD).
Kegiatan ini menjadi forum strategis yang mempertemukan para pemangku kepentingan utama untuk memperkuat sinergi dalam mendukung transformasi ekonomi digital di Kota Tanjungbalai, sejalan dengan arah kebijakan nasional dalam memperluas implementasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD).
Pertemuan tersebut dihadiri langsung Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim Batubara, SE., M.AP dan Kepala Bank Indonesia Pematangsiantar Ahmadi Rahman. Turut hadir pula Asisten Administrasi Umum, perwakilan Bank Sumut Pusat Medan, serta Kepala Kantor Bank Sumut Cabang Tanjungbalai.
Selain itu, seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengampu pajak dan retribusi daerah ikut ambil bagian aktif dalam diskusi, menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam memperkuat implementasi transaksi non-tunai di seluruh lini pelayanan publik, bertempat di di Ruang Rapat Lantai 4 Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw) BI Pematangsiantar, Jalan H Adam Malik, Selasa (21/4/2026)
Dalam sambutannya, Wali Kota Tanjungbalai menegaskan bahwa digitalisasi transaksi daerah bukan sekadar tuntutan perkembangan teknologi, tetapi merupakan kebutuhan mendesak dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang lebih transparan, efisien, dan akuntabel.
Beliau juga menekankan bahwa keberhasilan implementasi ETPD sangat bergantung pada kolaborasi yang solid antara pemerintah daerah, sektor perbankan, dan masyarakat sebagai pengguna layanan.
“Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah konkret dan terukur agar transformasi digital ini dapat dirasakan manfaatnya secara luas oleh masyarakat,” kata Mahyaruddin Salim.
Sementara itu, pihak Bank Indonesia melalui Kepala KpW Pematangsiantar menyampaikan dukungan penuh terhadap upaya Pemerintah Kota Tanjungbalai dalam memperluas digitalisasi transaksi. Bank Indonesia terus mendorong peningkatan penggunaan instrumen pembayaran digital, termasuk QRIS, sebagai sarana pembayaran yang mudah, cepat, dan aman.
Dukungan ini juga diwujudkan melalui penguatan koordinasi, fasilitasi infrastruktur sistem pembayaran, serta peningkatan literasi keuangan digital di tengah masyarakat.
Kegiatan HLM TP2DD ini secara komprehensif membahas evaluasi capaian digitalisasi transaksi daerah yang telah dilaksanakan selama periode sebelumnya. Berbagai indikator kinerja dipaparkan, termasuk tingkat adopsi kanal pembayaran non-tunai pada sektor pajak dan retribusi daerah, serta kendala yang masih dihadapi, seperti keterbatasan infrastruktur di beberapa wilayah, rendahnya literasi digital masyarakat, dan perlunya peningkatan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan perangkat daerah. Evaluasi ini menjadi dasar dalam merumuskan strategi lanjutan yang lebih tepat sasaran.
Selain itu, forum ini juga menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis, di antaranya percepatan perluasan kanal pembayaran digital melalui integrasi berbagai platform pembayaran, optimalisasi pemanfaatan layanan perbankan digital seperti mobile banking dan internet banking, serta penguatan kerja sama dengan Bank Sumut sebagai mitra utama dalam penyediaan layanan keuangan daerah.
Upaya integrasi sistem ini diharapkan mampu menciptakan ekosistem pembayaran yang lebih terhubung, sehingga memudahkan masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak dan retribusi secara non-tunai.
Lebih lanjut, peningkatan literasi dan inklusi keuangan digital menjadi salah satu fokus utama yang dibahas dalam pertemuan ini. Pemko Tanjungbalai bersama Bank Indonesia dan sektor perbankan akan terus melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait manfaat transaksi non-tunai, termasuk dari sisi keamanan, kemudahan, dan efisiensi. Langkah ini penting untuk mendorong perubahan perilaku masyarakat dari transaksi tunai menuju transaksi digital.
Tidak hanya itu, penguatan aspek regulasi dan tata kelola juga menjadi perhatian dalam HLM ini. Pemerintah daerah didorong untuk terus menyempurnakan kebijakan yang mendukung implementasi ETPD, termasuk penyusunan regulasi teknis, standarisasi sistem, serta peningkatan pengawasan terhadap transaksi keuangan daerah.
Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh proses transaksi berjalan secara transparan, tercatat dengan baik, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Dengan terselenggaranya High Level Meeting TP2DD ini, diharapkan Kota Tanjungbalai dapat semakin mempercepat transformasi digital dalam pengelolaan keuangan daerah.
Implementasi transaksi non-tunai yang semakin luas tidak hanya akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik.
Kedepan, sinergi yang telah terbangun antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, dan Bank Sumut diharapkan mampu mendorong terwujudnya ekosistem ekonomi digital yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan di Kota Tanjungbalai. (TF)
