SIANTAR
Pengadilan Negeri (PN) Siantar melakukan Penandatanganan Nota Kesepahaman atau MOU Pos Bantuan Hukum (Posbakum) dengan Biro Bantuan Hukum Universitas Simalungun (BBH-USI) TA 2022, Kamis (20/1/2022).
Penandatanganan perjanjian kerjasama tersebut langsung dilakukan Ketua PN Siantar Afrizal Hady SH, MH dan Ketua BBH USI Dr. Sarles Gultom SH, MH di ruang Kartika PN Simalungun yang turut disaksikan Wakil Ketua PN Irwansyah P.Sitorus SH, MH, Ketua Timsel Rahmat Hasibuan SH, MKn dan seluruh panitera, pegawai serta hakim.
Ketua BBH USI, Sarles Gultom SH dalam salam perkenalannya dengan seluruh keluarga besar PN Siantar menjelaskan sejarah singkat berdirinya BBH USI. Sejak Universitas didirikan tahun 1965 lalu dibentuklah Biro Bantuan hukum tahun 1968.
Awalnya, USI didirikan untuk membantu masyarakat yang anaknya tidak mampu belajar di luar Kota Siantar dan Kabupaten Simalungun. Seiring berjalannya waktu, banyaknya aktivis dan juga berbagai permasalahan hukum maka dibentuklah Bantuan Hukum.
Dengan usia yang sudah 63 tahun keberadaan BBH USI diharapkan semakin memberi manfaat bagi masyarakat luas. Hingga 2 tahun berturut-turut dipercayakan memberikan pelayanan di Posbakum PN Siantar.
“Terima kasih atas kepercayaan PN Siantar kepada BBH USI untuk memberikan pelayanan di Posbakum. Sebagai Posbakum diharapkan dapat membantu pelayanan hukum di PN Siantar, khususnya bagi masyarakat pencari keadilan yang kurang mampu,” katanya.
Untuk melaksanakan tugasnya sebagai Posbakum, tim BBH-USI akan dilayani oleh Erwin Purba SH, MH dibantu admin Leonard Hutapea dan Rani Purba.
Sementara Ketua PN Siantar, Afrizal Hady SH MH dalam arahan dan bimbingannya menegaskan jika penentapan BBH-USI sebagai Posbakum sudah melalui mekanisme. Dari mulai penjaringan oleh tim seleksi Posbakum yang diketuai Rahmat Hasibuan hingga penetapan.
“Sebelumnya, panitia penjaringan telah melakukan seleksi terbuka. Sehingga BBH USI dinilai telah memenuhi semua persyaratan. Apalagi selama ini kinerjanya dalam memberikan pendampingan sudah terbukti,” kata Afrizal.
Ditambahkannya, adapun yang menjadi dasar MOU Posbakum sesuai misi Mahkamah Agung (MA) RI untuk memberikan pelayanan hukum yang berkiblat pada pencari keadilan dan ditindaklanjuti Perma No.1/2014 tentang pedoman layanan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu.
Untuk mempermudah memberikan pelayanan hukum, PN Siantar telah menyiapkan ruang khusus “Posbakum” yang berada dekat dengan ruang sidang. Sehingga penyedia layanan, pemberi layanan dan penerima layanan bisa melakukan pekerjaannya dengan lebih cepat.
Afrizal juga berpesan agar kerjasama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dapat terus ditingkatkan. Kepada seluruh hakim dihimbau agar tidak menjadikan pendampingan oleh Posbakum hanya formalitas semata.
Karena pendampingan oleh Posbakum di persidangan dalam perkara pidana khusus sangat diperlukan. Khususnya melakukan pendampingan kepada masyarakat yang tidak mampu, ungkapnya.
Penulis / Editor : Freddy Siahaan
