MEDAN II
Anggota Komisi 3 DPRD Kota Medan, Drs Godfried Effendi Lubis, menyoroti minimnya serapan anggaran triwulan III Tahun Anggaran 2026 di Dinas Pariwisata (Dispar) Kota Medan.
Godfried menduga rendahnya realisasi anggaran di Dispar dan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemko Medan berkaitan dengan keterbatasan kas daerah. Dugaan itu dikaitkannya dengan realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang disebut baru mencapai sekitar 30 persen.
“Saya curiga kas Pemko Medan kosong. Hal itu bisa saja terjadi karena terbukti kucuran Dana Bagi Hasil (DBH) dari Pemprovsu hingga saat ini hanya 30 persen. Apalagi sumber PAD dari OPD Pemko Medan yang mungkin belum terkumpul,” ujar Godfried kepada wartawan di gedung DPRD Medan, Selasa (22/9/2026).
Pernyataan itu disampaikan Godfried setelah rapat evaluasi serapan anggaran Dispar Medan di Komisi III DPRD Medan.
Menurutnya, keterlambatan penerimaan DBH maupun belum optimalnya PAD berpotensi memengaruhi pelaksanaan berbagai program pemerintah daerah.
Ia menyebut dari total DBH sekitar Rp310 miliar, Pemko Medan hingga September 2026 baru menerima sekitar Rp90 miliar.
“Mungkin saja sumber PAD lainnya pun setiap bulannya macet terkumpul. Dampaknya banyak program tidak terlaksana. Takutnya Silpa pun akan besar nantinya,” kata politisi PSI tersebut.
Godfried juga menilai sektor pariwisata Medan masih membutuhkan perhatian serius. Menurutnya, sejumlah program pengembangan wisata, termasuk wisata sejarah dan kuliner di kawasan Kesawan, belum memberikan hasil yang maksimal.
Ia mencontohkan Gedung Warenhuis yang menurutnya belum dimanfaatkan secara optimal meski pengelolaan kawasan wisata tersebut telah menghabiskan anggaran.
“Habis anggaran miliaran rupiah untuk pengelolaan wisata di sana, tengok saja Gedung Warenhuis hanya menjadi gudang,” ujarnya.
Godfried juga menyoroti angka kunjungan wisatawan ke Kota Medan yang disebutnya hingga saat ini baru sekitar 400 orang pada 2026.
Menurutnya, Dispar Medan perlu memperkuat promosi sekaligus menciptakan destinasi wisata unggulan yang mampu menjadi daya tarik baru bagi wisatawan.
“Kota Medan hanya terkenal Bika Ambon, Bolu Meranti dan Durian. Tapi kita lihat saja mana ada promosi barang tersebut. Tak ada kita lihat promosi di reklame maupun billboard,” katanya.
Ia menilai inovasi pariwisata sangat diperlukan agar masyarakat memiliki lebih banyak pilihan destinasi ketika menerima keluarga atau wisatawan dari luar daerah.
“Kita saja merasakan, kalau datang family kita ke Medan, tak tahu kita mau bawa ke mana, itu-itu saja. Minim inovasi. Kalau kurang anggaran disampaikan saja,” ujar Godfried.
Selain pengembangan wisata, Godfried mengingatkan Dispar agar tetap mempertahankan identitas budaya Kota Medan sebagai Kota Melayu Deli.
Ia meminta ornamen budaya Melayu tetap ditampilkan, khususnya pada bangunan milik pemerintah dan gapura di pintu masuk Kota Medan.
“Maka ornamen budaya Melayu jangan sampai hilang. Ornamen Melayu harus terlihat sebagai ciri khas, terutama di bangunan milik pemerintah serta gapura pintu masuk ke Kota Medan,” katanya.
Sementara itu, Plt Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Pemko Medan, Suluh Aulia Harahap, membantah dugaan kas Pemko Medan kosong.
“Saat ini kas Pemko aman. Justru pada rapat kemarin agar penggunaan anggaran di setiap OPD segera direalisasikan,” ujar Suluh.
Terkait realisasi DBH dari Pemprovsu yang disebut baru sekitar 30 persen, Suluh mengakui kondisi tersebut sedikit banyak berpengaruh terhadap sirkulasi keuangan Pemko Medan.
Namun demikian, Sulu menegaskan kondisi kas daerah masih dalam keadaan aman.
“Terkait DBH dari Pemprovsu yang saat ini masih 30 persen diterima Pemko Medan, sedikit banyaknya memang berpengaruh dengan sirkulasi keuangan Pemko Medan. Namun begitu, kondisi kas Pemko Medan masih aman,” pungkasnya. (ROM)
