SIMALUNGUN
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Sumut Mandiri mendandatangani nota kesepahaman atau MoU Pos bantuan hukum (Posbakum) dengan Pengadilan Negeri (PN) Simalungun, Rabu (19/1/2022).
Sesuai peraturan perundang-undangan, tim panitia seleksi Posbakum diketuai Mince Ginting SH, MKn telah menetapkan LBH Sumut Mandiri untuk mengisi ruang Posbakum. Tupoksinya adalah melayani konsultasi hukum, Drafting hukum dan pendampingan hukum.
Penandatanganan dilakukan langsung Ketua PN Simalungun Vera Yetti Magdalena SH, MH dan Ketua LBH Sumut Mandiri Jamson Damanik SH yang turut disaksikan Wakil Ketua Nurnaningsih SH dan seluruh tim seleksi Posbakum.
“Penetapan dan penghunjukan Posbakum berdasarkan Peratutan Mahkamah Agung (Perma) RI No 1 tahun 2014 dan juga Undang-Undang (UU) No 16 tahun 2016 tentang Bantuan Hukum,”kata Ketua Panitia Seleksi Posbakum, Mince Ginting SH.
Sebelumnya, Ketua PN Simalungun Vera Yetti Magdalena SH, MH mengharapkan keberadaan Posbakum dapat membantu pengadilan dalam melayani masyarakat pencari keadilan. Bagi masyarakat yang tidak mampu dapat diberikan pendampingan hukum secara gratis sesuai peraturan perundang-undangan.
“Sehingga masyarakat dapat memanfaatkan jasa pelayanan di Posbakum, baik untuk konsultasi maupun pendampingan,”pungkasnya.
Sementara Ketua LBH Sumut Mandiri, Jamson Damanik SH menjelaskan untuk memberikan pelayanan/konsultasi hukum dibantu beberapa rekan pengacara. Diantaranya, Kesita Eva Tobing SH, MH, Ronald Pasaribu SH, Fanciskus Siallagan SH dan Risman Siburian SH.
Jamson mengatakan akan berupaya memberikan yang terbaik bagi masyarakat yang membutuhkan pendampingan hukum. Kepada seluruh masyarakat dihimbau agar tidak ragu untuk melakukan konsultasi terkait pidana ataupun perdata dan permohonan.
Penulis / Editor : Freddy Siahaan
